Jakarta. Teropongrakyat.co- Jakarta. Menguatnya gelombang aksi mahasiswa di berbagai daerah belakangan ini dinilai sebagai bentuk ekspresi kegelisahan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Kritik yang disuarakan mahasiswa seharusnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme koreksi dalam sistem demokrasi, bukan sebagai ancaman terhadap stabilitas pemerintahan.
Direktur Eksekutif Puspolrindo, Yohanes Oci, menegaskan kemunculan aksi mahasiswa menunjukkan masih adanya persoalan yang belum sepenuhnya terjawab dalam tata kelola pemerintahan.
“Ini sebenarnya bentuk ekspresi kegelisahan publik terhadap pemerintah selama ini. Ketika mahasiswa turun aksi, itu artinya ada persoalan yang belum sepenuhnya terjawab dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah harus melihat ini sebagai koreksi terhadap demokrasi, bukan sebagai ancaman,” kata Yohanes Oci saat dihubungi via telepon (22/06).
Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak berfokus pada upaya meredam kritik, melainkan memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan politik benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Langkah pemerintah saat ini jangan mencari cara untuk meredam kritik, tetapi bagaimana memastikan agar setiap kebijakan dan keputusan politik itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang, transparansi, akuntabilitas, dan mampu menjawab kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Yohanes juga menyoroti munculnya kecenderungan pengalihan isu setiap kali kritik terhadap pemerintah menguat. Menurutnya, perhatian publik kerap diarahkan kepada siapa yang menyampaikan kritik, bukan pada substansi persoalan yang disampaikan.
“Setiap gelombang kritik terhadap pemerintah selalu ada potensi munculnya upaya membangun opini yang menggeser substansi persoalan. Ini selalu terjadi dengan melihat pada persoalan siapa yang berbicara dan siapa yang hadir, atau apakah mereka dianggap tepat dalam menyampaikan pendapat. Padahal yang paling penting adalah substansi dari kritikannya,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa negara demokrasi tidak boleh membatasi ruang kritik kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa.
“Tidak boleh membungkam kelompok yang kritis. Pemerintah harus paham bahwa ini bagian dari mekanisme pengawasan dalam negara demokrasi,” lanjutnya.
Selain menyoroti aksi mahasiswa, Yohanes turut memberikan pandangannya terkait polemik diskusi publik yang terjadi di Universitas Gadjah Mada (UGM). Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada keberanian mahasiswa mengkritik pemerintah, melainkan pada desain ruang dialog yang harus menjamin pertukaran gagasan secara setara.
“Saya melihat persoalan di UGM sebenarnya bukan pada keberanian mahasiswa menyampaikan kritik, tetapi bagaimana ruang diskusi itu dirancang. Kampus adalah ruang intelektual yang harus menjamin adanya pertukaran gagasan secara terbuka dan setara,” katanya.
Ia menilai forum akademik tidak boleh berlangsung secara satu arah karena berpotensi menghilangkan esensi dialog kritis yang menjadi ciri utama kehidupan kampus.
“Diskusi publik seharusnya tidak boleh satu arah. Jangan jadikan mahasiswa sebagai pendengar setia, tetapi libatkan mereka untuk menghasilkan dialog akademik yang sehat. Untuk itu komposisi narasumber harus ideal. Harus ada keseimbangan antara perspektif akademisi, pemerintah, praktisi, dan perwakilan mahasiswa sebagai representasi suara generasi muda,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ia menilai gerakan mahasiswa memiliki potensi memberikan tekanan moral maupun politik terhadap pengambil kebijakan apabila tetap konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Saya kira potensi itu ada, tetapi ini sangat bergantung pada kualitas isu yang dimainkan. Jika gerakan ini tetap fokus pada kepentingan rakyat, seperti perbaikan pelayanan publik, transparansi anggaran, tata kelola pemerintahan yang baik, dan evaluasi kebijakan strategis, maka legitimasi publiknya akan semakin kuat,” ujarnya.
Terkait pengalaman penangkapan aktivis mahasiswa yang pernah terjadi sebelumnya, Yohanes berharap pemerintah tidak kembali menggunakan pendekatan represif dalam menghadapi kritik publik.
“Saya harap pemerintah harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Pendekatan yang represif justru berisiko buruk terhadap stabilitas negara. Dalam demokrasi modern, pemerintah yang kuat tentu yang mampu mengelola kritik menjadi bahan evaluasi,” katanya.
Menurutnya, tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah membangun kembali kepercayaan publik melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Tantangan pemerintah saat ini sebenarnya pada konteks membangun kepercayaan publik. Untuk itu pemerintah harus memperbaiki kebijakan dan memastikan setiap keputusan pemerintah berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Yohanes menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh diposisikan sebagai lawan politik pemerintah. Sebaliknya, mereka merupakan bagian penting dari sistem demokrasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Jadi, mahasiswa jangan dilihat sebagai lawan politik. Mereka adalah bagian dari sistem demokrasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial. Pemerintah yang mampu mendengar suara kritis justru akan memiliki legitimasi yang lebih kuat,” pungkasnya.
