Kesamaan 17+8 Tuntutan Rakyat dengan Visi Jokowi, Benang Merah tapi Beda Arah

- Jurnalis

Jumat, 5 September 2025 - 22:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, TeropongRakyat.co – Gelombang aksi masyarakat lewat seruan “17+8 Tuntutan Rakyat” semakin ramai di berbagai daerah. Tuntutan itu berisi desakan agar pemerintah dan DPR segera menuntaskan sejumlah persoalan, mulai dari persoalan ekonomi, keadilan sosial, hingga pemberantasan korupsi. Jumat, (05/09/2025).

Salah satu poin paling menonjol adalah percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Regulasi ini dianggap penting untuk menjerat pelaku korupsi agar tidak lagi bisa menyembunyikan atau menikmati hasil kejahatannya.

Jika ditarik ke belakang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya pernah mendorong hal serupa. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi menegaskan pentingnya RUU tersebut. Namun hingga akhir masa jabatannya, pembahasan aturan ini selalu mentok di DPR.

Baca Juga:  Bhabinkamtibmas Pulau Tidung Hadiri Kegiatan Perapihan Lokasi Pulau Tematik "Pulau Kucing"

Selain soal RUU Perampasan Aset, sejumlah poin dalam 17+8 Tuntutan Rakyat ternyata memiliki kesamaan visi dengan program Jokowi:

Keadilan Sosial & Ekonomi: Rakyat menuntut harga kebutuhan pokok dan tarif energi lebih terjangkau. Jokowi sejak awal mempromosikan pembangunan infrastruktur dan subsidi tepat sasaran untuk pemerataan.

Pemberantasan Korupsi: Massa aksi menolak kenaikan gaji DPR serta menuntut transparansi anggaran. Jokowi sendiri sempat berjanji memperkuat KPK dan membangun sistem e-budgeting untuk menekan praktik korupsi.

Kedaulatan SDA: Rakyat menekankan agar sumber daya alam dikelola untuk kepentingan publik. Jokowi juga pernah mendorong hilirisasi nikel, batu bara, hingga sawit dengan narasi “kuasai SDA sendiri.”

Baca Juga:  Mewujudkan Budaya Anti Korupsi Melalui Bimtek Anti Korupsi di Jajaran Pejabat Pemkot Jakarta Pusat

Demokrasi: Tuntutan rakyat menolak pelemahan demokrasi dan minta ruang publik dijaga. Jokowi di awal pemerintahannya pernah menggaungkan partisipasi rakyat dan transparansi pemerintah.

Meski ada benang merah kesamaan visi, intensitasnya berbeda. Tuntutan rakyat melalui paket 17+8 bersifat tegas dan mendesak, sedangkan Jokowi cenderung kompromistis.

Hingga kini, 17+8 Tuntutan Rakyat menjadi simbol desakan publik terhadap pemerintah dan parlemen agar benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan elite.

Penulis : Billy Retha P

Berita Terkait

Sukseskan Mudik 2026, Pt Api Dukung Penuh Program Mudik Aman Berbagi Harapan Bersama Pelindo Group
Pelindo Berbagi: Pt Akses Pelabuhan Indonesia Bagikan Takjil Dan Sembako Sebagai Wujud TJSL
Dukung Arus Mudik Lebaran 2026, Jalan Tol Cibitung-cilincing (JTCC) Diskon Tarif TOL Mulai 30%
Inovasi Jadi Kunci: SPSL Siapkan SDM Unggul Lewat Program SPRINT yang Berkelanjutan
Delman Kuningan: Bukan Sekadar Transportasi, Tapi Identitas yang Tak Boleh Hilang
PTP Nonpetikemas Cabang Banten Dukung Arus Mudik Motor dan Truk Sembako ke Sumatera
Dukung Ibadah Ramadan Warga Ring 1, IPC TPK Gelar Karpet di 8 Masjid Sekitar Pelabuhan Tanjung Priok
IPC TPK Fasilitasi 500 Pemudik Tujuan Semarang di Idul Fitri 1447 H

Berita Terkait

Senin, 30 Maret 2026 - 12:22 WIB

Sukseskan Mudik 2026, Pt Api Dukung Penuh Program Mudik Aman Berbagi Harapan Bersama Pelindo Group

Senin, 30 Maret 2026 - 11:56 WIB

Pelindo Berbagi: Pt Akses Pelabuhan Indonesia Bagikan Takjil Dan Sembako Sebagai Wujud TJSL

Kamis, 26 Maret 2026 - 12:54 WIB

Dukung Arus Mudik Lebaran 2026, Jalan Tol Cibitung-cilincing (JTCC) Diskon Tarif TOL Mulai 30%

Rabu, 25 Maret 2026 - 15:05 WIB

Inovasi Jadi Kunci: SPSL Siapkan SDM Unggul Lewat Program SPRINT yang Berkelanjutan

Senin, 23 Maret 2026 - 20:14 WIB

Delman Kuningan: Bukan Sekadar Transportasi, Tapi Identitas yang Tak Boleh Hilang

Berita Terbaru