Kesamaan 17+8 Tuntutan Rakyat dengan Visi Jokowi, Benang Merah tapi Beda Arah

- Jurnalis

Jumat, 5 September 2025 - 22:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, TeropongRakyat.co – Gelombang aksi masyarakat lewat seruan “17+8 Tuntutan Rakyat” semakin ramai di berbagai daerah. Tuntutan itu berisi desakan agar pemerintah dan DPR segera menuntaskan sejumlah persoalan, mulai dari persoalan ekonomi, keadilan sosial, hingga pemberantasan korupsi. Jumat, (05/09/2025).

Salah satu poin paling menonjol adalah percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Regulasi ini dianggap penting untuk menjerat pelaku korupsi agar tidak lagi bisa menyembunyikan atau menikmati hasil kejahatannya.

Jika ditarik ke belakang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya pernah mendorong hal serupa. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi menegaskan pentingnya RUU tersebut. Namun hingga akhir masa jabatannya, pembahasan aturan ini selalu mentok di DPR.

Selain soal RUU Perampasan Aset, sejumlah poin dalam 17+8 Tuntutan Rakyat ternyata memiliki kesamaan visi dengan program Jokowi:

Keadilan Sosial & Ekonomi: Rakyat menuntut harga kebutuhan pokok dan tarif energi lebih terjangkau. Jokowi sejak awal mempromosikan pembangunan infrastruktur dan subsidi tepat sasaran untuk pemerataan.

Pemberantasan Korupsi: Massa aksi menolak kenaikan gaji DPR serta menuntut transparansi anggaran. Jokowi sendiri sempat berjanji memperkuat KPK dan membangun sistem e-budgeting untuk menekan praktik korupsi.

Kedaulatan SDA: Rakyat menekankan agar sumber daya alam dikelola untuk kepentingan publik. Jokowi juga pernah mendorong hilirisasi nikel, batu bara, hingga sawit dengan narasi “kuasai SDA sendiri.”

Baca Juga:  SEKJEN P3N CCI Dr H MISRI HASANTO,M.Kes AKAN TAMPIL SEBAGAI NARASUMBER SEMINAR NASIONAL PARALEGAL

Demokrasi: Tuntutan rakyat menolak pelemahan demokrasi dan minta ruang publik dijaga. Jokowi di awal pemerintahannya pernah menggaungkan partisipasi rakyat dan transparansi pemerintah.

Meski ada benang merah kesamaan visi, intensitasnya berbeda. Tuntutan rakyat melalui paket 17+8 bersifat tegas dan mendesak, sedangkan Jokowi cenderung kompromistis.

Hingga kini, 17+8 Tuntutan Rakyat menjadi simbol desakan publik terhadap pemerintah dan parlemen agar benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan elite.

Penulis : Billy Retha P

Berita Terkait

Ekonomi Tercekik, Laut Mengamuk, Artis Berselingkuh: Inilah Ramalan Tarot yang Bikin Merinding
DJ Amoy Karamoy: Antara Dentuman Musik dan Lantunan Doa, Kisah Inspiratif yang Viral!
Peringatan Hari Paru Sedunia 2025 di Sukapura: Edukasi Kesehatan, Cegah Rokok, dan Wujudkan Langit Biru Jakarta
TPK Koja Inspirasi Generasi Muda Lewat Program Pelindo Mengajar di SMAN 110 Jakarta
PMI Jakarta Utara Jamin Transparansi Dana Publik, Audit WTP Jadi Bukti
Eduwisata PMI Jakarta Utara: Cara Kreatif Kenalkan Kesiapsiagaan Bencana pada Generasi Muda
TPK Koja Garda Depan Kesehatan: Dukung Program Kampung Siaga TBC dengan Aksi Nyata
TJSL PT API 2025: Lomba Penataan Lingkungan Kampung Pelindo, Inisiatif untuk Jakarta Utara yang Lebih Hijau dan Sehat

Berita Terkait

Kamis, 30 Oktober 2025 - 23:33 WIB

Ekonomi Tercekik, Laut Mengamuk, Artis Berselingkuh: Inilah Ramalan Tarot yang Bikin Merinding

Senin, 27 Oktober 2025 - 13:13 WIB

DJ Amoy Karamoy: Antara Dentuman Musik dan Lantunan Doa, Kisah Inspiratif yang Viral!

Minggu, 19 Oktober 2025 - 10:46 WIB

Peringatan Hari Paru Sedunia 2025 di Sukapura: Edukasi Kesehatan, Cegah Rokok, dan Wujudkan Langit Biru Jakarta

Jumat, 17 Oktober 2025 - 13:00 WIB

TPK Koja Inspirasi Generasi Muda Lewat Program Pelindo Mengajar di SMAN 110 Jakarta

Kamis, 9 Oktober 2025 - 14:57 WIB

PMI Jakarta Utara Jamin Transparansi Dana Publik, Audit WTP Jadi Bukti

Berita Terbaru

Breaking News

Polres Metro Jakarta Pusat Gagalkan Aksi Tauran Remaja

Senin, 3 Nov 2025 - 21:45 WIB