Diduga Kebal Hukum, Ketum BPIKPNPA RI Akan Temui Kapolda Jateng Soal Tambang Ilegal di Pati

- Jurnalis

Selasa, 5 Mei 2026 - 09:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PATI .Teropongrakyat.co-  Ketua Umum BPIKPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar, menyatakan akan segera menemui Kapolda Jawa Tengah guna memastikan adanya perhatian serius dan atensi terhadap maraknya aktivitas tambang ilegal galian C di wilayah Kabupaten Pati.

Langkah ini diambil menyusul dugaan kuat adanya praktik tambang ilegal di dua titik lokasi, yakni di Desa Sumbermulyo dan Ketanggan. Meski sebelumnya telah dilakukan inspeksi mendadak (sidak) oleh Pemerintah Kabupaten Pati bersama sejumlah dinas terkait seperti ESDM Provinsi Cabang Kendeng Muria, DPMPTSP (perizinan), hingga Satpol PP, aktivitas tambang di Sumbermulyo dilaporkan masih terus berjalan.

Ironisnya, meski lokasi tambang di Ketanggan telah berhenti beroperasi, diduga kuat pengelola atau oknum pemiliknya merupakan pihak yang sama. Kondisi ini dinilai mencerminkan sikap tidak menghormati dan terkesan meremehkan upaya penegakan yang dilakukan oleh Pemkab Pati.

Baca Juga:  Raib Sebelum Disentuh: Misteri Solar Subsidi dan Dugaan Kongkalikong

Berdasarkan keterangan dari dinas terkait, aktivitas pertambangan di kedua lokasi tersebut dipastikan tidak mengantongi izin alias ilegal. Tak hanya itu, oknum penambang juga diduga melakukan eksploitasi di titik koordinat milik pihak lain tanpa persetujuan, yang berpotensi menimbulkan konflik dan kerugian hukum.

Hingga berita ini mencuat dan viral di berbagai media, belum ada klarifikasi resmi dari pihak yang diduga sebagai pelaku. Situasi ini semakin memperkuat dugaan adanya “beking” kuat yang membuat aktivitas tersebut seolah kebal terhadap hukum.

Baca Juga:  Perkuat Efisiensi Layanan dan Penerimaan Negara, Kemenhub Teken Dua Perjanjian Konsesi Pengusahaan WTDP di Muara Sabak dan Sangatta

Menanggapi hal ini, Sukendar menegaskan agar aparat penegak hukum segera menindaklanjuti hasil sidak yang telah dilakukan Pemkab Pati.

“APH harus segera melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan kebenaran informasi ini. Jangan sampai hukum terkesan tumpul ke atas,” tegasnya, Senin (4/5/2026).

Ia juga mendesak jajaran kepolisian, khususnya Polresta Pati, agar tidak tebang pilih dalam menangani kasus tersebut.

“Kalau sidak dari Pemkab saja tidak dihiraukan, apakah nantinya tindakan dari APH juga akan diremehkan? Ini harus jadi perhatian serius,” pungkas Sukendar.**

Berita Terkait

Diduga Jadi “Lahan Basah” MCK di Pasar Bantar Gebang Disorot : Milik Oknum Pejabat Disprindag
Diduga Galian C Ilegal di Sumbermulyo, BPIKPNPA RI Desak APH Bertindak Tegas dan Usut Hingga Tuntas
Dugaan Proyek Pedestrian Rp5,19 M di Bekasi Disorot, BPIKPNPA RI Minta APH Usut Tuntas
Polemik Pembangunan Pasar Bantar Gebang Bekasi, Pengembang Disorot
BPIKPNPARI Laporkan Dugaan Arogansi Oknum Jaksa Ke Jamwas dan Jamintel, Rahmad Sukendar: Kami Kawal Sampai Tuntas
Klarifikasi Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Saksi Ngaku Diancam Tembak
Bantah Ada Pungli, Saksi Erin Ungkap Kronologi Transfer Rp 80 Juta ke Oknum Disdagperin
Ketum BPIKPNPARI Akan Temui Kapolda Jambi, Desak Tindakan Tegas atas Penyerangan Jurnalis

Berita Terkait

Selasa, 5 Mei 2026 - 09:08 WIB

Diduga Kebal Hukum, Ketum BPIKPNPA RI Akan Temui Kapolda Jateng Soal Tambang Ilegal di Pati

Senin, 4 Mei 2026 - 22:35 WIB

Diduga Jadi “Lahan Basah” MCK di Pasar Bantar Gebang Disorot : Milik Oknum Pejabat Disprindag

Minggu, 3 Mei 2026 - 20:47 WIB

Dugaan Proyek Pedestrian Rp5,19 M di Bekasi Disorot, BPIKPNPA RI Minta APH Usut Tuntas

Minggu, 3 Mei 2026 - 19:23 WIB

Polemik Pembangunan Pasar Bantar Gebang Bekasi, Pengembang Disorot

Selasa, 28 April 2026 - 18:11 WIB

BPIKPNPARI Laporkan Dugaan Arogansi Oknum Jaksa Ke Jamwas dan Jamintel, Rahmad Sukendar: Kami Kawal Sampai Tuntas

Berita Terbaru