Jaksa Muda PN Medan Dilaporkan ke Kejagung Terkait Kasus Pemerkosaan Anak yang Berujung Kematian

- Jurnalis

Jumat, 7 Februari 2025 - 03:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Teropongrakyat.co – 6 Februari 2025 – Kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur (inisial KS) di Medan, Sumatera Utara, memasuki babak baru. Kuasa hukum korban, Risdawati Hutabarat, S.H., M.Kn., melaporkan Jaksa Muda Pengadilan Negeri (PN) Medan berinisial RG ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pada Kamis (6/2/2025). Laporan ini merupakan tindak lanjut aduan sebelumnya terkait dugaan pelanggaran hukum dalam penanganan perkara nomor 117/Pid.Sus-anak/2023/PN.MDN.

Jaksa Muda PN Medan Dilaporkan ke Kejagung Terkait Kasus Pemerkosaan Anak yang Berujung Kematian - Teropong Rakyat

Risdawati mempertanyakan penetapan tersangka hanya satu orang, padahal seharusnya kasus ini dikategorikan sebagai pemerkosaan yang mengakibatkan kematian, bukan sekadar persetubuhan. Ia juga menyoroti pencabutan banding oleh Jaksa RG tanpa alasan yang jelas. “Ini bentuk ketidakadilan bagi korban dan keluarga,” tegas Risdawati di Kejagung. Ia mendesak pencopotan RG dari jabatannya demi tegaknya keadilan.

Baca Juga:  Kota Bekasi melalui Dinas Kesehatan menggelar Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor

Atas kematian korban kuasa hukum sudah melaporkan ke Kejaksaan Agung RI, Komisi Kejaksaan Jakarta, Kejaksaan negeri Medan dan kekerasan tindak pidana seksual yang mengakibatkan kematian sedang dilaporkan di Polda Sumatera Utara dan saat ini tahap SP2hp.

Banding Kasus Jaksa RG: Pertanyaan Atas Dasar Hukum

Baca Juga:  JPU Bacakan Tuntutan Lahan Bukit Cincin, Kuasa Hukum Terdakwa: Nota Pembelaan Disampaikan 18 Agustus

Terkait perkembangan terbaru, Risdawati mengonfirmasi bahwa kasus Jaksa RG telah naik banding atas perintah hakim. Namun, ia mempertanyakan dasar hukum dan standar undang-undang yang digunakan. “Kami menghormati proses hukum, tetapi ingin memastikan keputusan banding didasarkan pada standar hukum yang jelas, bukan upaya mengulur waktu atau menutupi fakta,” ujarnya. Risdawati menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan ketat agar keadilan benar-benar ditegakkan.

Hingga berita ini diturunkan awak media belum berhasil mengkonfirmasi pihak Jaksa Muda PN Medan tersebut.

Reporter: Johan Sopaheluwakan

Berita Terkait

Prianto Bin Samsuri Kecam Rapat 10 Agustus: Dasar Putusan Pengadilan Lain – Cacat Hukum & Batal Demi Hukum!
Bea Cukai Malang Sita Ribuan Botol MMEA dan Puluhan Ribu Batang Rokok Ilegal
Presiden Diminta Turun Tangan: “Kapolri Harus Bongkar Dugaan Laporan Rp5,7 Miliar yang Diyakini Di-86-kan di Polda Riau”
LPKP Kirim Laporan Lengkap ke Kejagung RI: Sengketa Lahan 190 Ha Karendan — Sejarah, Bukti & Dugaan Pelanggaran Hukum
LPKP Kirim Laporan Lengkap ke Kejagung RI: Sengketa Lahan 190 Ha Karendan — Sejarah, Bukti & Dugaan Pelanggaran Hukum
DPP BKPRMI Serahkan Bukti Dugaan Penistaan Agama di Ancol kepada Bareskrim
Hampir 3 Bulan Tak Ada Kejelasan, LP Nomor 205/2026 di Polsek Kelapa Dua Diduga Mangkrak
Lagi, Dua Anggota dari Kantor Hukum Maha Patih Law Office Resmi Dilantik sebagai Advokat

Berita Terkait

Jumat, 14 Agustus 2026 - 18:06 WIB

Prianto Bin Samsuri Kecam Rapat 10 Agustus: Dasar Putusan Pengadilan Lain – Cacat Hukum & Batal Demi Hukum!

Jumat, 14 Agustus 2026 - 17:20 WIB

Bea Cukai Malang Sita Ribuan Botol MMEA dan Puluhan Ribu Batang Rokok Ilegal

Jumat, 14 Agustus 2026 - 14:27 WIB

Presiden Diminta Turun Tangan: “Kapolri Harus Bongkar Dugaan Laporan Rp5,7 Miliar yang Diyakini Di-86-kan di Polda Riau”

Jumat, 14 Agustus 2026 - 11:22 WIB

LPKP Kirim Laporan Lengkap ke Kejagung RI: Sengketa Lahan 190 Ha Karendan — Sejarah, Bukti & Dugaan Pelanggaran Hukum

Jumat, 14 Agustus 2026 - 09:58 WIB

LPKP Kirim Laporan Lengkap ke Kejagung RI: Sengketa Lahan 190 Ha Karendan — Sejarah, Bukti & Dugaan Pelanggaran Hukum

Berita Terbaru