KOTA MALANG | Teropongrakyat.co – Pemerintah resmi meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak (RANA) sebagai langkah strategis memperkuat perlindungan anak di seluruh Indonesia. Peluncuran yang digelar di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika (BBPPMPV BOE), Kota Malang, Senin (13/7/2026), menjadi momentum dimulainya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak, bertepatan dengan pelaksanaan MPLS Ramah 2026.
Acara tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi. Hadir pula Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Malang Sanusi, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, serta ribuan peserta yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun daring dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam sambutannya, Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari terjaminnya kesehatan fisik, mental, sosial, dan spiritual anak. Menurutnya, lingkungan yang aman menjadi syarat utama agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
“Percuma anak memiliki prestasi akademik yang tinggi jika mengalami kekerasan yang berdampak pada kesehatan mentalnya. Karena itu, kita harus menjamin ruang yang aman dan nyaman bagi anak, mulai dari keluarga, satuan pendidikan, ruang publik, hingga ruang digital,” tegas Pratikno.
Ia menjelaskan, Gerakan Nasional RANA merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan perlindungan menyeluruh bagi anak. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam menyediakan fasilitas publik yang ramah anak, termasuk lingkungan yang aman menuju sekolah. Pratikno juga mengajak orang tua, guru, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk aktif mencegah serta melaporkan setiap bentuk kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital.
Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan Gerakan Nasional RANA menjadi bagian dari penguatan budaya sekolah yang aman dan nyaman sesuai amanat Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Melalui MPLS Ramah 2026, sekolah diharapkan mampu menjadi ruang belajar yang inklusif sekaligus membangun karakter dan etika digital peserta didik.
“Kami ingin sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh anak Indonesia. Tidak hanya mengembangkan kompetensi digital, tetapi juga membangun keadaban digital atau digital citizenship,” ujarnya.
Abdul Mu’ti juga mengungkapkan pemerintah telah menerbitkan surat edaran mengenai pembatasan penggunaan gawai bagi anak di bawah usia 16 tahun agar pemanfaatan teknologi lebih bijak, sehat, dan edukatif.
Di sisi lain, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi mengingatkan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menciptakan lingkungan yang melindungi hak tumbuh kembang anak. Berdasarkan data SIMFONI PPA tahun 2025, tercatat sebanyak 21.352 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 62,19 persen korbannya merupakan anak perempuan. Bahkan, 46,1 persen kasus terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman, yakni rumah tangga dan satuan pendidikan.
“Anak-anak harus merasa bahagia saat datang ke sekolah. Jangan ada lagi perundungan maupun bentuk kekerasan lainnya. Mari bersama-sama menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak, karena anak yang bahagia hari ini adalah masa depan Indonesia yang gemilang,” ajaknya.
Melalui Gerakan Nasional RANA, pemerintah berharap sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, dunia pendidikan, keluarga, dan masyarakat dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus mewujudkan Generasi Indonesia Emas 2045. Dengan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan, diskriminasi, maupun perundungan, anak-anak Indonesia diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi unggul yang siap menghadapi masa depan.
