Jakarta, TeropongRakyat.co – Infrastruktur jalan merupakan salah satu komponen utama dalam pembangunan suatu daerah. Jalan yang memadai bukan hanya menunjang mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi faktor penting dalam aspek keselamatan, pelayanan kesehatan, hingga pertumbuhan ekonomi warga. Rabu, (08/07/2026).
Namun kondisi berbeda justru dirasakan warga Marunda Pulo, RT 001 dan RT 002 RW 07, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Selama kurang lebih 15 tahun, warga mengaku terus memperjuangkan usulan pelebaran jalan lingkungan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tetapi hingga kini belum juga terealisasi.
Ketua RT 002, Sugianto, mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikan berulang kali setiap tahun. Bahkan, menurutnya, pihak terkait dari sektor Bina Marga pernah melakukan pengukuran di lokasi. Namun setelah itu, tidak ada tindak lanjut maupun kepastian mengenai realisasi proyek yang sangat dinantikan warga.
“Sudah diajukan terus melalui Musrenbang setiap tahun. Bahkan sudah pernah ada pengukuran dari Bina Marga, tetapi sampai sekarang belum ada realisasi dan tidak ada kejelasan,” ujar Sugianto.
Kondisi jalan yang sempit menjadi kekhawatiran utama warga. Selain menghambat aktivitas sehari-hari, akses yang terbatas dinilai berpotensi menimbulkan risiko besar saat terjadi keadaan darurat.
Warga mencontohkan, apabila terjadi kebakaran, kendaraan pemadam kebakaran akan kesulitan menjangkau lokasi. Begitu pula ketika ada warga yang sakit dan membutuhkan penanganan medis cepat.
Menurut keterangan warga, pernah terjadi seorang warga yang sakit harus digotong secara manual hingga ke jalan utama di depan kawasan Rumah Si Pitung agar dapat dijangkau ambulans. Peristiwa tersebut menjadi gambaran nyata bagaimana keterbatasan infrastruktur dapat berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat.
Yang menjadi sorotan, warga menyebut di sisi jalan yang saat ini dinilai terlalu sempit terdapat area empang atau lahan kosong yang diketahui merupakan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan warga terkait alasan belum terealisasinya pelebaran jalan, meskipun secara kasat mata terdapat ruang yang dinilai memungkinkan untuk mendukung pengembangan akses bagi masyarakat.
Ironisnya, di tengah berbagai program pembangunan dan modernisasi yang terus digencarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masih terdapat wilayah yang harus menunggu belasan tahun hanya untuk mendapatkan akses jalan yang layak dan aman bagi warganya.
Padahal, akses jalan yang memadai merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah, terutama di kawasan pesisir yang memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi terhadap berbagai kondisi darurat.
Selain mengharapkan pelebaran jalan, warga juga berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan banjir rob yang kerap mengancam kawasan pesisir Marunda. Menurut warga, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi tidak hanya akan meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga membantu mengurangi dampak banjir yang selama ini menjadi persoalan tahunan.
Warga berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan penjelasan terbuka terkait kendala yang menyebabkan usulan tersebut tidak kunjung terealisasi, sekaligus menghadirkan solusi konkret agar kebutuhan dasar masyarakat pesisir tidak terus tertunda dari tahun ke tahun.
Hingga berita ini ditulis, warga masih menunggu jawaban dan kepastian dari pemerintah terkait nasib usulan pelebaran jalan yang telah diperjuangkan selama 15 tahun. Pertanyaan yang kini muncul adalah, berapa lama lagi warga harus menunggu hingga hak mereka atas infrastruktur yang layak benar-benar mendapat perhatian?
