Jakarta.Teropongrakyat. Co – Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci, meminta publik tidak terburu-buru memberikan penilaian politik terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait prosesi menginjak kepala kerbau saat menerima gelar adat kehormatan “Baginda Pemuka Bangsa” dari lima kerajaan adat Lampung.
Menurut Yohanes, peristiwa tersebut harus dilihat secara utuh dalam konteks prosesi adat, bukan dipotong menjadi potongan gambar atau video yang kemudian dibangun menjadi narasi politik.
“Jangan setiap simbol budaya langsung diterjemahkan sebagai simbol politik. Kita harus menghormati kearifan lokal dan memahami bahwa setiap daerah memiliki tata cara adat yang berbeda-beda. Jika tokoh adat menyatakan bahwa prosesi tersebut merupakan bagian dari rangkaian ritual adat, maka penjelasan itu patut menjadi rujukan utama sebelum publik membangun berbagai asumsi,” kata Yohanes Oci kepada wartawan (28/6/2026).
Yohanes menilai komentar politikus Guntur Romli yang mempersilakan masyarakat menilai gestur tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar ruang budaya tidak dijadikan arena untuk memperpanjang polarisasi politik.
Menurutnya, terlalu jauh jika prosesi adat tersebut langsung dikaitkan dengan simbol penghinaan atau superioritas politik.
“Interpretasi politik tentu sah dalam demokrasi, tetapi interpretasi itu harus memiliki dasar yang kuat. Jangan sampai sebuah ritual adat yang memiliki makna filosofis justru kehilangan maknanya karena dipaksa masuk ke dalam pertarungan narasi politik” ujarnya.
Yohanes menegaskan, sepanjang prosesi dilakukan sesuai tata cara yang ditetapkan oleh pemangku adat dan atas arahan para tokoh adat, maka tidak ada alasan untuk menyimpulkan bahwa Jokowi melakukan tindakan yang dimaksudkan sebagai bentuk pelecehan terhadap simbol tertentu.
“Pak Jokowi adalah tamu kehormatan dalam acara tersebut. Dalam tradisi adat Nusantara, tamu umumnya mengikuti seluruh rangkaian prosesi sesuai arahan penyelenggara adat. Karena itu, sangat tidak tepat apabila tanggung jawab atas makna ritual sepenuhnya dibebankan kepada penerima gelar tanpa memahami konteks budaya yang melatarbelakanginya,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki ribuan tradisi dan ritual adat yang sering kali tidak dipahami oleh masyarakat di luar daerah asalnya. Karena itu, menurut Yohanes, penjelasan dari para pemangku adat harus lebih diutamakan dibandingkan spekulasi yang berkembang di media sosial.
“Kalau kita mulai menghakimi setiap ritual adat hanya berdasarkan potongan video beberapa detik, maka yang dirugikan bukan hanya tokoh yang hadir dalam prosesi tersebut, tetapi juga kekayaan budaya bangsa yang akhirnya dipersepsikan secara keliru,” katanya.
Lebih lanjut, Yohanes menilai polemik ini menunjukkan pentingnya literasi budaya di tengah derasnya arus informasi digital. Ia berharap publik lebih bijaksana dalam menyikapi setiap simbol budaya yang muncul di ruang publik.
“Perbedaan pandangan politik adalah hal yang biasa, tetapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita kehilangan objektivitas dalam melihat sebuah tradisi. Kritik terhadap tokoh publik tetap diperlukan, namun harus berbasis fakta, konteks, dan pemahaman yang utuh, bukan hanya pada persepsi yang dibangun dari potongan visual,” tegasnya.
Menurutnya, menjaga marwah adat sama pentingnya dengan menjaga kualitas demokrasi. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak agar tidak menjadikan tradisi sebagai objek pertarungan politik yang justru berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Adat adalah warisan budaya yang harus dihormati. Politik boleh berbeda pandangan, tetapi penghormatan terhadap budaya bangsa harus tetap menjadi titik temu seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya.
