Ketua Umum Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun: Komunikasi Publik Harus Diperbaiki agar Presiden Prabowo Tak Tersandera Isu Negatif

- Jurnalis

Sabtu, 22 Februari 2025 - 13:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, – Teropongrakyat.co || Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menyoroti lemahnya komunikasi publik yang berpotensi membuat Presiden Prabowo Subianto tersandera isu-isu negatif. Ia menekankan pentingnya peran Tim Komunikasi Presiden dalam mengelola opini publik agar tidak merugikan pemerintah.

“Presiden Prabowo harus dibantu, bukan malah dibebani persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan para pembantunya,” ujar Hendry Ch Bangun dalam keterangan di Jakarta, Jumat, 21 Februari.

Menurutnya, isu-isu seperti tagar #IndonesiaGelap, #KaburDulu, Danantara, polemik penahanan Hasto Kristiyanto, hingga penolakan retreat dari kepala daerah kader PDIP seharusnya bisa dikelola dengan baik. Jika dibiarkan tanpa strategi komunikasi yang solid, hal ini dapat mengganggu fokus pemerintahan dalam menjalankan program kerja yang bermanfaat bagi rakyat.

Baca Juga:  Polres Kepulauan Seribu Aktif Dukung Ketahanan Pangan di Seluruh Pulau Penduduk

Saat ini, pemerintah tengah berupaya mencapai kemandirian nasional, termasuk mengurangi ketergantungan impor beras dan memperluas lahan pangan. Hendry mempertanyakan peran Kantor Komunikasi Presiden dan juga Kementerian Komunikasi dan Digital dalam menangani berita negatif yang berkembang di masyarakat.

Baca Juga:  Ketua Umum PWI Pusat Kukuhkan LKBPH PWI Pusat: Kita Bantu dan Bela Wartawan untuk Tegakkan Kemerdekaan Pers

“Di mana peran Komunikasi Digital (Komdigi), khususnya Ditjen Komunikasi Publik dan Media? Ini bukan tugas menteri atau anggota DPR untuk mengelola opini publik. Mereka adalah pihak teknis dan penyelenggara. Harus ada tim yang bertanggung jawab mengkomunikasikan program pemerintah dan menjaga citra pemerintahan,” tegasnya.

Hendry menegaskan bahwa komunikasi publik yang lemah dapat menciptakan ketidakjelasan di masyarakat. Jika tidak segera diperbaiki, pemerintah bisa terus-menerus berada dalam posisi defensif menghadapi narasi negatif yang merugikan.

Penulis : Lie

Editor : Romli S.IP

Sumber Berita: https://teropongrakyat.co

Berita Terkait

Kritik Penggiat Politik Warnai Penghargaan Sudin LH Jakut, DPRD dan DLH Lakukan Tindak Lanjut
Patroli Ops Pekat Jaya 2026, Samapta PMJ Amankan Pengedar Tramadol di Jakpus
Sistem Amburadul? Pengusaha Bar Ungkap Sulitnya Urus Sertifikasi di Disparekraf
Rokok Ilegal Kian Merajalela di Jakarta Utara, Bea Cukai Dinilai Tutup Mata
Polres Gresik Gencarkan Edukasi Keselamatan, Pengguna Jalan Tertib Dapat Cokelat
Parkir Liar Kebal Aturan di Jalan Jampea, Koja — Plang Larangan Hanya Jadi Pajangan
Operasi Keselamatan Semeru 2026 Ditlantas Polda Jatim Gelar Ramp Chek Angkutan Umum
Dua Pekan Pantura Terendam, Elita Budiati Desak Penanganan Permanen Sinergi Pemda dan Pusat

Berita Terkait

Kamis, 5 Februari 2026 - 20:07 WIB

Kritik Penggiat Politik Warnai Penghargaan Sudin LH Jakut, DPRD dan DLH Lakukan Tindak Lanjut

Kamis, 5 Februari 2026 - 16:24 WIB

Patroli Ops Pekat Jaya 2026, Samapta PMJ Amankan Pengedar Tramadol di Jakpus

Kamis, 5 Februari 2026 - 15:24 WIB

Rokok Ilegal Kian Merajalela di Jakarta Utara, Bea Cukai Dinilai Tutup Mata

Kamis, 5 Februari 2026 - 13:51 WIB

Polres Gresik Gencarkan Edukasi Keselamatan, Pengguna Jalan Tertib Dapat Cokelat

Kamis, 5 Februari 2026 - 13:26 WIB

Parkir Liar Kebal Aturan di Jalan Jampea, Koja — Plang Larangan Hanya Jadi Pajangan

Berita Terbaru