Jakarta, teropongrakyat.co | 26 November 2024 – Untuk mendukung industri kelapa sawit yang berkelanjutan, Kementerian Pertanian (Kementan) bersama berbagai pihak terkait, termasuk Program Reclaim Sustainability! Palm Oil Solidaridad, mengintensifkan upaya percepatan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) kelapa sawit melalui sistem elektronik atau E-STDB.
Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan akses petani swadaya kelapa sawit Indonesia terhadap sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), yang menjadi standar internasional dalam praktik perkebunan sawit berkelanjutan.
Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar pekan lalu di Jakarta, berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta asosiasi petani dan pengusaha, berkumpul untuk mengkaji tantangan yang dihadapi dalam penerbitan E-STDB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tujuan dari diskusi ini adalah merumuskan strategi untuk mempercepat transisi dari STDB manual ke sistem E-STDB yang lebih efisien dan mudah diakses oleh petani sawit di seluruh Indonesia.
Plt. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementan, Dr. Prayudi Syamsuri, S.P., M.Si, menegaskan target Kementan untuk mencatatkan 10% atau sekitar 250.000 petani sawit dengan E-STDB pada tahun 2025. “Melalui kebijakan E-STDB, kami berharap setiap harinya dapat mendaftar sekitar 10.000 petani untuk mencapai target yang telah ditetapkan,” ujar Prayudi.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam implementasi E-STDB adalah persepsi yang berbeda mengenai dokumen tersebut.
STDB bukanlah izin usaha, melainkan bukti legalitas kebun kelapa sawit milik petani yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Dengan memiliki STDB, petani dapat mengakses berbagai fasilitas pemerintah, seperti peremajaan tanaman, distribusi bibit, serta pemasaran hasil perkebunan, yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan petani.
Solidaridad, yang telah mendampingi lebih dari 3.700 petani swadaya di beberapa provinsi seperti Lampung, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, juga memberikan dukungannya terhadap program E-STDB.
Dr. Ir. Hj. Delima Hasri Azahari, M.S., Ketua Yayasan Solidaridad Network Indonesia, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, asosiasi petani, dan sektor swasta untuk memastikan keberhasilan program ini.
Hingga November 2024, lebih dari 2.000 STDB telah diterbitkan untuk petani swadaya di provinsi-provinsi tersebut. Meski demikian, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan agar seluruh petani sawit swadaya dapat terdaftar dan memperoleh manfaat dari sistem ini.
Diskusi ini diharapkan menjadi pijakan bagi langkah selanjutnya, dengan rencana lokakarya lanjutan pada Desember 2024 untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat guna dalam mempercepat implementasi E-STDB di lapangan.
Melalui percepatan sistem E-STDB, Kementan berharap dapat memberikan kontribusi besar dalam menciptakan industri kelapa sawit yang berkelanjutan, menguntungkan petani, serta menjaga kelestarian lingkungan, demi masa depan perkebunan sawit Indonesia yang lebih cerah.
