Ratusan Guru Honorer GTK Non ASN SMA/SMK Se-Jawa Barat Geruduk DPRD Provinsi Jawa Barat Minta Dukungan Segera Di Angkat PPPK

- Jurnalis

Senin, 13 Januari 2025 - 18:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jawa Barat – TeropongRakyat.co || Ratusan guru dan tenaga kependidikan honorer dari berbagai wilayah di Jawa Barat gerudug DPRD Jabar dijalan poneogoro, Bandung, Jawa Barat, Senin (13/01).

Para guru dan tenaga kependidikan honorer melakukan unras dengan aksi long march  dari masjid PUSDAI ke gedung DPRD Jawa Barat, dengan tuntutan status mereka dari pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. “Hanya sedikit guru dan Tenaga Pendidik (Pendik) honorer di Jawa Barat yang diangkat sebagai PPPK, melalui proses seleksi yang dibuka pemerintah pusat, “ujar Yudi Nurman Fauzi, Ketua forum komonikasi guru honorer SMK-SMA dan SLB Negri se-Jawa Barat kepada TeropongRakyat.co,  Senin (13/02).

Baca Juga:  Kiprah Diplomasi Luar Negeri Warnai Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo - Gibran
Ratusan Guru Honorer GTK Non ASN SMA/SMK Se-Jawa Barat Geruduk DPRD Provinsi Jawa Barat Minta Dukungan Segera Di Angkat PPPK - Teropong Rakyat
Foto: Istimewa

“Bahkan masih banyak terdapat guru honorer yang sudah puluhan Tahun mengabdi dan tinggal menunggu pensiun masih belum diangkat menjadi PPPK, dan banyak lagi teman-teman yang satu tahun lagi akan pensiun dan sudah mengabdi 20 Tahun belum juga ada kejelasan, “sambungnya.

“Kami menuntut Pemerintah agar serius dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh para guru dan tenaga pendidikan honorer, diTahun 2024, baru ada 1,529, guru honorer yang diangkat PPPK dari total 4000, guru honorer tingkat SMK-SMA dan SLB Negri , “pungkasnya.

Baca Juga:  Fenomena Pengemis dan Manusia Gerobak Menjamur Jelang Lebaran di Kota Bogor, Tuai Pro dan Kontra Warga

Senada, Kurniawan yang juga guru honorer dari kabupaten Bekasi, mengatakan, “bila mana ada sikap yang disampaikan dari pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat akan keterbatasan anggaran untuk pengkondisian atau pengangkatan PPPK non ASN yang terdata di BKN maka kami dari SMK dan SMA dari Kabupaten Bekasi, yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat maka kami meminta untuk dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi”, tutup Kurniawan.

Penulis : Ade Kodel

Editor : Romli S.IP

Sumber Berita: https://teropongrakyat.co

Berita Terkait

Forum Ormas Bersatu Kota Batu Galang Dana untuk Korban Gempa NTT, Gandeng Elemen Masyarakat, Komunitas Punk dan Jurnalis
AJUM Audiensi dengan Pemprov DKI, Soroti Revitalisasi Islamic Center hingga Kemacetan Jakarta Utara
Dump Truck Disebut untuk Aktivitas Tambang Terbakar di Permukiman Kalibaru, Warga Pertanyakan Rute dan Pengawasan
Dugaan Pencairan JHT Atas Data Oyoh, BPJS Cimone Diminta Buka Jejak Verifikasi Klaim
Tanah Ulayat Tak Kunjung Tuntas, Tokoh Adat Minang Desak Pemerintah Beri Kepastian Hukum
Peredaran Obat Keras Terbatas di Tanah Abang Kembali Disorot, Muncul Nama “Nur” dan “Dedy”
Waspada Investasi Bodong di Perusahaan Pialang Ilegal!
Bang Japar Meneguhkan Komitmen Jaga Jakarta

Berita Terkait

Selasa, 25 Agustus 2026 - 15:48 WIB

Forum Ormas Bersatu Kota Batu Galang Dana untuk Korban Gempa NTT, Gandeng Elemen Masyarakat, Komunitas Punk dan Jurnalis

Selasa, 25 Agustus 2026 - 14:15 WIB

AJUM Audiensi dengan Pemprov DKI, Soroti Revitalisasi Islamic Center hingga Kemacetan Jakarta Utara

Senin, 24 Agustus 2026 - 15:14 WIB

Dump Truck Disebut untuk Aktivitas Tambang Terbakar di Permukiman Kalibaru, Warga Pertanyakan Rute dan Pengawasan

Senin, 24 Agustus 2026 - 14:11 WIB

Dugaan Pencairan JHT Atas Data Oyoh, BPJS Cimone Diminta Buka Jejak Verifikasi Klaim

Minggu, 23 Agustus 2026 - 22:18 WIB

Tanah Ulayat Tak Kunjung Tuntas, Tokoh Adat Minang Desak Pemerintah Beri Kepastian Hukum

Berita Terbaru

TNI – Polri

Polda Banten Tindaklanjuti Video Viral Keluhan Pedagang di ASDP Merak

Selasa, 25 Agu 2026 - 21:41 WIB