Di Balik Kebijakan Purbaya Yudhi: Kenapa Kita Harus Berubah?

- Jurnalis

Sabtu, 20 September 2025 - 17:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta teropongrakyat.co – Ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tarif cukai hasil tembakau (CHT) sudah “sangat tinggi” dan menegaskan kebijakan negara tidak boleh membunuh industri, banyak yang langsung menafsirkan ini sekadar soal angka. Tetapi mari jujur: ini bukan sekadar hitungan fiskal, ini soal arah bangsa.

Sampai kapan kita mau terjebak dalam dilema semu: negara dapat uang, rakyat dapat penyakit? Cukai rokok memang menyumbang triliunan, tapi biaya kesehatan akibat penyakit terkait tembakau jauh lebih besar—dan ironisnya, ditanggung kembali oleh APBN. Jadi, apakah kita benar-benar untung, atau sekadar menggeser beban dari kas negara ke tubuh rakyat?

Pertanyaan berikutnya: bagaimana dengan industri? Benar, jutaan orang hidup dari sektor tembakau. Tetapi jika kita membiarkan industri berjalan apa adanya tanpa transisi, bukankah kita sedang membiarkan jutaan pekerja itu berjalan di ujung jurang? Apa gunanya mempertahankan industri yang sebentar lagi bisa ditinggalkan pasar global?

Baca Juga:  Ancol Taman Impian: Meriahkan Hari Anak Nasional Dengan Lomba Mewarnai, Lagu Edukasi, dan Hiburan Seru

Dunia sedang bergerak ke arah ekonomi hijau, produk ramah lingkungan, gaya hidup sehat. Indonesia? Masih berkutat pada warisan lama yang membuat rakyat miskin makin miskin—bukan karena kurang kerja, tapi karena uangnya habis untuk rokok, dan kesehatannya dirampas penyakit akibat rokok.

Mari kita bicara keadilan sosial. Siapa yang diuntungkan dari pola ini? Bukan buruh pabrik, bukan petani tembakau kecil, apalagi konsumen kelas bawah. Yang paling banyak menikmati hasilnya hanya segelintir pelaku besar industri. Lalu siapa yang menanggung akibatnya? Negara, melalui biaya kesehatan. Rakyat, melalui hidup yang dipotong usia sakit.

Baca Juga:  Oknum Wartawan Abaikan Kode Etik Jurnalistik:  Pemberitaan Tanpa Sumber Merajalela

Inilah kenapa kita harus berubah. Perubahan bukan berarti mematikan industri seketika, melainkan menata ulang: bagaimana industri diberi jalan transisi, bagaimana masyarakat dilindungi, bagaimana negara tetap mendapat pemasukan tanpa mengorbankan generasi.

Pertanyaan terakhir, yang paling mendasar: kalau kita tahu semua ini, kalau Purbaya Yudhi sendiri sudah memberi peringatan, lalu apa alasan kita untuk tetap diam?

Karena yang pasti, tanpa perubahan, kita hanya sedang menyaksikan sejarah berulang: negara diuntungkan sesaat, rakyat merugi selamanya.

 

Penulis : Rocky A.K

Sumber Berita: www.teropongrakyat.co

Berita Terkait

Ketika Kode Etik Jurnalistik Mulai Ditinggalkan
Ujian Kepastian Hukum dan Reforma Agraria
Ucapan Selamat dari LBH No Viral No Justice DKI Jakarta atas Pelantikan Pengurus DPW IPJI Provinsi Kepulauan Riau Periode 2026–2030
Zoon Politicon di Tengah Panggung Informasi: Menyalurkan Aspirasi Hak Politik Jurnalis Tanpa Melanggar Kode Etik Jurnalistik
Antara Harapan dan Kekecewaan terhadap Kebijakan Pemerintah
Permasalahan Tanah di Indonesia, Konflik yang Tak Kunjung Usai
Dosen Laksanakan Pengabdian Masyarakat di Kebun Jeruk Batu Malang
Ironi Nasionalisme yang Membunuh Anak Kandungnya Sendiri

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 18:56 WIB

Ketika Kode Etik Jurnalistik Mulai Ditinggalkan

Rabu, 8 Juli 2026 - 15:20 WIB

Ujian Kepastian Hukum dan Reforma Agraria

Rabu, 8 Juli 2026 - 07:07 WIB

Ucapan Selamat dari LBH No Viral No Justice DKI Jakarta atas Pelantikan Pengurus DPW IPJI Provinsi Kepulauan Riau Periode 2026–2030

Selasa, 16 Juni 2026 - 01:50 WIB

Zoon Politicon di Tengah Panggung Informasi: Menyalurkan Aspirasi Hak Politik Jurnalis Tanpa Melanggar Kode Etik Jurnalistik

Jumat, 12 Juni 2026 - 17:26 WIB

Antara Harapan dan Kekecewaan terhadap Kebijakan Pemerintah

Berita Terbaru