Beban Kerja dan Risiko Tinggi, BPIKPNPARI Dorong Presiden Tingkatkan Kesejahteraan Jaksa

- Jurnalis

Sabtu, 7 Februari 2026 - 14:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA , Teropongrakyat. Co- Profesi jaksa dinilai memiliki beban kerja serta risiko yang sangat tinggi dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Namun ironisnya, tingkat kesejahteraan jaksa hingga kini masih dinilai tertinggal dan belum sebanding dengan tanggung jawab besar yang diemban.

Menanggapi kondisi tersebut, Badan Pemantau Independen Kebijakan Publik Nasional dan Aparatur Republik Indonesia (BPIKPNPARI) menyatakan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan kesejahteraan para jaksa di seluruh Indonesia.

Baca Juga:  Dari Museum Maritim, Pelindo Regional 2 Kirim Sinyal Perubahan: Apa yang Baru di Pelabuhan Sunda Kelapa, Panjang, Bengkulu, dan Jambi

BPIKPNPARI menilai bahwa jaksa merupakan garda terdepan dalam sistem peradilan pidana yang kerap menghadapi tekanan, ancaman, serta kompleksitas perkara hukum. Oleh karena itu, perhatian negara terhadap kesejahteraan jaksa menjadi hal yang sangat penting.

“Kesejahteraan jaksa dan pegawai Kejaksaan perlu segera ditingkatkan agar mereka dapat bekerja secara profesional, independen, dan maksimal dalam menegakkan hukum dan keadilan,” ujar Rahmad Sukendar, dalam keterangannya. Sabtu (7/2/26.)

Baca Juga:  Bupati Malang Buka Workshop Transformasi Bisnis Berbasis AI, Dorong PKK Hadirkan Inovasi untuk Keluarga

Lebih lanjut, BPIKPNPARI meminta Presiden Republik Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret dan kebijakan strategis guna meningkatkan kesejahteraan para jaksa dan pegawai Kejaksaan . Menurutnya, peningkatan kesejahteraan akan berdampak langsung pada kualitas kinerja penegakan hukum di Indonesia.
“Dengan kesejahteraan yang layak, jaksa dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik, berintegritas, dan fokus, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dapat terus meningkat,” tutup kang Tebe.

 

(*)

Berita Terkait

Ketua Umum Srikandi DPP PWDPI Rosita Gosi: Dana KUR Belum Sepenuhnya Berpihak pada UMKM, Administrasi yang Membebani Perlu Dibenahi
RUPS 2025: Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara
Disdagperin Bekasi Finalisasi Penertiban PKL Jl. Ir. H. Djuanda Hari Ini
Tokoh Adat Kampung Kelupang Desak Pemerintah Prioritaskan Air Bersih dan Perbaikan Jalan
Sekdis Disperindag Kota Bekasi Singgung Wacana Putus Kontrak Proyek Revitalisasi Pasar Bantargebang
Dolar AS Menguat, Rupiah Melemah di Tengah Turunnya Surplus Perdagangan Indonesia
Sekdis Disperindag Bekasi Romi Bantah Miliki MCK Pasar Bantargebang, Minta Klarifikasi Tak Dipublikasikan
Lahir Pancasila 2026: Rahmad Sukendar Minta Prabowo Fokus Benahi Ekonomi Rakyat

Berita Terkait

Minggu, 21 Juni 2026 - 17:18 WIB

Ketua Umum Srikandi DPP PWDPI Rosita Gosi: Dana KUR Belum Sepenuhnya Berpihak pada UMKM, Administrasi yang Membebani Perlu Dibenahi

Kamis, 18 Juni 2026 - 17:14 WIB

RUPS 2025: Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 - 13:08 WIB

Disdagperin Bekasi Finalisasi Penertiban PKL Jl. Ir. H. Djuanda Hari Ini

Rabu, 10 Juni 2026 - 10:38 WIB

Tokoh Adat Kampung Kelupang Desak Pemerintah Prioritaskan Air Bersih dan Perbaikan Jalan

Senin, 8 Juni 2026 - 00:00 WIB

Sekdis Disperindag Kota Bekasi Singgung Wacana Putus Kontrak Proyek Revitalisasi Pasar Bantargebang

Berita Terbaru