Jakarta, TeropongRakyat.co – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia di tengah situasi bencana di sejumlah wilayah kembali memunculkan pertanyaan publik mengenai prioritas penggunaan anggaran negara. Sabtu, (22/08/2026).
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti adanya pengadaan burung merpati untuk rangkaian perayaan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka, Jakarta, dengan nilai mencapai Rp305.250.000.
Temuan tersebut disebut berdasarkan data pengadaan pemerintah yang tercatat dalam INAPROC. Pengadaan itu dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Angka tersebut sontak mengundang pertanyaan, sebenarnya untuk apa pengadaan merpati dengan anggaran lebih dari Rp305 juta tersebut?
ICW bahkan mempertanyakan urgensi pengadaan tersebut. Jika anggaran sebesar itu digunakan untuk burung merpati, publik berhak mengetahui spesifikasi pengadaan, jumlah burung, kebutuhan kegiatan, hingga alasan harga yang mencapai ratusan juta rupiah.
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan karena perayaan kemerdekaan tahun ini berlangsung ketika sejumlah wilayah Indonesia masih menghadapi persoalan kebencanaan.
Kebakaran hutan dan lahan dilaporkan kembali terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan. Di wilayah lain, masyarakat juga masih menghadapi dampak gempa serta proses pemulihan pascabanjir besar di Sumatera.
Di tengah kondisi tersebut, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar:
Apakah negara juga menyediakan anggaran yang memadai untuk masyarakat yang menjadi korban bencana?
Bukan Hanya Merpati
Persoalan tidak berhenti pada pengadaan burung merpati.
Berdasarkan data pengadaan yang disoroti ICW, terdapat pula pengadaan souvenir untuk rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI dengan nilai yang tidak kecil.
Jika tiga pengadaan terkait souvenir tersebut digabungkan, nilainya disebut mencapai sekitar Rp21,7 miliar.
Artinya, publik bukan hanya sedang mempertanyakan Rp305 juta untuk pengadaan merpati, tetapi juga perlu melihat secara lebih luas bagaimana pemerintah menyusun prioritas belanja untuk sebuah perayaan kenegaraan.
Perayaan kemerdekaan tentu memiliki nilai penting. Namun, ketika anggaran negara digunakan dalam jumlah besar, transparansi dan rasionalitas belanja menjadi hal yang tidak bisa dikesampingkan.
Terlebih ketika pada waktu yang sama masih ada masyarakat yang berjuang menghadapi dampak bencana, kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencaharian, bahkan harus bergantung pada bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Publik Berhak Tahu
Pengadaan pemerintah pada dasarnya bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Justru karena menggunakan uang negara, masyarakat berhak mengetahui apa yang dibeli, berapa jumlahnya, siapa penyedianya, bagaimana proses pengadaannya, dan apa dasar kebutuhan anggarannya.
Begitu pula dengan pengadaan merpati senilai Rp305.250.000.
Tidak cukup hanya mengatakan bahwa pengadaan tersebut merupakan bagian dari acara HUT ke-81 RI. Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka mengapa pengadaan itu dibutuhkan dan bagaimana angka Rp305 juta tersebut terbentuk.
Sebab persoalannya bukan semata-mata soal burung merpati.
Persoalannya adalah soal prioritas.
Ketika uang negara dikeluarkan untuk seremoni, souvenir, dan kebutuhan pendukung perayaan kemerdekaan, masyarakat yang sedang menghadapi bencana tentu memiliki hak untuk bertanya:
Di mana keberpihakan anggaran negara kepada mereka yang sedang kehilangan rumah, harta, bahkan masa depan?
Kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirayakan dengan kemeriahan di pusat kekuasaan. Makna kemerdekaan juga semestinya terasa oleh masyarakat yang sedang tertimpa bencana.
Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar Rp305 juta untuk merpati, melainkan kepercayaan publik terhadap bagaimana negara menentukan mana yang benar-benar mendesak dan mana yang bisa ditunda.
TeropongRakyat.co akan terus mengawal transparansi penggunaan anggaran negara dan menunggu penjelasan resmi pemerintah terkait pengadaan tersebut.
