Pemprov DKI-Kementerian PU Sinergi Perbaiki Fasum Dampak Unjuk Rasa

- Jurnalis

Senin, 1 September 2025 - 11:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, teropongrakyat.co – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menerima kunjungan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo di Balai Kota, Selasa (02/09/2025).

Pertemuan ini membahas berbagai isu, salah satunya percepatan perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat aksi unjuk rasa beberapa waktu terakhir di Jakarta.

Gubernur Pramono menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menangani perbaikan sejumlah fasilitas publik, seperti halte Transjakarta, stasiun MRT, serta sarana penunjang jalan raya yang terdampak aksi unjuk rasa. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Dalam kesempatan ini, saya meminta bantuan kepada Kementerian PU, khususnya terkait Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Senen dan JPO di Polda, agar bisa dibantu perbaikannya oleh pemerintah pusat,” ujar Gubernur Pramono.

Baca Juga:  Terkait Mobil Wartawan Tempo yang Dirusak, Aktivis 98: TKP Tidak Jauh Dari Mabes Polri, Ini Adalah Pesan ?

Ia menambahkan, Pemprov DKI baru saja mengkaji ulang total kerugian akibat aksi unjuk rasa. “Dengan dua JPO tadi, ditambah beberapa CCTV di lapangan yang rusak, serta perbaikan 18 traffic light, maka total biaya kini mencapai Rp80 miliar,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri PU RI, Dody Hanggodo, menyatakan kesiapannya membantu perbaikan dua JPO tersebut. Sesuai arahan Presiden RI, pihaknya berkomitmen bergotong royong memperbaiki fasilitas publik di Jakarta. “Dua JPO itu akan kami kerjakan secepatnya, dengan target bisa kembali fungsional dalam waktu kurang dari tujuh hari,” katanya.

Baca Juga:  Terbongkar! Paket di Jasa Ekspedisi Bululawang Berisi Rokok llegal

Menteri Dody juga menjelaskan, Kementerian PU telah menyiapkan anggaran sekitar Rp900 miliar untuk perbaikan fasilitas umum di seluruh provinsi di Indonesia.

“Itu masih dalam pagu anggaran yang sudah dihitung sejak awal. Dari seluruh provinsi di Indonesia, kami menganggarkan sekitar Rp900 miliar, dan sebagian akan digunakan untuk memperbaiki dua JPO ini,” urainya.

Penulis : Gibrandi

Berita Terkait

Toko Obat Keras Diminta Tutup, Transaksi COD Diduga Masih Berlangsung di Cikarang Barat
Soal Skandal Saham PT Bososi Pratama: Polda Sultra Tetapkan Kariatun sebagai Tersangka, 1 Orang Masuk DPO
Kejari Batu Catat Kinerja Gemilang, Selamatkan Keuangan Negara Rp522 Miliar
Terkesan Kebal Hukum, Dugaan Penimbunan BBM Solar Subsidi di Serang Masih Beroperasi
Korban Tagih Keadilan, Kuasa Hukum Dorong Polda Metro Tuntaskan Kasus Penganiayaan
Utang Rp 2,4 Juta Berujung Maut, Polisi Ungkap Pembunuhan di Gondanglegi Malang
Satu Hari, Tiga Operasi, Bea Cukai Malang Tindak BKC Ilegal Tanpa Henti
Operasi Gabungan Konsisten Tekan Peredaran BKC Ilegal di Kabupaten Malang

Berita Terkait

Selasa, 6 Januari 2026 - 00:27 WIB

Toko Obat Keras Diminta Tutup, Transaksi COD Diduga Masih Berlangsung di Cikarang Barat

Rabu, 31 Desember 2025 - 13:27 WIB

Soal Skandal Saham PT Bososi Pratama: Polda Sultra Tetapkan Kariatun sebagai Tersangka, 1 Orang Masuk DPO

Senin, 29 Desember 2025 - 19:34 WIB

Kejari Batu Catat Kinerja Gemilang, Selamatkan Keuangan Negara Rp522 Miliar

Jumat, 26 Desember 2025 - 16:17 WIB

Terkesan Kebal Hukum, Dugaan Penimbunan BBM Solar Subsidi di Serang Masih Beroperasi

Rabu, 24 Desember 2025 - 08:22 WIB

Korban Tagih Keadilan, Kuasa Hukum Dorong Polda Metro Tuntaskan Kasus Penganiayaan

Berita Terbaru