SPBU 34.157.04 Kuat Dugaan Jual Solar Subsidi ke Mafia Migas

- Jurnalis

Minggu, 8 Juni 2025 - 00:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, 7 Juni 2025 — Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) diduga terlibat dalam penjualan solar subsidi kepada jaringan mafia migas.

Menurut sumber. Modus yang digunakan para pelaku melibatkan pembelian solar subsidi dalam jumlah besar menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi. Solar tersebut kemudian dijual kembali ke industri dengan harga non-subsidi, menghasilkan keuntungan berlipat bagi pelaku.

Adanya dugaan keterlibatan oknum SPBU 34.157.04, Bugel, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang yang bekerja sama dengan mafia migas. Dalam kasus yang sedang diselidiki, aparat menemukan adanya aliran dana mencurigakan antara pihak pengelola SPBU dan sejumlah perusahaan transportasi yang tidak terdaftar sebagai pengguna solar subsidi.

Baca Juga:  Polres Malang Tangkap Pengedar Narkoba di Kepanjen, Sita Sabu 96 Gram dan Ganja 131 Gram

Pemerintah memperkirakan potensi kerugian negara akibat praktik ini mencapai miliaran rupiah setiap bulannya. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pun menyatakan akan memperketat sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Hingga mengawasi SPBU berkode 34 untuk tidak melakukan praktik nakal.

Masyarakat mendesak Polisi untuk tidak akan ragu menindak tegas siapa pun yang terbukti menyalahgunakan BBM subsidi.

PT. Pertamina tentunya wajib mengevaluasi SPBU yang jelas melakukan praktik nakal.

Baca Juga:  Peringati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61, Dansatgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad Bersih-Bersih di Lapas Nunukan 

Dan memberikan sanksi sesuai hukum. Baik terhadap pelaku di lapangan maupun aktor intelektual di balik jaringan ini.

Kementerian ESDM mendesak agar semua pihak, termasuk Pertamina dan BPH Migas, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi BBM subsidi. Di sisi lain, masyarakat berharap aparat dapat mengungkap jaringan mafia migas hingga ke akar-akarnya.

“Kami sebagai rakyat kecil sangat terdampak jika solar subsidi langka atau harganya melambung. Pemerintah harus bertindak cepat,” ujar Wawan (43), sopir truk asal Cirebon, kepada teropongrakyat.co

Berita Terkait

Bukan Gugatan Pribadi, tetapi Dokumen Negara Mercy Sihombing Tegaskan Fokus pada Transparansi Data — Mantan Kuasa Hukum Justru Ingatkan: Suket Bukan Produk Hukum!
Camat Lahei Tuding Prianto Terima Tali Asih – Prianto: FITNAH! Saya Bawa ke Jalur Hukum Jika Tak Minta Maaf
Bea Cukai Malang Amankan 73.280 Batang Rokok Ilegal dari Jasa Ekspedisi
Kajian Hukum Pelanggaran Prosedur dan Kinerja Kepolisian serta Solusinya:  Pandangan dan Langkah Hukum Sesuai KUHP Baru Oleh Johan Sopaheluwakan, S.Pd., C.EJ., C.BJ., CLA-D., CPC., CPL — Ketua LBH No Viral No Justice DKI Jakarta
IWPI Ajukan Uji Materi UU KUP, Minta Batas Jelas Kewenangan Menteri Keuangan dalam Aturan Kuasa Wajib Pajak
“Jangan Ajari Anak Integritas, Kalau LHP Rp631 Juta Masih Tidur di Meja” Arjuna Sitepu Bongkar Dualisme Kepala Inspektorat Rokan Hilir: Di Kelas Bicara Anti-Korupsi, di Kantor Biarkan Kerugian Negara Mengendap Tiga Tahun
Streskrim Polres Batu Periksa Sejumlah Saksi Pelapor Terkait Dugaan Penipuan dan Jual Beli Lapak PKL Alun-Alun 
Dana Rakyat Rp631 Juta Mengalir ke Kantong Tak Bertanggung Jawab, Inspektorat Pilih Bisu

Berita Terkait

Minggu, 20 September 2026 - 09:42 WIB

Bukan Gugatan Pribadi, tetapi Dokumen Negara Mercy Sihombing Tegaskan Fokus pada Transparansi Data — Mantan Kuasa Hukum Justru Ingatkan: Suket Bukan Produk Hukum!

Jumat, 18 September 2026 - 15:11 WIB

Camat Lahei Tuding Prianto Terima Tali Asih – Prianto: FITNAH! Saya Bawa ke Jalur Hukum Jika Tak Minta Maaf

Kamis, 17 September 2026 - 10:05 WIB

Bea Cukai Malang Amankan 73.280 Batang Rokok Ilegal dari Jasa Ekspedisi

Kamis, 17 September 2026 - 01:07 WIB

Kajian Hukum Pelanggaran Prosedur dan Kinerja Kepolisian serta Solusinya:  Pandangan dan Langkah Hukum Sesuai KUHP Baru Oleh Johan Sopaheluwakan, S.Pd., C.EJ., C.BJ., CLA-D., CPC., CPL — Ketua LBH No Viral No Justice DKI Jakarta

Senin, 14 September 2026 - 19:02 WIB

IWPI Ajukan Uji Materi UU KUP, Minta Batas Jelas Kewenangan Menteri Keuangan dalam Aturan Kuasa Wajib Pajak

Berita Terbaru

TNI – Polri

TNI Raih Empat Rekor MURI Melalui Berbagai Kegiatan Bersama Masyarakat

Minggu, 20 Sep 2026 - 22:10 WIB

TNI – Polri

Sambut HUT TNI ke-81, Kodim 1710/Mimika Gelar Bakti Kesehatan

Minggu, 20 Sep 2026 - 22:05 WIB