Pemprov DKI-Kementerian PU Sinergi Perbaiki Fasum Dampak Unjuk Rasa

- Jurnalis

Senin, 1 September 2025 - 11:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, teropongrakyat.co – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menerima kunjungan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo di Balai Kota, Selasa (02/09/2025).

Pertemuan ini membahas berbagai isu, salah satunya percepatan perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat aksi unjuk rasa beberapa waktu terakhir di Jakarta.

Gubernur Pramono menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menangani perbaikan sejumlah fasilitas publik, seperti halte Transjakarta, stasiun MRT, serta sarana penunjang jalan raya yang terdampak aksi unjuk rasa. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Dalam kesempatan ini, saya meminta bantuan kepada Kementerian PU, khususnya terkait Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Senen dan JPO di Polda, agar bisa dibantu perbaikannya oleh pemerintah pusat,” ujar Gubernur Pramono.

Baca Juga:  BNN Lakukan Pemusnahan Barang Bukti 20 Kilogram Sabu Dari Jaringan Lintas Provinsi

Ia menambahkan, Pemprov DKI baru saja mengkaji ulang total kerugian akibat aksi unjuk rasa. “Dengan dua JPO tadi, ditambah beberapa CCTV di lapangan yang rusak, serta perbaikan 18 traffic light, maka total biaya kini mencapai Rp80 miliar,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri PU RI, Dody Hanggodo, menyatakan kesiapannya membantu perbaikan dua JPO tersebut. Sesuai arahan Presiden RI, pihaknya berkomitmen bergotong royong memperbaiki fasilitas publik di Jakarta. “Dua JPO itu akan kami kerjakan secepatnya, dengan target bisa kembali fungsional dalam waktu kurang dari tujuh hari,” katanya.

Baca Juga:  Jakarta Utara Kian Rawan Narkoba, Pakar Hukum Desak Aparat Bertindak Tegas

Menteri Dody juga menjelaskan, Kementerian PU telah menyiapkan anggaran sekitar Rp900 miliar untuk perbaikan fasilitas umum di seluruh provinsi di Indonesia.

“Itu masih dalam pagu anggaran yang sudah dihitung sejak awal. Dari seluruh provinsi di Indonesia, kami menganggarkan sekitar Rp900 miliar, dan sebagian akan digunakan untuk memperbaiki dua JPO ini,” urainya.

Penulis : Gibrandi

Berita Terkait

Rahmad Sukendar Desak Polisi Usut Dugaan Letusan Senjata di Markas GRIB
Beredar Surat Pernyataan Dukungan Transaksi Jual Beli Lapak Antar PKL Alun-Alun Kota Batu Diduga Sengaja Dibuat, Bagas: untuk Halangi Hukum?  
Satpol PP Sebut “Tipiring”, Warga Minta Penindakan Tegas Penjual Miras di Cilincing
Setelah Hampir 2 Tahun, Kasus Dugaan Penggelapan Rp 500 Juta yang Korbannya Wartawan Senior dan Pengurus PWI Pusat Akhirnya Naik ke Tahap Penyidikan
*8 Bulan Lapor KDRT, Korban di Agam Keluhkan Lambannya Penanganan Polres*
Kejar Minibus Silver, Bea Cukai Malang Gagalkan Peredaran 183 Ribu Batang Rokok Ilegal
Operasi Senyap Dini Hari, Bea Cukai Malang Gagalkan Peredaran Ribuan Botol Arak Bali Ilegal di Blitar
Hot Pursuit di Tol Pandaan-Malang, Bea Cukai Gagalkan Peredaran 281 Ribu Batang Rokok Ilegal

Berita Terkait

Jumat, 22 Mei 2026 - 11:44 WIB

Rahmad Sukendar Desak Polisi Usut Dugaan Letusan Senjata di Markas GRIB

Jumat, 22 Mei 2026 - 05:35 WIB

Beredar Surat Pernyataan Dukungan Transaksi Jual Beli Lapak Antar PKL Alun-Alun Kota Batu Diduga Sengaja Dibuat, Bagas: untuk Halangi Hukum?  

Jumat, 15 Mei 2026 - 21:35 WIB

Setelah Hampir 2 Tahun, Kasus Dugaan Penggelapan Rp 500 Juta yang Korbannya Wartawan Senior dan Pengurus PWI Pusat Akhirnya Naik ke Tahap Penyidikan

Rabu, 13 Mei 2026 - 13:18 WIB

*8 Bulan Lapor KDRT, Korban di Agam Keluhkan Lambannya Penanganan Polres*

Selasa, 12 Mei 2026 - 21:07 WIB

Kejar Minibus Silver, Bea Cukai Malang Gagalkan Peredaran 183 Ribu Batang Rokok Ilegal

Berita Terbaru