Oleh: Junaidi Rusli/Direktur Media dan Komunikasi Index Politica
Keputusan Megawati Soekarnoputri menunjuk kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan layak disebut sebagai blunder politik. Bagaimana mungkin partai sebesar PDIP, yang kerap mengklaim diri sebagai partai ideologis dan pejuang moral politik, justru mengedepankan sosok yang pernah divonis bersalah dalam kasus hukum?
Publik tidak lupa bahwa Hasto bukanlah korban politik, melainkan pelaku yang sudah terbukti bersalah oleh pengadilan. Statusnya sebagai mantan napi memang “dihapus” oleh amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, amnesti adalah keputusan politik, bukan penghapusan moral. Luka integritas itu tetap ada, dan justru semakin dipertanyakan ketika seorang yang pernah menjalani hukuman kini kembali diberi posisi strategis.
Blunder Megawati semakin nyata ketika penunjukan Hasto dibaca publik sebagai sikap abai terhadap aspirasi rakyat. Di saat masyarakat muak dengan korupsi dan menuntut peremajaan politik, PDIP malah mengedepankan wajah lama dengan rekam jejak yang bermasalah. Bagaimana partai ini bisa berbicara soal pemberantasan korupsi atau moral politik, jika di tubuhnya sendiri masih nyaman menampung figur bermasalah?
Sebagian kalangan mungkin membela Megawati dengan dalih loyalitas Hasto kepada partai. Tetapi loyalitas semacam itu hanya penting bagi elit partai, bukan bagi rakyat pemilih. Loyalitas tanpa integritas hanya akan menyeret partai ke dalam jurang ketidakpercayaan publik.
Kini bola ada di tangan publik. Apakah masyarakat akan terus membiarkan partai-partai besar melanggengkan budaya politik “asal loyal, asal setia” meski dengan catatan hitam masa lalu? Atau justru momentum ini menjadi alarm bahwa rakyat harus lebih kritis, bahwa partai yang tidak belajar dari kesalahan seharusnya tidak lagi diberi kepercayaan di bilik suara.
Pada akhirnya, amnesti mungkin bisa membebaskan seseorang dari jerat hukum, tapi tidak pernah bisa menghapus catatan moral di mata rakyat. Dan keputusan Megawati menunjuk kembali Hasto adalah blunder yang bisa menjadi bumerang bagi PDIP menjelang Pemilu 2029.
