Pariaman, Sumatera Barat | teropongrakyat.co – Harapan puluhan warga untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik kini berubah menjadi kekecewaan mendalam. Proyek yang sebelumnya disebut akan membawa kemajuan bagi kampung justru menyisakan luka bagi masyarakat kecil. Sejumlah rumah warga dibongkar demi kepentingan proyek tersebut, namun janji ganti rugi dan tanggung jawab yang pernah disampaikan secara tertulis hingga kini belum juga ditepati.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp pada 24 Mei 2026, Sofyan selaku Walinagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman, memberikan penjelasan kepada awak media.
“Di dalam perjanjian itu almarhum Cik Jakir telah meninggal dunia. Di dalam surat perjanjian tidak ada ahli waris. Sebelum dibangunkan rumah, kami juga sempat mengontrakkan rumah untuk almarhum, jadi kami tidak jadi membangunkan rumah,” ujar Sofyan.
Ia juga menjelaskan bahwa rumah yang dibongkar berdiri di atas tanah ulayat dan pembongkaran tersebut berkaitan dengan program pembangunan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Sofyan membenarkan adanya janji pembangunan rumah pengganti, namun menurutnya pihak yang tercantum dalam perjanjian telah meninggal dunia.
Salah satu korban berinisial PK menjelaskan bahwa saat proses penggusuran berlangsung, almarhum Cik Jakir merupakan tokoh yang dituakan di wilayah tersebut sehingga hanya namanya yang dicantumkan dalam surat perjanjian.
Sementara itu, melalui sambungan telepon WhatsApp, sejumlah warga menyampaikan keluh kesah mereka sambil menangis tersedu-sedu. Mereka meminta pemerintah agar segera memberikan keadilan dan merealisasikan janji pembangunan rumah pengganti sebagaimana yang pernah disampaikan oleh pihak walinagari.
Anak almarhum Cik Jakir, Uni Nenen, mengaku kondisi keluarganya saat ini sangat memprihatinkan. Ia mengatakan keluarganya hidup terlunta-lunta dan masih menunggak biaya kontrakan.
“Rumah kami digusur sejak tahun 2019. Janji relokasi dan rumah pengganti hanya janji manis belaka. Janji membayarkan kontrakan selama setahun juga tidak ditepati,” ungkapnya dengan nada sedih.
Dengan tangis pilu, seorang ibu bernama Piak Pakan bersama para korban gusuran lainnya berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun pemerintah pusat dapat melihat kondisi masyarakat yang hingga kini masih memohon keadilan.
Beberapa warga mengaku masih menyimpan surat pernyataan dan janji yang dibuat saat proses pembebasan lahan berlangsung. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa warga terdampak akan mendapatkan penggantian dan penyelesaian dalam waktu tertentu. Namun hingga bertahun-tahun berlalu, banyak warga masih menunggu kepastian.
“Dulu kami diminta percaya demi pembangunan. Rumah kami dibongkar, kami rela karena ada janji tertulis. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai tanggung jawab moral dan kepemimpinan pihak yang saat itu aktif meyakinkan warga agar mendukung proyek tersebut. Warga menilai seorang pemimpin seharusnya tidak hanya mampu memberikan janji, tetapi juga menepati amanah yang telah diberikan masyarakat.
Ironisnya, di saat sejumlah warga masih berjuang memulihkan kehidupan pasca penggusuran, oknum walinagari tersebut disebut kembali aktif dalam berbagai kegiatan politik dan pencalonan. Hal itu menambah kekecewaan masyarakat yang merasa hak-hak mereka belum diselesaikan.
Pengamat sosial menilai persoalan seperti ini tidak boleh dianggap sepele. Pembangunan, menurut mereka, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan rakyat kecil tanpa penyelesaian yang adil dan manusiawi.
“Kalau memang ada janji tertulis, maka itu harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai masyarakat merasa ditinggalkan setelah mereka berkorban demi proyek,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat.
Kini warga hanya berharap ada itikad baik dan keberanian dari pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini menggantung. Sebab bagi mereka, rumah bukan sekadar bangunan, melainkan tempat hidup, tempat keluarga berteduh, dan simbol perjuangan yang tidak seharusnya dihancurkan tanpa kepastian.
