Gawat, Sukaraja Bahaya Pil Koplo. Kemenkes Wajib Tentukan Sikap?

- Jurnalis

Minggu, 11 Agustus 2024 - 12:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kabupaten Bogor – TeropongRakyat.co || Peredaran obat keras terbatas rupanya menjadi lahan basah bagi sebagian oknum nakal di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Hal ini jelas menjadi pekerjaan berat bagi instansi Kepolisian untuk memberangus kartel pengedar pil koplo.

Maraknya peredaran pil koplo tentu harus menjadi perhatian khusus Kementerian Kesehatan. Karna jelas peredaran pil Koplo di jadikan lahan untuk meraup keuntungan semata, bagi oknum tidak bertanggung jawab. Tentunya Polres Bogor Kabupaten wajib menentukan sikap.

Baca Juga:  Sang ” Walet Hitam ” Pimpin Operasi Kejahatan Jalanan (OKJ) di Simpang Lima Semper

Gawat, Sukaraja Bahaya Pil Koplo. Kemenkes Wajib Tentukan Sikap? - Teropong RakyatPeredaran obat keras terbatas (K) tanpa Nomor Izin Edar (NIE) dari BPOM RI, rupanya menjadi momok yang sangat menakutkan bagi penegak hukum untuk memberangus. Terbukti dengan banyaknya toko kosmetik yang dengan sengaja menjual pil Koplo tanpa tersentuh hukum, di wilayah hukum Polsek Sukaraja.

Pantauan teropongrakayat.co pada mingguan (11/8). Peredaran pil koplo jelas tumbuh subur di Sukaraja, Kabupaten Bogor. “Saya disini hanya jaga bang. Terkait koordinasi dengan oknum aparat itu urusan bos Hendra,” jelas penjaga toko berambut rambut panjang,” (11/8).

Baca Juga:  India Resmi Serang Sembilan Lokasi di Pakistan dan Kashmir, Tiga Tewas Termasuk Anak-anak

“Dalam hal ini tentunya ada pelanggaran, baik pengguna maupun pengedar dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1963. Tentang Farmasi, serta untuk pengendar dapat djerat Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” ungkap Sekretaris Jenderal Dpp Lsm Gempita Drs. Aris Sucipto M.Si, kepada teropongrakyat.co (11/8).

Berita Terkait

Jelang Hari Koperasi Nasional 2026, Kelompok Aktivis Ajak Masyarakat Waspadai Potensi Provokasi
Babinsa Koramil Mapurujaya Bersama Warga Bersihkan TPU Kampung Hiripau
Moratorium Diinjak-Injak: Galian C Ilegal Gerogoti Lahan Sawah, Pandeglang Terancam Krisis Pangan Permanen
Ekonom Konstitusi Defiyan Cori : Pertumbuhan Ekonomi Tak Berarti Tanpa Penghapusan Kemiskinan
Gallant Sutikno Lawan PT Bank DBS Indonesia: Kesalahan Informasi, Pemblokiran, hingga Pembukaan Sepihak Berujung Sengketa Hukum
Panglima TNI Anugerahkan KPLB Sekaligus Resmikan Gedung Centralized
Densus 88 AT Polri Ajak Masyarakat Tolak Radikalisme dan Bullying melalui Kampanye Edukasi di Car Free Day Makassar
Jaga Jakarta On The Spot, Polsek Kalibaru Polres Priok Perkuat Sinergi Bersama Warga Kalibaru demi Ciptakan Kamtibmas Kondusif

Berita Terkait

Selasa, 7 Juli 2026 - 07:34 WIB

Jelang Hari Koperasi Nasional 2026, Kelompok Aktivis Ajak Masyarakat Waspadai Potensi Provokasi

Selasa, 7 Juli 2026 - 06:51 WIB

Babinsa Koramil Mapurujaya Bersama Warga Bersihkan TPU Kampung Hiripau

Selasa, 7 Juli 2026 - 01:12 WIB

Moratorium Diinjak-Injak: Galian C Ilegal Gerogoti Lahan Sawah, Pandeglang Terancam Krisis Pangan Permanen

Senin, 6 Juli 2026 - 14:40 WIB

Ekonom Konstitusi Defiyan Cori : Pertumbuhan Ekonomi Tak Berarti Tanpa Penghapusan Kemiskinan

Senin, 6 Juli 2026 - 14:14 WIB

Gallant Sutikno Lawan PT Bank DBS Indonesia: Kesalahan Informasi, Pemblokiran, hingga Pembukaan Sepihak Berujung Sengketa Hukum

Berita Terbaru