Beban Kerja dan Risiko Tinggi, BPIKPNPARI Dorong Presiden Tingkatkan Kesejahteraan Jaksa

- Jurnalis

Sabtu, 7 Februari 2026 - 14:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA , Teropongrakyat. Co- Profesi jaksa dinilai memiliki beban kerja serta risiko yang sangat tinggi dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Namun ironisnya, tingkat kesejahteraan jaksa hingga kini masih dinilai tertinggal dan belum sebanding dengan tanggung jawab besar yang diemban.

Menanggapi kondisi tersebut, Badan Pemantau Independen Kebijakan Publik Nasional dan Aparatur Republik Indonesia (BPIKPNPARI) menyatakan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan kesejahteraan para jaksa di seluruh Indonesia.

Baca Juga:  AAJI Tanam 2000 Bibit Mangrove dan Berikan Literasi Keuangan Pada Kelompok Nelayan

BPIKPNPARI menilai bahwa jaksa merupakan garda terdepan dalam sistem peradilan pidana yang kerap menghadapi tekanan, ancaman, serta kompleksitas perkara hukum. Oleh karena itu, perhatian negara terhadap kesejahteraan jaksa menjadi hal yang sangat penting.

“Kesejahteraan jaksa dan pegawai Kejaksaan perlu segera ditingkatkan agar mereka dapat bekerja secara profesional, independen, dan maksimal dalam menegakkan hukum dan keadilan,” ujar Rahmad Sukendar, dalam keterangannya. Sabtu (7/2/26.)

Baca Juga:  Harga BBM Mulai Dari Pertamina, Shell, Vivo, hingga BP Akan Naik Per Januari 2025, Simak Daftar Harganya

Lebih lanjut, BPIKPNPARI meminta Presiden Republik Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret dan kebijakan strategis guna meningkatkan kesejahteraan para jaksa dan pegawai Kejaksaan . Menurutnya, peningkatan kesejahteraan akan berdampak langsung pada kualitas kinerja penegakan hukum di Indonesia.
“Dengan kesejahteraan yang layak, jaksa dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik, berintegritas, dan fokus, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dapat terus meningkat,” tutup kang Tebe.

 

(*)

Berita Terkait

Disdagperin Bekasi Finalisasi Penertiban PKL Jl. Ir. H. Djuanda Hari Ini
Tokoh Adat Kampung Kelupang Desak Pemerintah Prioritaskan Air Bersih dan Perbaikan Jalan
Sekdis Disperindag Kota Bekasi Singgung Wacana Putus Kontrak Proyek Revitalisasi Pasar Bantargebang
Dolar AS Menguat, Rupiah Melemah di Tengah Turunnya Surplus Perdagangan Indonesia
Sekdis Disperindag Bekasi Romi Bantah Miliki MCK Pasar Bantargebang, Minta Klarifikasi Tak Dipublikasikan
Lahir Pancasila 2026: Rahmad Sukendar Minta Prabowo Fokus Benahi Ekonomi Rakyat
Dukung Hilirisasi, Pelindo Sinergi Bangun KIKT: Kawasan Industri Terintegrasi di Jalur Selat Malaka
Dugaan Pungli dan Jual Beli Lapak Alun-Alun Batu Mengerucut ke Oknum Ketua Paguyuban, Lapak PKL di Cor Permanen, Oknum ASN Terlibat?

Berita Terkait

Rabu, 17 Juni 2026 - 13:08 WIB

Disdagperin Bekasi Finalisasi Penertiban PKL Jl. Ir. H. Djuanda Hari Ini

Rabu, 10 Juni 2026 - 10:38 WIB

Tokoh Adat Kampung Kelupang Desak Pemerintah Prioritaskan Air Bersih dan Perbaikan Jalan

Senin, 8 Juni 2026 - 00:00 WIB

Sekdis Disperindag Kota Bekasi Singgung Wacana Putus Kontrak Proyek Revitalisasi Pasar Bantargebang

Jumat, 5 Juni 2026 - 15:50 WIB

Dolar AS Menguat, Rupiah Melemah di Tengah Turunnya Surplus Perdagangan Indonesia

Rabu, 3 Juni 2026 - 21:24 WIB

Sekdis Disperindag Bekasi Romi Bantah Miliki MCK Pasar Bantargebang, Minta Klarifikasi Tak Dipublikasikan

Berita Terbaru