Diduga Pangkalan Penimbun BBM Ilegal Bersubsidi di Cikarang Utara

- Jurnalis

Kamis, 24 Juli 2025 - 22:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Dua kendaraan tangki diduga milik perusahaan PT Nirmala Fortuna Abadi (Foto: Dok. Investigasi Media)


Bekasi, 24 Juli 2025Teropongrakyat.co – Investigasi media menemukan dugaan adanya tempat penampungan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diduga ilegal di kawasan Jalan Inspeksi Kalimalang, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (24/7).

Di lokasi tersebut tampak sejumlah kendaraan tangki terparkir dengan logo perusahaan bertuliskan PT Nirmala Fortuna Abadi. Namun, upaya konfirmasi kepada pihak perusahaan tidak membuahkan hasil.

Ketika tim investigasi mencoba mengamati lokasi dari luar dan meminta izin untuk melakukan konfirmasi, seorang penjaga justru melakukan aksi intimidasi dengan melempar batu ke arah jurnalis. Tindakan tersebut tidak hanya menghambat proses peliputan, tetapi juga menimbulkan dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam aktivitas ilegal tersebut.

Baca Juga:  Perusahaan Minyakita Sunat Volume, Menteri Amran: Tutup-Cabut Izinnya?

Upaya klarifikasi kepada seorang sopir di lokasi juga menemui jalan buntu. Sopir tersebut enggan menyebutkan identitas, bahkan tidak mengetahui siapa pemilik pangkalan dan dari mana asal-usul BBM yang ditampung. Sikap tertutup ini semakin memperkuat dugaan bahwa aktivitas ilegal tengah berlangsung di lokasi tersebut.

Diduga Pangkalan Penimbun BBM Ilegal Bersubsidi di Cikarang Utara - Teropong Rakyat

Pengamat energi dari Institute for Energy Governance (IEG), Dr. Rudi Haryanto, menyatakan bahwa penimbunan dan penyaluran BBM subsidi secara ilegal merupakan kejahatan serius yang merugikan negara dan rakyat kecil.

“Praktik penimbunan BBM subsidi jelas melanggar hukum, khususnya Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diperbarui melalui UU Cipta Kerja. Ancaman hukumannya bisa mencapai 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp60 miliar,” ujar Rudi.

Ia juga menegaskan pentingnya ketegasan aparat penegak hukum dalam mengusut praktik ilegal tersebut.

“Jika pelaku dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk dan merusak sistem distribusi energi nasional yang sudah diatur pemerintah,” tegasnya.

Temuan ini menimbulkan pertanyaan serius terkait pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Indonesia. Apakah PT Nirmala Fortuna Abadi terlibat dalam praktik ilegal ini? Apa langkah konkret yang akan diambil oleh aparat dan instansi terkait untuk menindak para pelaku dan menutup tempat penampungan tersebut?

Baca Juga:  Upaya Penyelundupan Rokok Ilegal Senilai Rp 9,6 Miliar di Gagalkan TNI AL

Hingga berita ini diterbitkan, Polsek Cikarang Utara belum memberikan jawaban atas upaya konfirmasi yang dilakukan media.

Investigasi akan terus dilakukan guna mengungkap fakta sebenarnya. Insiden pelemparan batu terhadap jurnalis juga akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai bentuk pelanggaran terhadap kebebasan pers dan tugas jurnalistik.

Media berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini demi kepentingan publik dan penegakan hukum yang transparan.

Penulis : Gibrandi

Berita Terkait

PT Matahari Sentosa Jaya Klaim Jadi Korban Eksekusi Sepihak oleh Oknum SPSI!
JPU Bacakan Tuntutan Lahan Bukit Cincin, Kuasa Hukum Terdakwa: Nota Pembelaan Disampaikan 18 Agustus
Ketua DPW PWDPI Kepri: Rekayasa Lahan 112 Hektar Harus Diungkap dan Diproses Sampai Tuntas
Buku Registrasi Hilang, 59 Surat Sporadik 112 Hektar di Karimun Diduga Rekayasa Mafia Tanah
Sekretaris PWDPI Lampung, Galih Pramana Kembali Mengawal Kasus Predator Anak!
Pengakuan Penjaga Toko Ungkap Dugaan Koordinasi Penjualan Pil Daftar G, Aparat Didesak Selidiki
Bea Cukai Malang Gagalkan Peredaran 183 Ribu Batang Rokok Ilegal
Bea Cukai Malang Gagalkan Pengiriman 11.200 Batang Rokok Ilegal di Tol Pandaan-Malang

Berita Terkait

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 11:13 WIB

PT Matahari Sentosa Jaya Klaim Jadi Korban Eksekusi Sepihak oleh Oknum SPSI!

Jumat, 7 Agustus 2026 - 18:56 WIB

JPU Bacakan Tuntutan Lahan Bukit Cincin, Kuasa Hukum Terdakwa: Nota Pembelaan Disampaikan 18 Agustus

Jumat, 7 Agustus 2026 - 16:06 WIB

Ketua DPW PWDPI Kepri: Rekayasa Lahan 112 Hektar Harus Diungkap dan Diproses Sampai Tuntas

Jumat, 7 Agustus 2026 - 15:43 WIB

Buku Registrasi Hilang, 59 Surat Sporadik 112 Hektar di Karimun Diduga Rekayasa Mafia Tanah

Jumat, 7 Agustus 2026 - 15:00 WIB

Sekretaris PWDPI Lampung, Galih Pramana Kembali Mengawal Kasus Predator Anak!

Berita Terbaru

TNI – Polri

Reuni AKABRI 91 35 Tahun Mengabdi Untuk Negeri

Minggu, 9 Agu 2026 - 20:08 WIB