Publik Anti Judol Minta Polisi Periksa Direktur Bank yang Diduga Bekingi Judi Online

- Jurnalis

Selasa, 10 Desember 2024 - 18:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, teropongrakyat.co –  Kepolisian kini mulai menindaklanjuti desakan publik untuk memeriksa direksi sebuah bank terkait dugaan keterlibatan dalam transaksi judi online. Sorotan utama tertuju pada salah satu direksi Nobu Bank berinisial AMS, yang diduga menjadi aktor penting dalam mendukung aktivitas transaksi ilegal tersebut.

Dugaan ini mencuat setelah Nobu Bank melaporkan telah memblokir lebih dari 4.000 rekening yang terkait perjudian daring hingga Agustus 2024. Meski demikian, publik mempertanyakan efektivitas tindakan tersebut, khususnya terkait kemungkinan keterlibatan oknum internal bank.

AMS, yang memegang posisi strategis dalam teknologi informasi dan operasional, diduga mempermudah jalur transaksi ilegal tersebut. Bahkan, laporan menyebutkan bahwa rekening-rekening besar dengan nilai transaksi mencapai ribuan triliun rupiah diduga tetap lolos dari pemblokiran.

Baca Juga:  Polda Metro Bantah Halangi YLBHI Dampingi Pendemo Revisi UU Pilkada yang Tertangkap

Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, menegaskan bahwa investigasi terhadap ekosistem judi online tidak hanya berhenti pada para pelaku lapangan, tetapi juga mencakup lembaga keuangan yang memfasilitasi transaksi. “Aliran uang adalah urat nadi operasi judi online. Jika ini diputus, aktivitas ilegal akan jauh lebih sulit berkembang,” ujarnya belum lama ini.

Di sisi lain, Nobu Bank melalui Chief Operating Officer-nya, Steve Marciano Joe, menyatakan komitmen bank untuk memberantas transaksi ilegal dengan memperketat proses Customer Due Diligence (CDD) serta melaporkan situs terkait ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun, langkah ini dinilai oleh aktivis dan pengamat sebagai upaya formalitas yang belum menyentuh inti masalah.

Baca Juga:  Gegara Pil Koplo Wartawan Terima Ancaman di Bunuh.

Aktivis anti-korupsi mendesak aparat penegak hukum agar memeriksa AMS dan pihak-pihak lain di jajaran direksi yang diduga terlibat. “Proses hukum harus menjangkau seluruh pihak yang terlibat, termasuk pelaku utama di balik layar. Jangan sampai hanya pemain kecil yang dikorbankan,” ujar seorang aktivis, Senin ( 9 Desember 2024).

Publik kini menunggu langkah tegas dan transparan dari kepolisian dalam mengungkap dugaan keterlibatan AMS dan pihak internal bank lainnya. Apakah tindakan hukum ini akan membuka tabir jaringan judi online yang lebih besar? Jawaban itu diharapkan segera terungkap melalui penyelidikan menyeluruh.

 

Berita Terkait

DLHK Kabupaten Tangerang Diduga Bakar Uang Rp 1,4M untuk Fasilitas Sampah yang Nggak Dipakai
Yohanes Oci: Gestur Jokowi Harus Dipahami dalam Konteks Budaya
PT Cocoman Klarifikasi Terkait Pemberitaan Dugaan Korupsi Tambang Nikel, Tegaskan Junjung Asas Praduga Tak Bersalah
Joane Win Pendiri Regina Art, Kecam Keras Kasus Dugaan Penyekapan dan Penganiayaan oleh Taufik Hidayat
Kuasa Hukum Percetakan Mau Print Ajak Masyarakat Menunggu Proses Hukum dan Tidak Terpengaruh Opini Sepihak
Gudang Obat Keras Ilegal Terbongkar, Polisi Sita 916 Karton dan Tangkap Dua Pelaku
Gubernur Jabar Bahas Mekanisme Sayembara Rp250 Juta Setelah Taufik Hidayat Ditangkap
Sidang Sengketa Lahan Sherwood Masuk Tahap Krusial, Penggugat Pertanyakan Logika Hukum AJB Terbit Tiga Tahun Setelah Penjual Meninggal

Berita Terkait

Senin, 29 Juni 2026 - 16:16 WIB

DLHK Kabupaten Tangerang Diduga Bakar Uang Rp 1,4M untuk Fasilitas Sampah yang Nggak Dipakai

Senin, 29 Juni 2026 - 05:28 WIB

Yohanes Oci: Gestur Jokowi Harus Dipahami dalam Konteks Budaya

Minggu, 28 Juni 2026 - 14:58 WIB

PT Cocoman Klarifikasi Terkait Pemberitaan Dugaan Korupsi Tambang Nikel, Tegaskan Junjung Asas Praduga Tak Bersalah

Minggu, 28 Juni 2026 - 11:54 WIB

Joane Win Pendiri Regina Art, Kecam Keras Kasus Dugaan Penyekapan dan Penganiayaan oleh Taufik Hidayat

Minggu, 28 Juni 2026 - 06:25 WIB

Kuasa Hukum Percetakan Mau Print Ajak Masyarakat Menunggu Proses Hukum dan Tidak Terpengaruh Opini Sepihak

Berita Terbaru