Jakarta, teropongrakyat.co | 22 Agustus 2024 — Aktor Reza Rahadian bersama sejumlah komika terkenal, termasuk Arie Kriting, Mamat Alkatiri, Abdel, dan Bintang Emon, ikut serta dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024). Aksi ini dilakukan dalam rangka mengawal dua putusan krusial Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan kepala daerah dalam Pilkada 2024, yaitu Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.
Selain berpartisipasi dalam unjuk rasa, beberapa komika juga berorasi menyuarakan keresahan mereka bersama elemen masyarakat lainnya, termasuk dari Partai Buruh dan mahasiswa. Arie Kriting, dalam orasinya, menegaskan bahwa kehadiran mereka adalah bentuk solidaritas terhadap rakyat yang merasa suaranya tidak lagi terwakili oleh anggota DPR.
“Kami hadir di sini karena ingin menunjukkan solidaritas. Kami sudah lelah, dan harapan kami selama ini semakin tipis karena wakil kita di DPR tidak lagi mewakili suara rakyat,” ungkap Arie Kriting dengan tegas.
Mamat Alkatiri, komika asal Papua, juga menyerukan pentingnya persatuan rakyat dalam menghadapi keputusan-keputusan yang dianggap merugikan. “Kita tinggalkan ego kita karena mereka takut kita bersatu. Teman-teman datang ke sini karena inspirasi sendiri, dan mereka (anggota DPR) takut karena jumlah kita semakin banyak,” ujarnya.
Sementara itu, Bintang Emon menegaskan bahwa kehadirannya dalam aksi tersebut bukan untuk mewakili individu, ormas, ataupun partai politik tertentu. “Kami dikumpulkan di sini oleh kemarahan kita. Banyak keputusan DPR yang tidak masuk akal, dan sekarang adalah saatnya kita melawan,” tegasnya.
Dalam orasinya, Bintang Emon juga menyerukan pentingnya kompetisi yang sehat dalam pemilihan pemimpin. “Berikan kami kompetisi yang baik, agar kita bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas,” tambahnya.
Aksi unjuk rasa ini merupakan respons dari masyarakat terhadap putusan MK yang dianggap kontroversial, khususnya terkait perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah dan batas usia calon kepala daerah. Putusan tersebut dinilai berpotensi membatasi partisipasi politik dan mempengaruhi kualitas kepemimpinan di tingkat daerah.
Sebelumnya, pada Selasa (20/8/2024), MK mengeluarkan dua putusan penting. Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 mengubah ketentuan ambang batas pencalonan bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusung pasangan calon kepala daerah. Sementara, Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh KPU, bukan saat dilantik.
Selain itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada juga sedang dibahas di DPR. Pada Rabu (21/8/2024), Badan Legislasi DPR dan pemerintah sepakat melanjutkan pembahasan RUU tersebut dalam rapat paripurna terdekat. Ada dua poin krusial dalam RUU ini, yaitu penyesuaian syarat usia pencalonan dan perubahan ketentuan ambang batas pencalonan bagi partai non-parlemen.
Aksi ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap proses legislasi yang berlangsung di DPR, sekaligus menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat.
(Shanty Brilliani Tasya)
