Jelang HUT RI ke-80, Capaian Demokrasi Politik Tak Berkorelasi dengan Ekonomi

- Jurnalis

Minggu, 10 Agustus 2025 - 15:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, teropongrakyat.co – Ketua Dewan Pakar ASPRINDO, Prof Didin menyatakan sistem demokrasi politik Indonesia yang disebut-sebut sebagai negara ketiga yang demokrasi secara politik. Tapi sayangnya, capaian demokrasi ini tak berkorelasi dengan kondisi perekonomian.

Capaian demokrasi politik, sejak tahun 2004, adalah pilpres langsung, otonomi daerah, pilkada, hingga pilkada serentak.

“Tapi buat apa itu? Karena sejatinya demokrasi secara sederhana adalah tidak hanya politik tapi juga ekonomi. Sayangnya, tidak ada korelasi antara demokrasi politik dengan ekonomi di pasca reformasi ini,” kata Prof Didin dalam keterangannya, Minggu (10/8/25).

Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah, utamanya zaman Jokowi, yang mengeluarkan anggaran secara besar-besaran untuk membangun infrastruktur tapi tidak memiliki impact signifikan kepada pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga:  Jum’at Curhat Plus Kapolres Metro Jakarta Pusat Dalam Rangka Rangkaian Pelayanan Bulan Bakti Polri Presisi Bersama Warga di RW 01 Kelurahan Menteng Tenggulun

“Ekonomi kita mediocre, belum bisa mencapai seperti yang terjadi di zaman Soeharto. Lebih parah lagi, pertumbuhan ekonomi yang pernah menyentuh 6 persen di era SBY dan rata-rata 5 persen di zaman Jokowi, semua terakumulasi oleh mereka kelompok kecil, oligarki bisnis itu,” ujarnya.

Hal ini disebabkan oleh penerapan UU Politik dan UU Pemilu, yang memungkinkan pembiayaan para pengusaha baik pusat maupun daerah pada kelompok politik, menimbulkan utang pelaku politik pada pengusaha, yang berujung pada 60 persen pejabat terlibat korupsi.

“Hukum sekarang menjadi alat untuk memukul lawan politik. Oligarki bisnis bekerja sama dengan oligarki politik. Itu lah alasan mengapa, sebelumnya saya nyatakan, tidak tertutup kemungkinan index oligarki kita yang terburuk. Jadi demokrasi politik itu untuk siapa?,” kata Prof Didin dengan nada tanya.

Baca Juga:  31 Korban Kecelakaan Bus di Tol Krapyak Semarang Terima Santunan Jasa Raharja

Faktanya, masyarakat miskin Indonesia semakin bertambah miskin, terlepas dari data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) maupun World Bank. Faktanya, ada beberapa orang kaya Indonesia yang sekarang masuk ke jajaran orang kaya global. Seperti Low Tuck Kwong, Prayogo Pangestu, Michael Hartono dan Budi Hartono.

“Dari hal tersebut bisa dilihat, bahwa kelompok kaya itu semakin kaya,” pungkasnya.

(Km)

Berita Terkait

Polisi Ungkap Fakta Mengejutkan Kematian Ibu dan Dua Anak di Jakut
Sempat Buron, Pelaku Tipu Uang Rp500 Juta Modus Emas Diringkus Polres Malang
Polisi Bongkar Arena Sabung Ayam di Malang Selatan
Sindikat Gas Oplosan Dibongkar, Polres Pelabuhan Tanjung Priok Sita 2.301 Tabung
Polisi Bongkar Jaringan Perdagangan Anak di Jakbar, 4 Balita Diselamatkan
Klarifikasi Belum Muncul, Dugaan Mark-Up Anggaran Diskominfo Kendal Tuai Pertanyaan Publik
Lurah Sungai Bambu Himbau Warga Pindahkan Tempat Sampah ke TPS Danau Cincin
Kakorlantas Polri Ajak Driver Ojol Kota Batu Jadi Pelopor Keselamatan Jalan

Berita Terkait

Sabtu, 7 Februari 2026 - 07:38 WIB

Polisi Ungkap Fakta Mengejutkan Kematian Ibu dan Dua Anak di Jakut

Jumat, 6 Februari 2026 - 22:12 WIB

Polisi Bongkar Arena Sabung Ayam di Malang Selatan

Jumat, 6 Februari 2026 - 21:27 WIB

Sindikat Gas Oplosan Dibongkar, Polres Pelabuhan Tanjung Priok Sita 2.301 Tabung

Jumat, 6 Februari 2026 - 20:23 WIB

Polisi Bongkar Jaringan Perdagangan Anak di Jakbar, 4 Balita Diselamatkan

Jumat, 6 Februari 2026 - 18:31 WIB

Klarifikasi Belum Muncul, Dugaan Mark-Up Anggaran Diskominfo Kendal Tuai Pertanyaan Publik

Berita Terbaru

Breaking News

Polisi Ungkap Fakta Mengejutkan Kematian Ibu dan Dua Anak di Jakut

Sabtu, 7 Feb 2026 - 07:38 WIB

Ekonomi

Yohanes Oci : Mendagri Harus Evaluasi Total Pemda Ngada

Jumat, 6 Feb 2026 - 23:05 WIB