PWHI Kota Tangerang Minta Dugaan Intimidasi terhadap Jurnalis Diproses Sesuai Hukum

- Jurnalis

Kamis, 6 Agustus 2026 - 15:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jurnalis alami dugaan penganiayaan saat di kantor FiF CAbang Tangcity Tangerang

Jurnalis alami dugaan penganiayaan saat di kantor FiF CAbang Tangcity Tangerang

KOTA TANGERANG, Teropongrakyat.co – Ketua Perhimpunan Wartawan Hukum Indonesia (PWHI) Kota Tangerang, Titus Yan Huller, S.H., meminta aparat kepolisian menindaklanjuti laporan dugaan tindakan intimidasi dan perbuatan tidak menyenangkan yang dialami seorang jurnalis berinisial S (32) saat menjalankan tugas jurnalistik di kantor FIF Finance Cabang TangCity, Kota Tangerang, pada Senin (03/08/2026).

Menurut Titus, berdasarkan keterangan yang diterimanya dari jurnalis tersebut, insiden diduga terjadi ketika yang bersangkutan melakukan peliputan terkait persoalan yang melibatkan seorang nasabah.

Dalam peristiwa itu, S mengaku diIntimidasi oknum sekuriti dan salah satu pegawai FIF meminta secara paksa untuk menghapus rekaman hasil komfimasi tersebut di hapus, yang akhirnya terjadi aksi saling dorong antara wartawan dan oknum sekuriti.

“Saya didorong oleh seorang petugas keamanan dan mengalami cakaran pada tubuh saya. Selain saya juga menerima ucapan yang dinilai bernada kasar dari seorang karyawati yang berada di lokasi,” katanya.

Baca Juga:  Misteri Pencurian Kabel di Proyek Tol Pademangan: 18 Pencuri Tertangkap, Penadah Masih Bebas

“Kami sangat menyayangkan apabila benar terjadi tindakan yang menghalangi atau mengintimidasi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Setiap wartawan memiliki hak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ujar Titus tegasnya.

Titus menjelaskan bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan wartawan memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenai pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Baca Juga:  Akankah Ada Kejutan Vonis Banding Sang Perampok Uang Negara?, Aktivis 98: Hukuman Mati Atàu Peradilan Memasuki Rimba Tergelap?

Ia menambahkan, Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) memberikan jaminan kemerdekaan pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Karena itu, setiap dugaan tindakan intimidasi atau penghalangan terhadap aktivitas jurnalistik perlu ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut informasi yang diterima PWHI, jurnalis yang tidak lain anggota PWHI tersebut telah membuat laporan ke Polres Metro Tangerang Kota. PWHI berharap kepolisian dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan atau tanggapan resmi dari pihak FIF Finance Cabang TangCity maupun pihak-pihak yang disebutkan dalam laporan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Penulis : CIL

Berita Terkait

Bukan Gugatan Pribadi, tetapi Dokumen Negara Mercy Sihombing Tegaskan Fokus pada Transparansi Data — Mantan Kuasa Hukum Justru Ingatkan: Suket Bukan Produk Hukum!
Camat Lahei Tuding Prianto Terima Tali Asih – Prianto: FITNAH! Saya Bawa ke Jalur Hukum Jika Tak Minta Maaf
Bea Cukai Malang Amankan 73.280 Batang Rokok Ilegal dari Jasa Ekspedisi
Kajian Hukum Pelanggaran Prosedur dan Kinerja Kepolisian serta Solusinya:  Pandangan dan Langkah Hukum Sesuai KUHP Baru Oleh Johan Sopaheluwakan, S.Pd., C.EJ., C.BJ., CLA-D., CPC., CPL — Ketua LBH No Viral No Justice DKI Jakarta
IWPI Ajukan Uji Materi UU KUP, Minta Batas Jelas Kewenangan Menteri Keuangan dalam Aturan Kuasa Wajib Pajak
“Jangan Ajari Anak Integritas, Kalau LHP Rp631 Juta Masih Tidur di Meja” Arjuna Sitepu Bongkar Dualisme Kepala Inspektorat Rokan Hilir: Di Kelas Bicara Anti-Korupsi, di Kantor Biarkan Kerugian Negara Mengendap Tiga Tahun
Streskrim Polres Batu Periksa Sejumlah Saksi Pelapor Terkait Dugaan Penipuan dan Jual Beli Lapak PKL Alun-Alun 
Dana Rakyat Rp631 Juta Mengalir ke Kantong Tak Bertanggung Jawab, Inspektorat Pilih Bisu

Berita Terkait

Minggu, 20 September 2026 - 09:42 WIB

Bukan Gugatan Pribadi, tetapi Dokumen Negara Mercy Sihombing Tegaskan Fokus pada Transparansi Data — Mantan Kuasa Hukum Justru Ingatkan: Suket Bukan Produk Hukum!

Jumat, 18 September 2026 - 15:11 WIB

Camat Lahei Tuding Prianto Terima Tali Asih – Prianto: FITNAH! Saya Bawa ke Jalur Hukum Jika Tak Minta Maaf

Kamis, 17 September 2026 - 10:05 WIB

Bea Cukai Malang Amankan 73.280 Batang Rokok Ilegal dari Jasa Ekspedisi

Kamis, 17 September 2026 - 01:07 WIB

Kajian Hukum Pelanggaran Prosedur dan Kinerja Kepolisian serta Solusinya:  Pandangan dan Langkah Hukum Sesuai KUHP Baru Oleh Johan Sopaheluwakan, S.Pd., C.EJ., C.BJ., CLA-D., CPC., CPL — Ketua LBH No Viral No Justice DKI Jakarta

Senin, 14 September 2026 - 19:02 WIB

IWPI Ajukan Uji Materi UU KUP, Minta Batas Jelas Kewenangan Menteri Keuangan dalam Aturan Kuasa Wajib Pajak

Berita Terbaru

TNI – Polri

TNI Raih Empat Rekor MURI Melalui Berbagai Kegiatan Bersama Masyarakat

Minggu, 20 Sep 2026 - 22:10 WIB

TNI – Polri

Sambut HUT TNI ke-81, Kodim 1710/Mimika Gelar Bakti Kesehatan

Minggu, 20 Sep 2026 - 22:05 WIB