Rahmad Sukendar Minta Klarifikasi Istana soal Isu Hoaks Libatkan Seskab dan Pangkopassus

- Jurnalis

Rabu, 22 April 2026 - 13:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta .Teropongrakyat.co – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, angkat bicara terkait beredarnya isu liar di media sosial yang menyeret nama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Panglima Komando Pasukan Khusus Djon Afriandi.

Rahmad menegaskan bahwa informasi yang menyebut adanya insiden penamparan di lingkungan Istana Kepresidenan tidak benar alias hoaks. Namun demikian, Rahmad menilai penting adanya kejelasan resmi dari pihak Istana agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.

“Jangan sampai isu seperti ini menjadi bola liar di masyarakat. Apakah benar atau tidak, publik butuh kejelasan resmi agar kepercayaan terhadap pemerintah tetap terjaga,” ujar Rahmad dalam keterangannya. Rabu (22/4/26).

Baca Juga:  Diduga Gelapkan BBM Subsidi, Mobil Espass Bermuatan Jeriken Diamankan di SPBU Cianjur

Menurutnya, meskipun klarifikasi telah disampaikan oleh pihak Komando Pasukan Khusus (Kopassus), langkah tersebut belum cukup meredam persepsi publik yang sudah terlanjur terbentuk di ruang digital.

“Memang dari pihak Kopassus sudah menyampaikan bahwa itu hoaks, tapi akan lebih baik jika ada penjelasan langsung dari pihak Istana. Ini penting untuk menjaga kredibilitas pemerintah,” tegasnya.

Isu Viral Picu Kegaduhan Publik
Sebelumnya, jagat media sosial dihebohkan dengan narasi yang menyebut adanya perselisihan fisik antara Teddy Indra Wijaya dan Djon Afriandi usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.

Kabar tersebut pertama kali muncul dari unggahan akun media sosial yang tidak terverifikasi, yang mengklaim adanya ketegangan terkait pengaturan waktu pertemuan hingga berujung pada dugaan tindakan fisik.

Baca Juga:  KPK Periksa Hasto, Jangan Takut Kalau Kamu Diambil, Aku Nanti ke Kapolri, Enak Aja!

Namun, pihak Penerangan Kopassus dengan cepat memberikan klarifikasi resmi bahwa informasi tersebut tidak benar dan merupakan kabar bohong tanpa dasar yang jelas.

Imbauan Bijak Bermedia Sosial
Rahmad Sukendar juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang belum terverifikasi kebenarannya.

Ketum BPIKPNPA RI menekankan bahwa penyebaran hoaks dapat merusak kepercayaan publik serta menciptakan kegaduhan yang tidak perlu.

“Kita semua harus lebih cerdas dalam bermedia sosial. Jangan mudah percaya sebelum ada klarifikasi resmi dari sumber yang kredibel,” tutupnya.

(*)

Berita Terkait

Heboh! Sejumlah Pedagang Alun-Alun Kota Batu, Beberkan Bukti Transfer Dugaan Jual Beli Stan, Serahkan ke Polisi
Kejar-kejaran Tengah Malam, Bea Cukai Malang Sita 464 Ribu Batang Rokok Ilegal
Revitalisasi Tak Kunjung Rampung, Adendum Pasar Bantargebang Disorot: Yohanes Oci Nilai Pemkot Bekasi Terlalu Akomodatif pada Pengembang
Diduga Kebal Hukum, Ketum BPIKPNPA RI Akan Temui Kapolda Jateng Soal Tambang Ilegal di Pati
Diduga Jadi “Lahan Basah” MCK di Pasar Bantar Gebang Disorot : Milik Oknum Pejabat Disprindag
Diduga Galian C Ilegal di Sumbermulyo, BPIKPNPA RI Desak APH Bertindak Tegas dan Usut Hingga Tuntas
Dugaan Proyek Pedestrian Rp5,19 M di Bekasi Disorot, BPIKPNPA RI Minta APH Usut Tuntas
Polemik Pembangunan Pasar Bantar Gebang Bekasi, Pengembang Disorot

Berita Terkait

Jumat, 8 Mei 2026 - 16:40 WIB

Heboh! Sejumlah Pedagang Alun-Alun Kota Batu, Beberkan Bukti Transfer Dugaan Jual Beli Stan, Serahkan ke Polisi

Selasa, 5 Mei 2026 - 16:28 WIB

Revitalisasi Tak Kunjung Rampung, Adendum Pasar Bantargebang Disorot: Yohanes Oci Nilai Pemkot Bekasi Terlalu Akomodatif pada Pengembang

Selasa, 5 Mei 2026 - 09:08 WIB

Diduga Kebal Hukum, Ketum BPIKPNPA RI Akan Temui Kapolda Jateng Soal Tambang Ilegal di Pati

Senin, 4 Mei 2026 - 22:35 WIB

Diduga Jadi “Lahan Basah” MCK di Pasar Bantar Gebang Disorot : Milik Oknum Pejabat Disprindag

Minggu, 3 Mei 2026 - 22:32 WIB

Diduga Galian C Ilegal di Sumbermulyo, BPIKPNPA RI Desak APH Bertindak Tegas dan Usut Hingga Tuntas

Berita Terbaru