JAKARTA, Teropongrakyat.co – Dugaan praktik percaloan di Kantor Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Sudin Citata) Kota Administrasi Jakarta Barat semakin terkuak. Temuan di lapangan mengungkap banyaknya pelanggaran bangunan yang melibatkan sejumlah oknum pejabat di lingkungan Sudin Citata. Minggu, (16/2/2025).
Salah satu kasus mencolok terjadi pada pembangunan rumah kos di Jl. Daan Mogot II No. 24 Kav. Blok A1, RT.003/RW.001, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan. Meskipun bangunan tersebut memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk lima lantai, secara fisik bangunan itu dibangun hingga enam lantai. Meskipun telah dipasangi segel merah yang melarang aktivitas pembangunan, pemilik bangunan diduga mengabaikannya karena melakukan “koordinasi” dengan jaringan calo yang dianggap sebagai perpanjangan tangan oknum di Sudin Citata.
Penanggung jawab proyek mengakui adanya koordinasi dengan oknum di Sudin Citata. Dalam keterangannya kepada wartawan, ia mengatakan,
“Soal pelanggaran bangunan ini kita sudah berkoordinasi dengan Bang Ucok di Sudin Citata. Kita sudah keluarkan anggaran untuk pengkondisian wartawan dan LSM. Jika ingin konfirmasi, silakan saja kepada yang bersangkutan.”
Pengawas proyek pun menambahkan,
“Kita sudah setorkan dana untuk koordinasi. Semoga anggaran itu sampai ke teman-teman wartawan.”
Kejadian ini semakin mencuatkan kekhawatiran publik terkait lemahnya pengawasan dalam mengatasi dugaan praktik korupsi di jajaran Pemerintah Kota Jakarta Barat. Ketua DPD LSM Pemerhati Penegakan Hukum dan Keadilan (PPHK) Provinsi DKI Jakarta, Awy Eziary, S.H., S.E., M.M., mengecam tindakan oknum dan pejabat daerah yang diduga korup di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.
“Ini permainan gaya lama yang dilakukan oknum calo dan pejabat korup di Jakarta Barat. Kasusnya dengan orang yang itu-itu saja, pemainnya pun sama dengan oknum yang itu-itu saja. Bukan rahasia umum lagi,” ujarnya pada Sabtu (15/2/2025).
Awy mendesak agar praktik korupsi semacam ini segera dihentikan dan mengajak Inspektorat Jakarta Barat serta Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk mengambil langkah tegas.
“Ini memalukan. Inspektorat dan Kejari harus segera ambil tindakan tegas. Begitu juga Pemprov DKI Jakarta, segera lakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat-pejabat yang korup,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pelanggaran terkait pembangunan dan perizinan bangunan di DKI Jakarta diatur dalam sejumlah peraturan, di antaranya:
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung: Mengatur penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah DKI Jakarta, termasuk persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi oleh pemilik bangunan.
- Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung: Mengatur tata cara pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan bangunan gedung, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kasus ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh atas sistem pengawasan dan pemberian izin pembangunan di Jakarta Barat guna menekan praktik korupsi yang merugikan masyarakat.
