jakarta.Teropongrakyat.co-Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Tubagus Rahmad Sukendar. Mendesak pemerintah menghentikan program Pelatihan Dasar Militer bagi calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih KDMP) Desakan muncul setelah 5 calon manajer KDMP meninggal dunia saat mengikuti pelatihan.
pengelolaan koperasi lebih tepat menggunakan pendekatan tata kelola, partisipasi, dan literasi keuangan, bukan sistem komando militer.
Meminta peninjauan program sipil lain yang menggunakan metode serupa agar sesuai prinsip demokrasi dan HAM
Pernyataan Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar :
1. Belasungkawa dan Kritik Kebijakan
Rahmad menyampaikan duka cita atas tragedi tersebut. Ia menyebut insiden ini adalah konsekuensi dari kebijakan yang salah karena membawa pendekatan militer ke ranah sipil.
“Kematian lima calon Manajer KDMP menunjukkan bahwa sistem pendidikan dan pelatihan militer tidak tepat diterapkan kepada warga sipil.”
2. Alasan Penghentian Diminta
Tidak relevan dengan kompetensi koperasi. Pengelola koperasi perlu tata kelola, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat. Bukan doktrin militer.
– Di luar mandat TNI. Pelibatan TNI dinilai tidak sejalan dengan UU TNI dan memperluas praktik militerisasi di ruang sipil.
– Benturan budaya organisasi. Militer berbasis komando, hierarki, dan kepatuhan. Sementara koperasi butuh dialog, inovasi, pemikiran kritis, dan pengambilan keputusan partisipatif. Pendekatan militer dikhawatirkan melahirkan kepemimpinan otoritatif dan melemahkan demokrasi.
3. Tuntutan dan Rekomendasi Lebih Luas
BPI KPNPA RI meminta pemerintah:
1. Segera menghentikan Latsarmil untuk calon Manajer KDMP.
2. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsep pelatihan.
3. Meninjau ulang program sipil lain dengan pendekatan militer, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar selaras dengan demokrasi, HAM, dan pemisahan fungsi sipil-militer.
BPI juga menyinggung penghentian program serupa di sektor pendidikan anak sebagai bukti bahwa pendekatan militer bukan solusi untuk tata kelola sosial.
