Antara Harapan dan Kekecewaan terhadap Kebijakan Pemerintah

- Jurnalis

Jumat, 12 Juni 2026 - 17:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Potret: dok-ilustrasi

Oleh : Rocky A. Karim / teropongrakyat.co

Teroponkrakyat.co – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto sejatinya lahir dengan tujuan yang baik, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Namun, berbagai persoalan yang muncul di lapangan menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran publik.

Masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas program tersebut ketika muncul dugaan penyimpangan, ketidaktransparanan pengelolaan anggaran, hingga kekhawatiran adanya pihak-pihak yang memanfaatkan program demi kepentingan pribadi. Apabila pengawasan tidak dilakukan secara ketat, program yang semula bertujuan mulia berpotensi kehilangan kepercayaan publik.

Baca Juga:  Oknum Wartawan Abaikan Kode Etik Jurnalistik:  Pemberitaan Tanpa Sumber Merajalela

Di sisi lain, kenaikan harga BBM juga menjadi perhatian masyarakat. Meskipun tidak semua jenis BBM mengalami kenaikan, masyarakat masih menghadapi persoalan klasik berupa distribusi yang kerap dikeluhkan. Tidak sedikit warga yang mengaku kesulitan mendapatkan BBM dengan alasan stok masih dalam perjalanan atau sedang kosong. Kondisi seperti ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan distribusi energi yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menilai pemerintah dari besarnya program yang diumumkan, tetapi juga dari hasil nyata yang dirasakan. Program sosial yang baik harus disertai pengawasan yang kuat, transparansi anggaran, serta pelayanan publik yang berjalan tanpa hambatan. Sebab keberhasilan kepemimpinan bukan hanya diukur dari banyaknya janji dan program, melainkan dari kemampuan menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan rasa percaya bagi rakyatnya.

Baca Juga:  Amnesti yang Dipertanyakan, Blunder Politik Megawati

Kritik yang disampaikan masyarakat seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan dianggap sebagai bentuk perlawanan. Dalam negara demokrasi, kritik adalah bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan dan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

Berita Terkait

Permasalahan Tanah di Indonesia, Konflik yang Tak Kunjung Usai
Dosen Laksanakan Pengabdian Masyarakat di Kebun Jeruk Batu Malang
Ironi Nasionalisme yang Membunuh Anak Kandungnya Sendiri
Sukseskan Mudik 2026, Pt Api Dukung Penuh Program Mudik Aman Berbagi Harapan Bersama Pelindo Group
Pelindo Berbagi: Pt Akses Pelabuhan Indonesia Bagikan Takjil Dan Sembako Sebagai Wujud TJSL
Dukung Arus Mudik Lebaran 2026, Jalan Tol Cibitung-cilincing (JTCC) Diskon Tarif TOL Mulai 30%
Inovasi Jadi Kunci: SPSL Siapkan SDM Unggul Lewat Program SPRINT yang Berkelanjutan
Delman Kuningan: Bukan Sekadar Transportasi, Tapi Identitas yang Tak Boleh Hilang

Berita Terkait

Jumat, 12 Juni 2026 - 17:26 WIB

Antara Harapan dan Kekecewaan terhadap Kebijakan Pemerintah

Rabu, 10 Juni 2026 - 17:22 WIB

Permasalahan Tanah di Indonesia, Konflik yang Tak Kunjung Usai

Minggu, 24 Mei 2026 - 11:43 WIB

Dosen Laksanakan Pengabdian Masyarakat di Kebun Jeruk Batu Malang

Senin, 18 Mei 2026 - 18:30 WIB

Ironi Nasionalisme yang Membunuh Anak Kandungnya Sendiri

Senin, 30 Maret 2026 - 12:22 WIB

Sukseskan Mudik 2026, Pt Api Dukung Penuh Program Mudik Aman Berbagi Harapan Bersama Pelindo Group

Berita Terbaru

TNI – Polri

Panglima TNI Terima Audiensi Pengurus Pusat PPAD

Jumat, 12 Jun 2026 - 14:27 WIB