Klarifikasi Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Saksi Ngaku Diancam Tembak

- Jurnalis

Selasa, 28 April 2026 - 13:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bekasi, TeropongRakyat.co – 28 April 2026.* Menanggapi pemberitaan terkait pemanggilan sejumlah saksi berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Nomor: Prin-2/M.2.17/Fd.2/04/2026, dalam dugaan pungli dan pemerasan terhadap pedagang Pasar Bantargebang, serta dugaan pengancaman dan penyitaan HP milik saksi.

Saksi Jaam, selaku pengelola MCK di Pasar Bantargebang, mengaku mengalami dugaan penyitaan HP dan pengancaman oleh oknum jaksa saat pemeriksaan di ruang penyidik pada 21 April 2026. Oknum tersebut diduga mengucapkan “saya tembak kamu” selama proses pemeriksaan.

Baca Juga:  Warga Pujon Geger, Petani Ditemukan Meninggal Dunia Tergantung di Gubuk Kebun Apel

Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat menyatakan akan melakukan pendalaman terlebih dahulu.

Saat ditemui awak media di ruang kerjanya,Kasubsi di bid Intel  Niko bersama M. Ghofar menyampaikan bahwa

Baca Juga:  Dor, Dor, Dor, 2 OPM Meregang Nyawa Diterkam Raider Buaya Putih Kostrad

“Mengenai hal itu, kami belum bisa memberikan konfirmasi yang pasti, jadi kami belum bisa memberikan keterangan” ujar Niko, Selasa 28/4/2026.

Kejaksaan Negeri Bekasi berkomitmen menangani setiap perkara secara profesional dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan.”*

Berita Terkait

Camat Lahei Tuding Prianto Terima Tali Asih – Prianto: FITNAH! Saya Bawa ke Jalur Hukum Jika Tak Minta Maaf
Bea Cukai Malang Amankan 73.280 Batang Rokok Ilegal dari Jasa Ekspedisi
Kajian Hukum Pelanggaran Prosedur dan Kinerja Kepolisian serta Solusinya:  Pandangan dan Langkah Hukum Sesuai KUHP Baru Oleh Johan Sopaheluwakan, S.Pd., C.EJ., C.BJ., CLA-D., CPC., CPL — Ketua LBH No Viral No Justice DKI Jakarta
IWPI Ajukan Uji Materi UU KUP, Minta Batas Jelas Kewenangan Menteri Keuangan dalam Aturan Kuasa Wajib Pajak
“Jangan Ajari Anak Integritas, Kalau LHP Rp631 Juta Masih Tidur di Meja” Arjuna Sitepu Bongkar Dualisme Kepala Inspektorat Rokan Hilir: Di Kelas Bicara Anti-Korupsi, di Kantor Biarkan Kerugian Negara Mengendap Tiga Tahun
Streskrim Polres Batu Periksa Sejumlah Saksi Pelapor Terkait Dugaan Penipuan dan Jual Beli Lapak PKL Alun-Alun 
Dana Rakyat Rp631 Juta Mengalir ke Kantong Tak Bertanggung Jawab, Inspektorat Pilih Bisu
Sidang Jawaban Eksepsi Nana Sutisna (Kades Parakan): Kuasa Hukum Sorot Jawaban JPU, Putusan Sela 17 September 2026

Berita Terkait

Jumat, 18 September 2026 - 15:11 WIB

Camat Lahei Tuding Prianto Terima Tali Asih – Prianto: FITNAH! Saya Bawa ke Jalur Hukum Jika Tak Minta Maaf

Kamis, 17 September 2026 - 10:05 WIB

Bea Cukai Malang Amankan 73.280 Batang Rokok Ilegal dari Jasa Ekspedisi

Kamis, 17 September 2026 - 01:07 WIB

Kajian Hukum Pelanggaran Prosedur dan Kinerja Kepolisian serta Solusinya:  Pandangan dan Langkah Hukum Sesuai KUHP Baru Oleh Johan Sopaheluwakan, S.Pd., C.EJ., C.BJ., CLA-D., CPC., CPL — Ketua LBH No Viral No Justice DKI Jakarta

Senin, 14 September 2026 - 19:02 WIB

IWPI Ajukan Uji Materi UU KUP, Minta Batas Jelas Kewenangan Menteri Keuangan dalam Aturan Kuasa Wajib Pajak

Senin, 14 September 2026 - 13:06 WIB

“Jangan Ajari Anak Integritas, Kalau LHP Rp631 Juta Masih Tidur di Meja” Arjuna Sitepu Bongkar Dualisme Kepala Inspektorat Rokan Hilir: Di Kelas Bicara Anti-Korupsi, di Kantor Biarkan Kerugian Negara Mengendap Tiga Tahun

Berita Terbaru