Kesamaan 17+8 Tuntutan Rakyat dengan Visi Jokowi, Benang Merah tapi Beda Arah

- Jurnalis

Jumat, 5 September 2025 - 22:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, TeropongRakyat.co – Gelombang aksi masyarakat lewat seruan “17+8 Tuntutan Rakyat” semakin ramai di berbagai daerah. Tuntutan itu berisi desakan agar pemerintah dan DPR segera menuntaskan sejumlah persoalan, mulai dari persoalan ekonomi, keadilan sosial, hingga pemberantasan korupsi. Jumat, (05/09/2025).

Salah satu poin paling menonjol adalah percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Regulasi ini dianggap penting untuk menjerat pelaku korupsi agar tidak lagi bisa menyembunyikan atau menikmati hasil kejahatannya.

Jika ditarik ke belakang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya pernah mendorong hal serupa. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi menegaskan pentingnya RUU tersebut. Namun hingga akhir masa jabatannya, pembahasan aturan ini selalu mentok di DPR.

Baca Juga:  Opini: Ketika Organisasi Wartawan Disalahgunakan

Selain soal RUU Perampasan Aset, sejumlah poin dalam 17+8 Tuntutan Rakyat ternyata memiliki kesamaan visi dengan program Jokowi:

Keadilan Sosial & Ekonomi: Rakyat menuntut harga kebutuhan pokok dan tarif energi lebih terjangkau. Jokowi sejak awal mempromosikan pembangunan infrastruktur dan subsidi tepat sasaran untuk pemerataan.

Pemberantasan Korupsi: Massa aksi menolak kenaikan gaji DPR serta menuntut transparansi anggaran. Jokowi sendiri sempat berjanji memperkuat KPK dan membangun sistem e-budgeting untuk menekan praktik korupsi.

Kedaulatan SDA: Rakyat menekankan agar sumber daya alam dikelola untuk kepentingan publik. Jokowi juga pernah mendorong hilirisasi nikel, batu bara, hingga sawit dengan narasi “kuasai SDA sendiri.”

Baca Juga:  Urgensi Revitalisasi Tanah untuk Swasembada Pangan Berkelanjutan

Demokrasi: Tuntutan rakyat menolak pelemahan demokrasi dan minta ruang publik dijaga. Jokowi di awal pemerintahannya pernah menggaungkan partisipasi rakyat dan transparansi pemerintah.

Meski ada benang merah kesamaan visi, intensitasnya berbeda. Tuntutan rakyat melalui paket 17+8 bersifat tegas dan mendesak, sedangkan Jokowi cenderung kompromistis.

Hingga kini, 17+8 Tuntutan Rakyat menjadi simbol desakan publik terhadap pemerintah dan parlemen agar benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan elite.

Penulis : Billy Retha P

Berita Terkait

Sinergi Kemnaker dan Kementerian PU, Wamenaker Ferry : Pekerja Konstruksi Lokal Wajib Naik Kelas
Wakil Ketua Umum Bamus Betawi Ajak Masyarakat, Agar Proaktif Jaga Jakarta Agar Tetap Aman dan Damai
Waspada Provokasi dan Tindakan Anarkis dalam Aksi Unjuk Rasa di Bulan Agustus 2026
Tolak Provokasi, Jaga Persatuan, dan Hindari Tindakan Anarkis di Bulan Agustus 2026
LPEM FEB UI Peringatkan Risiko Geopolitik & Kerentanan Domestik Terhadap Stabilitas Rupiah
AMPK : Segera Hentikan Seluruh Aktivitas Operasional Perusahaan Pt. BSP Atas Status Lahan Yang Disengketakan
Kapolri Harapan Rakyat Indonesia Kedepan, Profesional, Independen dan Mampu Mewujudkan Keamanan dan Kenyamanan Nasional.
Survei IDM : Kepuasan Publik terhadap Kinerja Presiden Prabowo Semester I 2026 Capai 81,5 Persen

Berita Terkait

Rabu, 5 Agustus 2026 - 08:58 WIB

Wakil Ketua Umum Bamus Betawi Ajak Masyarakat, Agar Proaktif Jaga Jakarta Agar Tetap Aman dan Damai

Senin, 3 Agustus 2026 - 13:44 WIB

Waspada Provokasi dan Tindakan Anarkis dalam Aksi Unjuk Rasa di Bulan Agustus 2026

Senin, 3 Agustus 2026 - 08:30 WIB

Tolak Provokasi, Jaga Persatuan, dan Hindari Tindakan Anarkis di Bulan Agustus 2026

Jumat, 31 Juli 2026 - 15:56 WIB

LPEM FEB UI Peringatkan Risiko Geopolitik & Kerentanan Domestik Terhadap Stabilitas Rupiah

Jumat, 31 Juli 2026 - 13:17 WIB

AMPK : Segera Hentikan Seluruh Aktivitas Operasional Perusahaan Pt. BSP Atas Status Lahan Yang Disengketakan

Berita Terbaru