Oleh: Johan Sopaheluwakan, S.Pd.,.C.EJ., C.BJ., CLA-D
Jakarta – Teropongrakyat.co – Senin (26/1/2026) – Serangkaian mutasi pejabat utama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/99/1/KEP/2026 tanggal 15 Januari 2026 dan dikonfirmasi Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko pada Sabtu (24/1/2026) dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat implementasi kebijakan keamanan nasional di wilayah-wilayah kunci dan optimalisasi komunikasi institusi.
Perubahan tugas yang melibatkan tiga pejabat tinggi ini diarahkan kiranya dapat diaharapkan untuk menyelaraskan kapasitas sumber daya manusia dengan prioritas keamanan dan pembangunan yang menjadi fokus pemerintah di tahun ini.
Papua Barat: Prioritas Keamanan untuk Dukung Pembangunan Wilayah Perbatasan
Penugasan Brigjen Pol Alfred Papare SIK sebagai Kapolda Papua Barat menggantikan Irjen Pol Drs. Johnny Essizon Isir S.I.K, M.T.C.P. langkah ini sejalan dengan kebijakan keamanan nasional yang menempatkan wilayah perbatasan sebagai fokus utama untuk menjaga kedaulatan negara serta mendukung program pembangunan merata. Papare diharapkan dapat mengoptimalkan kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat dan instansi terkait untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan kondusif bagi perkembangan daerah.
Humas Polri: Jembatan Strategis untuk Sinkronisasi Kebijakan dengan Masyarakat
Penempatan Irjen Johnny Essizon sebagai Kadiv Humas Polri menggantikan Irjen Pol. Drs. Shandi Nugroho menjadi bagian penting dari upaya Polri untuk meningkatkan sinkronisasi antara kebijakan keamanan nasional dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Pengalaman Johnny dalam menangani dinamika keamanan di wilayah kompleks seperti Papua Barat diharapkan dapat menjadi modal untuk menyampaikan informasi kebijakan dengan lebih tepat sasaran dan membangun kepercayaan publik yang lebih kuat.
Sumatera Selatan: Keamanan sebagai Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Irjen Shandi Nugroho yang kini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan dipercaya diharapkan akan menjadi ujung tombak dalam mengamankan wilayah yang menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan keamanan yang difokuskan pada pencegahan kejahatan dan perlindungan sektor usaha diharapkan dapat mendukung target pembangunan ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah, sekaligus memperkuat stabilitas di kawasan Pulau Sumatera.
Semoga dengan mutasi pejabat Polri ini membawa angin segar bagi masyarakat sebagaimana yang diharapkan dan Polri semakin dicintai masyarakat. Semoga!
Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Hukum pada Fakuktas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPBJJ UT Jakarta (Pelopor Cyber University di Indonesia)
