Jakarta, TeropongRakyat.co – Aliansi Jakarta Utara Menggugat menggelar audiensi bersama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara terkait penataan ruang kawasan pelabuhan dan permukiman warga di wilayah Cilincing dan Marunda, Kamis (8/5/2026) malam.
Kegiatan yang berlangsung di halaman Pos Polisi Tanah Merdeka, Gang Tusuk Sate, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing itu dihadiri sekitar 20 peserta dari unsur pemerintah, kepolisian, tokoh masyarakat, hingga perwakilan media.
Hadir dalam audiensi tersebut antara lain Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Fredy, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Wawan, Wakapolsek Cilincing AKP Suaib Bahrun, Kasudin Perhubungan Jakarta Utara Rudy Saptari, unsur kelurahan dan kecamatan, Dewan Kota, serta perwakilan A-JUM dan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Wakil Wali Kota Jakarta Utara Fredy menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi lalu lintas di lapangan, khususnya terkait aktivitas kendaraan logistik dan depo kontainer di kawasan permukiman.
“Kawasan perumahan harus dikembalikan sesuai fungsinya. Pemerintah akan membentuk tim terpadu untuk melakukan pendataan, verifikasi zonasi, pengecekan perizinan hingga pemetaan kerusakan jalan,” ujarnya dalam audiensi.
Fredy menjelaskan, penanganan akan dilakukan bertahap mulai dari inventarisasi titik depo, sosialisasi kepada pemilik usaha, pemberian teguran hingga penghentian aktivitas bagi depo yang melanggar aturan zonasi.
Ia juga mengimbau seluruh pihak menjaga kondusivitas dan tidak membenturkan masyarakat dengan sopir truk agar tidak memicu konflik horizontal.
Sementara itu, perwakilan A-JUM, Apek Saiman dan Yusron Zaenuri, menilai kondisi infrastruktur di Jakarta Utara sudah tidak mampu menampung aktivitas kendaraan berat yang disebut mencapai 15 ribu hingga 20 ribu truk trailer per hari.
Mereka menyoroti banyaknya jalan rusak, parkir liar kontainer, hingga kemacetan yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat dan pengemudi logistik.
“Kalau pengusaha punya hak menggunakan jalan, masyarakat juga punya hak mendapatkan rasa aman dan nyaman,” kata perwakilan A-JUM.
Kasudin Perhubungan Jakarta Utara Rudy Saptari mengakui keterbatasan personel pengawasan di lapangan. Menurutnya, pihak Dishub saat ini tengah mengupayakan revisi aturan pembatasan operasional kendaraan berat agar cakupannya lebih luas, termasuk di wilayah akses Marunda dan Jalan Yos Sudarso.
Ketua RW 07 Kelurahan Kalibaru, Caharudin, meminta pemerintah tetap mempertahankan pembatasan jam operasional truk demi keselamatan warga, khususnya pelajar dan ibu rumah tangga.
Ia juga memprotes keberadaan depo kontainer yang beroperasi dekat permukiman warga dan disebut menimbulkan gangguan serta kerusakan bangunan.
“Kami menolak jika aturan dilonggarkan. Keselamatan warga harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Dewan Kota Jakarta Utara wilayah Cilincing, Epriyanto, turut menyoroti pelanggaran lalu lintas oleh sejumlah pengemudi truk, termasuk aksi melawan arus dan penerobosan lampu merah.
Selain itu, ia meminta adanya penertiban terhadap kendaraan trailer yang tidak layak jalan serta parkir liar yang disebut kerap menghambat ambulans melintas.
Koordinator A-JUM, Anung MHD, menyampaikan tiga tuntutan utama dalam audiensi tersebut, yakni konsistensi pembatasan jam operasional truk, kepastian perluasan pengaturan lalu lintas di wilayah lain, serta penutupan depo yang berada di area permukiman dan melanggar aturan zonasi.
Anung juga meminta adanya penambahan personel pengawasan Dishub dengan melibatkan tenaga kerja lokal.
Dalam kesempatan yang sama, tokoh pemuda Marunda Center, Didi Suandi, mengkritik lambannya penanganan persoalan kemacetan dan parkir liar yang menurutnya telah berlangsung sejak 2018.
Ia mendesak agar pemerintah pusat dan pihak pelabuhan turut dilibatkan dalam penataan sistem logistik dan parkir kendaraan kontainer.
Perwakilan Media Teropong Rakyat, Billy, turut menyampaikan keluhan masyarakat terkait kemacetan parah di akses Marunda akibat parkir liar kontainer di badan jalan.
Billy juga menyoroti keberadaan depo yang berdekatan dengan sekolah dan fasilitas kesehatan serta mengingatkan adanya kecelakaan maut yang terjadi di pertigaan Marunda sekitar sepekan lalu.
Audiensi tersebut ditutup dengan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk melanjutkan koordinasi terkait penataan ruang, pengendalian operasional kendaraan berat, serta penegakan aturan zonasi di wilayah Jakarta Utara.
