Kota Bekasi melalui Dinas Kesehatan menggelar Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor

- Jurnalis

Jumat, 19 September 2025 - 02:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bekasi, TeropongRakyat.co –  Kota Bekasi melalui Dinas Kesehatan menggelar Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor dalam Penjangkauan Anak Zero Dose yang berlangsung di Hotel Fairfield by Marriot, Bekasi Selatan, Jumat (19/9).h

Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam menurunkan angka anak yang belum pernah menerima imunisasi dasar (Zero Dose) sekaligus memastikan cakupan imunisasi merata di seluruh wilayah Kota Bekasi.

Zero Dose adalah istilah untuk menyebut anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi dasar sama sekali, khususnya imunisasi DPT-HB-Hib dosis pertama (dosis dasar untuk mencegah difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan Haemophilus influenzae tipe B).

Dalam konteks program imunisasi, kategori Zero Dose biasanya ditetapkan pada anak:
• Usia 0–11 bulan 29 hari yang belum menerima imunisasi dasar pertama, atau
• Masih dapat dikejar/dilengkapi hingga usia 59 bulan (5 tahun) agar anak tetap mendapat perlindungan.

Baca Juga:  8 Bulan Lapor KDRT, Suami Korban Belum Jadi Tersangka dan Masih Bebas Berkeliaran

Tujuan identifikasi Zero Dose adalah supaya tidak ada anak yang terlewat dari imunisasi, sehingga mencegah penyebaran Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) seperti campak, polio, difteri, dan sebagainya

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, drh. Satia Sriwijayanti Anggraini, M.M., menjelaskan bahwa imunisasi merupakan upaya paling efektif mencegah Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I).

“Anak yang masuk kategori Zero Dose, yaitu belum pernah menerima imunisasi DPT-HB-Hib dosis pertama hingga usia 11 bulan 29 hari, berpotensi besar mengalami kerentanan terhadap penyakit. Karena itu, upaya lintas sektor sangat diperlukan agar tidak ada anak yang terlewat dari layanan imunisasi,” ujarnya.

Baca Juga:  Gudang Oli Palsu di Tangerang Diduga Kebal Hukum, Aktivis Desak Mabes Polri Bertindak

Kegiatan ini didukung oleh Clinton Health Access Initiative (CHAI) dan diikuti berbagai instansi, di antaranya Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, organisasi profesi kesehatan, PKK, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Aisyiyah, hingga unsur kecamatan, kelurahan, TNI/Polri, serta pamor kelurahan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mempercepat penjangkauan anak Zero Dose melalui pemetaan komunitas, survei cepat, dan koordinasi berjenjang dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Harapannya, dengan sinergi semua pihak, Kota Bekasi dapat mencapai target cakupan imunisasi yang merata dan menekan angka kasus PD3I. Anak-anak kita berhak mendapatkan perlindungan penuh sejak dini,” tambah Satia.

Berita Terkait

Permasalahan Tanah di Indonesia, Konflik yang Tak Kunjung Usai
Poros 98 : Bubarkan Badan Gizi Nasional atau Presiden Prabowo Mundur
AROGAN DAN KEJAM! Oknum Jaksa Berinisial DWLS Diduga Aniaya ART Asal Lampung di Sekolah PENABUR
Kejar-kejaran di Madyopuro, Bea Cukai Malang Gagalkan Pengiriman 107 Ribu Batang Rokok Ilegal ke Luar Daerah
Kejari Bandung Terbitkan SP3 Kasus Wakil Wali kota, BPI KPNPA RI Akan Temui Kejati Jabar
Eks Kepala BGN Berompi Oranye, BPI KPNPA RI: Kejagung Harus Bongkar Korupsi Sampai ke Akarnya
BPI KPNPA RI Desak Kejagung Usut Dugaan Ekspor Ilegal Zirkon PT PMM
Yohanes Oci: Bupati Heri Nabit Seharusnya Pakai Hak Jawab, Bukan Lapor Polisi

Berita Terkait

Rabu, 10 Juni 2026 - 17:22 WIB

Permasalahan Tanah di Indonesia, Konflik yang Tak Kunjung Usai

Minggu, 7 Juni 2026 - 15:06 WIB

Poros 98 : Bubarkan Badan Gizi Nasional atau Presiden Prabowo Mundur

Minggu, 7 Juni 2026 - 10:08 WIB

AROGAN DAN KEJAM! Oknum Jaksa Berinisial DWLS Diduga Aniaya ART Asal Lampung di Sekolah PENABUR

Kamis, 4 Juni 2026 - 18:41 WIB

Kejar-kejaran di Madyopuro, Bea Cukai Malang Gagalkan Pengiriman 107 Ribu Batang Rokok Ilegal ke Luar Daerah

Rabu, 3 Juni 2026 - 22:24 WIB

Kejari Bandung Terbitkan SP3 Kasus Wakil Wali kota, BPI KPNPA RI Akan Temui Kejati Jabar

Berita Terbaru

Breaking News

Pertamax Naik Rp4.000, Masyarakat Terbebani

Rabu, 10 Jun 2026 - 11:37 WIB