Ratusan Guru Honorer GTK Non ASN SMA/SMK Se-Jawa Barat Geruduk DPRD Provinsi Jawa Barat Minta Dukungan Segera Di Angkat PPPK

- Jurnalis

Senin, 13 Januari 2025 - 18:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jawa Barat – TeropongRakyat.co || Ratusan guru dan tenaga kependidikan honorer dari berbagai wilayah di Jawa Barat gerudug DPRD Jabar dijalan poneogoro, Bandung, Jawa Barat, Senin (13/01).

Para guru dan tenaga kependidikan honorer melakukan unras dengan aksi long march  dari masjid PUSDAI ke gedung DPRD Jawa Barat, dengan tuntutan status mereka dari pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. “Hanya sedikit guru dan Tenaga Pendidik (Pendik) honorer di Jawa Barat yang diangkat sebagai PPPK, melalui proses seleksi yang dibuka pemerintah pusat, “ujar Yudi Nurman Fauzi, Ketua forum komonikasi guru honorer SMK-SMA dan SLB Negri se-Jawa Barat kepada TeropongRakyat.co,  Senin (13/02).

Baca Juga:  Jalan Menuju Puskesmas Kalibaru Bertahun-tahun Dikuasai PKL, Di Mana Ketegasan Pemerintah?
Ratusan Guru Honorer GTK Non ASN SMA/SMK Se-Jawa Barat Geruduk DPRD Provinsi Jawa Barat Minta Dukungan Segera Di Angkat PPPK - Teropong Rakyat
Foto: Istimewa

“Bahkan masih banyak terdapat guru honorer yang sudah puluhan Tahun mengabdi dan tinggal menunggu pensiun masih belum diangkat menjadi PPPK, dan banyak lagi teman-teman yang satu tahun lagi akan pensiun dan sudah mengabdi 20 Tahun belum juga ada kejelasan, “sambungnya.

“Kami menuntut Pemerintah agar serius dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh para guru dan tenaga pendidikan honorer, diTahun 2024, baru ada 1,529, guru honorer yang diangkat PPPK dari total 4000, guru honorer tingkat SMK-SMA dan SLB Negri , “pungkasnya.

Baca Juga:  Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kalideres Mendorong Transaksi Digital Non - Tunai

Senada, Kurniawan yang juga guru honorer dari kabupaten Bekasi, mengatakan, “bila mana ada sikap yang disampaikan dari pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat akan keterbatasan anggaran untuk pengkondisian atau pengangkatan PPPK non ASN yang terdata di BKN maka kami dari SMK dan SMA dari Kabupaten Bekasi, yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat maka kami meminta untuk dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi”, tutup Kurniawan.

Penulis : Ade Kodel

Editor : Romli S.IP

Sumber Berita: https://teropongrakyat.co

Berita Terkait

Pedagang Pasar Permai Resah Diminta Kosongkan Lapak, Wacana Pembangunan Sekolah Dipertanyakan
Dugaan Penyiksaan Saat Pemeriksaan, Khodirin Laporkan Eks Kasat Reskrim Polres Tapin
GM Holding SCY Group: Masyarakat Aceh Barat Jangan Terprovokasi, Biarkan Hukum yang Bekerja
Kasi Trantib Acep Pudin Pimpin Pendataan 134 Kios di Lahan Fasos Fasum Kutabaru
Kuasa Hukum Siap Tunjukkan Sertifikat SNI Produk Selang LPG dalam Perkara di Tapin
Kebakaran hebat melanda SPBU Cilendek Cemplang Bogor
Sengketa Belum Putus, Jhon Kenedy Peringatkan Jangan Langgarkan Proses Hukum
Pakar Hukum Soroti Laporan Dugaan Narkotika di ITC Cempaka Mas: Aparat Wajib Bertindak Profesional

Berita Terkait

Senin, 10 Agustus 2026 - 20:49 WIB

Pedagang Pasar Permai Resah Diminta Kosongkan Lapak, Wacana Pembangunan Sekolah Dipertanyakan

Minggu, 9 Agustus 2026 - 12:26 WIB

Dugaan Penyiksaan Saat Pemeriksaan, Khodirin Laporkan Eks Kasat Reskrim Polres Tapin

Minggu, 9 Agustus 2026 - 11:58 WIB

GM Holding SCY Group: Masyarakat Aceh Barat Jangan Terprovokasi, Biarkan Hukum yang Bekerja

Minggu, 9 Agustus 2026 - 11:09 WIB

Kasi Trantib Acep Pudin Pimpin Pendataan 134 Kios di Lahan Fasos Fasum Kutabaru

Minggu, 9 Agustus 2026 - 09:33 WIB

Kuasa Hukum Siap Tunjukkan Sertifikat SNI Produk Selang LPG dalam Perkara di Tapin

Berita Terbaru