Ratusan Guru Honorer GTK Non ASN SMA/SMK Se-Jawa Barat Geruduk DPRD Provinsi Jawa Barat Minta Dukungan Segera Di Angkat PPPK

- Jurnalis

Senin, 13 Januari 2025 - 18:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jawa Barat – TeropongRakyat.co || Ratusan guru dan tenaga kependidikan honorer dari berbagai wilayah di Jawa Barat gerudug DPRD Jabar dijalan poneogoro, Bandung, Jawa Barat, Senin (13/01).

Para guru dan tenaga kependidikan honorer melakukan unras dengan aksi long march  dari masjid PUSDAI ke gedung DPRD Jawa Barat, dengan tuntutan status mereka dari pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. “Hanya sedikit guru dan Tenaga Pendidik (Pendik) honorer di Jawa Barat yang diangkat sebagai PPPK, melalui proses seleksi yang dibuka pemerintah pusat, “ujar Yudi Nurman Fauzi, Ketua forum komonikasi guru honorer SMK-SMA dan SLB Negri se-Jawa Barat kepada TeropongRakyat.co,  Senin (13/02).

Baca Juga:  Tiga Pakar Hukum dan Ahli Pidana Direktorat C Jampidum Kejagung RI Laksanakan Seminar Nasional Di Univesitas Asahan Medan
Ratusan Guru Honorer GTK Non ASN SMA/SMK Se-Jawa Barat Geruduk DPRD Provinsi Jawa Barat Minta Dukungan Segera Di Angkat PPPK - Teropong Rakyat
Foto: Istimewa

“Bahkan masih banyak terdapat guru honorer yang sudah puluhan Tahun mengabdi dan tinggal menunggu pensiun masih belum diangkat menjadi PPPK, dan banyak lagi teman-teman yang satu tahun lagi akan pensiun dan sudah mengabdi 20 Tahun belum juga ada kejelasan, “sambungnya.

“Kami menuntut Pemerintah agar serius dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh para guru dan tenaga pendidikan honorer, diTahun 2024, baru ada 1,529, guru honorer yang diangkat PPPK dari total 4000, guru honorer tingkat SMK-SMA dan SLB Negri , “pungkasnya.

Baca Juga:  BRI UNIT Cikotok Terapkan BRILiaN Ways untuk Perkuat Kepercayaan Nasabah Wilayah Tambang

Senada, Kurniawan yang juga guru honorer dari kabupaten Bekasi, mengatakan, “bila mana ada sikap yang disampaikan dari pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat akan keterbatasan anggaran untuk pengkondisian atau pengangkatan PPPK non ASN yang terdata di BKN maka kami dari SMK dan SMA dari Kabupaten Bekasi, yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat maka kami meminta untuk dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi”, tutup Kurniawan.

Penulis : Ade Kodel

Editor : Romli S.IP

Sumber Berita: https://teropongrakyat.co

Berita Terkait

Kasus Pekerja Kebersihan dan Guru di SDIT Juara Diselesaikan Damai, Publik Pertanyakan Sanksi
Pedagang Pasar Bantar Gebang Desak Wali Kota Bekasi Tindak Tegas PT Javana Arta Perkasa
Ahli Waris Makawi Datangi Badan Pengawasan MA, Pertanyakan Kejelasan Sita Jaminan
Tokoh Masyarakat Kalijodo Soroti Pemecatan Ketua RW 001 Pejagalan oleh Lurah
Rahmad Sukendar Soroti Kesejahteraan Pegawai Kejaksaan di Tengah Setoran Rp10,2 Triliun Satgas PKH
Diduga Beroperasi Tanpa RKAB, Aktivitas Tambang Batu Bara di Pesisir Selatan Jadi Sorotan
Hardjuno Desak Menkeu Penuhi Janji Pembentukan Lembaga Pengganti Satgas BLBI
Wanita Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk di Lampu Merah Jalan Letjen Suprapto Senen Jakarta pusat.

Berita Terkait

Minggu, 17 Mei 2026 - 01:21 WIB

Kasus Pekerja Kebersihan dan Guru di SDIT Juara Diselesaikan Damai, Publik Pertanyakan Sanksi

Sabtu, 16 Mei 2026 - 11:07 WIB

Pedagang Pasar Bantar Gebang Desak Wali Kota Bekasi Tindak Tegas PT Javana Arta Perkasa

Jumat, 15 Mei 2026 - 19:00 WIB

Ahli Waris Makawi Datangi Badan Pengawasan MA, Pertanyakan Kejelasan Sita Jaminan

Jumat, 15 Mei 2026 - 12:47 WIB

Tokoh Masyarakat Kalijodo Soroti Pemecatan Ketua RW 001 Pejagalan oleh Lurah

Jumat, 15 Mei 2026 - 11:01 WIB

Rahmad Sukendar Soroti Kesejahteraan Pegawai Kejaksaan di Tengah Setoran Rp10,2 Triliun Satgas PKH

Berita Terbaru

TNI – Polri

Kasdim 0818/Malang-Batu Ikuti Virtual Bersama Presiden RI di Turen

Sabtu, 16 Mei 2026 - 18:31 WIB