Ratusan Guru Honorer GTK Non ASN SMA/SMK Se-Jawa Barat Geruduk DPRD Provinsi Jawa Barat Minta Dukungan Segera Di Angkat PPPK

- Jurnalis

Senin, 13 Januari 2025 - 18:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jawa Barat – TeropongRakyat.co || Ratusan guru dan tenaga kependidikan honorer dari berbagai wilayah di Jawa Barat gerudug DPRD Jabar dijalan poneogoro, Bandung, Jawa Barat, Senin (13/01).

Para guru dan tenaga kependidikan honorer melakukan unras dengan aksi long march  dari masjid PUSDAI ke gedung DPRD Jawa Barat, dengan tuntutan status mereka dari pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. “Hanya sedikit guru dan Tenaga Pendidik (Pendik) honorer di Jawa Barat yang diangkat sebagai PPPK, melalui proses seleksi yang dibuka pemerintah pusat, “ujar Yudi Nurman Fauzi, Ketua forum komonikasi guru honorer SMK-SMA dan SLB Negri se-Jawa Barat kepada TeropongRakyat.co,  Senin (13/02).

Baca Juga:  Pimpinan Cabang BRI Joglo Wawan Indarno Raih MVP BRILiaNTE Sambut HUT BRI ke-130
Ratusan Guru Honorer GTK Non ASN SMA/SMK Se-Jawa Barat Geruduk DPRD Provinsi Jawa Barat Minta Dukungan Segera Di Angkat PPPK - Teropong Rakyat
Foto: Istimewa

“Bahkan masih banyak terdapat guru honorer yang sudah puluhan Tahun mengabdi dan tinggal menunggu pensiun masih belum diangkat menjadi PPPK, dan banyak lagi teman-teman yang satu tahun lagi akan pensiun dan sudah mengabdi 20 Tahun belum juga ada kejelasan, “sambungnya.

“Kami menuntut Pemerintah agar serius dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh para guru dan tenaga pendidikan honorer, diTahun 2024, baru ada 1,529, guru honorer yang diangkat PPPK dari total 4000, guru honorer tingkat SMK-SMA dan SLB Negri , “pungkasnya.

Baca Juga:  Polsek Kepulauan Seribu Utara Patroli Malam Himbau Warga Tak Terlibat Judi Online

Senada, Kurniawan yang juga guru honorer dari kabupaten Bekasi, mengatakan, “bila mana ada sikap yang disampaikan dari pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat akan keterbatasan anggaran untuk pengkondisian atau pengangkatan PPPK non ASN yang terdata di BKN maka kami dari SMK dan SMA dari Kabupaten Bekasi, yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat maka kami meminta untuk dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi”, tutup Kurniawan.

Penulis : Ade Kodel

Editor : Romli S.IP

Sumber Berita: https://teropongrakyat.co

Berita Terkait

Perkuat Pelayanan Umat, Gus Yusrul Hana Pastikan 2 Ambulans LKNU Jakarta Pusat Selalu Prima
LP Diduga Mandek 8 Bulan, Keluarga Korban Amankan Sendiri Terduga Pelaku ke Polres Metro Bekasi Kota
Meninggal Saat Menjalani Perawatan, Polresta Tangerang Beberkan Riwayat Penanganan Medis Tahanan
Sidang Lapangan Sengketa Lahan Sherwood Kembali Tertunda, Ahli Waris Pertanyakan Kepastian Hukum
Proyek Turap Kali Cakung Lama Tuai Polemik, Dewan Kota Turun Tangan Atasi Keluhan Warga
DLHK Kabupaten Tangerang Diduga Bakar Uang Rp 1,4M untuk Fasilitas Sampah yang Nggak Dipakai
Yohanes Oci: Gestur Jokowi Harus Dipahami dalam Konteks Budaya
PT Cocoman Klarifikasi Terkait Pemberitaan Dugaan Korupsi Tambang Nikel, Tegaskan Junjung Asas Praduga Tak Bersalah

Berita Terkait

Sabtu, 4 Juli 2026 - 14:21 WIB

Perkuat Pelayanan Umat, Gus Yusrul Hana Pastikan 2 Ambulans LKNU Jakarta Pusat Selalu Prima

Jumat, 3 Juli 2026 - 16:19 WIB

LP Diduga Mandek 8 Bulan, Keluarga Korban Amankan Sendiri Terduga Pelaku ke Polres Metro Bekasi Kota

Jumat, 3 Juli 2026 - 08:46 WIB

Meninggal Saat Menjalani Perawatan, Polresta Tangerang Beberkan Riwayat Penanganan Medis Tahanan

Kamis, 2 Juli 2026 - 14:35 WIB

Sidang Lapangan Sengketa Lahan Sherwood Kembali Tertunda, Ahli Waris Pertanyakan Kepastian Hukum

Selasa, 30 Juni 2026 - 18:35 WIB

Proyek Turap Kali Cakung Lama Tuai Polemik, Dewan Kota Turun Tangan Atasi Keluhan Warga

Berita Terbaru