PONTIANAK – Kepala Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (LI BAPAN) Kalimantan Barat (Kalbar), Stevanus Febyan Babaro melaporkan seorang oknum jaksa ke Polda Kalimantan Barat.
Dia menuding oknum jaksa melanggar Pasal 242 KUHP terkait pemalsuan keterangan dalam perkara yang bergulir di PN Pontianak, pada Senin, (13/01/2025) kemarin.
Pelapor Stevanus Febyan Babaro menjelaskan pokok laporannya terkait pemalsuan keterangan saat sidang perkara 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk.
Dalam perkara tersebut, kata dia, keterangan yang ia berikan dalam fakta persidangan adanya pelanggaran dan tidak profesional yang diduga dipalsukan oleh oknum saksi ahli auditor dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat lantaran hasil dari perhitungan kerugian yang dilakukannya menangani pokok perkara tersebut.
“Kita dari LI Bapan Kalbar, melaporkan oknum jaksa ini ke Polda Kalimantan Barat atas dugaan tindak pidana dalam memberikan keterangan palsu atau kesaksian palsu dibawah sumpah dimuka persidangan kasus dugaan adanya korupsi pada proses pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Siantan Tahap 4 Tahun Anggaran 2021,” kata Febyan, saat dihubungi wartawan, pada Rabu (15/01/2024).
Selain itu, Febyan juga menyebut dakwaan dalam perkara tersebut keterangan yang tidak benar, padahal sudah sumpah di dalam persidangan.
“Dasar kita yah memang sebagaimana yang diatur dalam pasal 242 KUHP yang dimana keterangan tidak boleh berubah-ubah di dalam persidangan, karena memang keterangan ahli ini sangat krusial dan sangat penting,” ujar Febyan.
“Ahli atau oknum ini memang yang dari awal menyatakan perkiraan kerugian negara sehingga menyebabkan 4 orang yang ditetapkan sebagai terdakwa dugaan korupsi UPPKB Siatan,” lanjutnya.
Febyan berharap laporannya ditindaklanjuti Polda Kalimantan Barat tanpa pandang bulu.
“Kita mau agar laporan kita segera di proses, karena disini jelas ada pelanggaran yang dilakukan oknum saksi ahli auditor kejaksaan ini, mereka adalah penegak hukum jadi tidak selayaknya memberikan keterangan palsu terkait kerugian negara yang menyebabkan 4 orang menjadi terdakwa,” pungkasnya.
Sebagai informasi, saat ini persidangan atas kasus dugaan adanya tindak pidana korupsi pembangunan UPPKB masih terus berjalan dan rencananya Kamis 16 Januari 2025 mendatang akan masuk di tahap pemeriksaan terdakwa.
Bahkan, kasus ini terus menjadi perhatian publik karena berbagai dugaan pelanggaran hukum.
LI BAPAN Kalimantan Barat pun terus menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga seluruh fakta terungkap demi tercapainya keadilan dan memberantas praktik peradilan sesat di Kalimantan Barat.
