Kesamaan 17+8 Tuntutan Rakyat dengan Visi Jokowi, Benang Merah tapi Beda Arah

- Jurnalis

Jumat, 5 September 2025 - 22:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, TeropongRakyat.co – Gelombang aksi masyarakat lewat seruan “17+8 Tuntutan Rakyat” semakin ramai di berbagai daerah. Tuntutan itu berisi desakan agar pemerintah dan DPR segera menuntaskan sejumlah persoalan, mulai dari persoalan ekonomi, keadilan sosial, hingga pemberantasan korupsi. Jumat, (05/09/2025).

Salah satu poin paling menonjol adalah percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Regulasi ini dianggap penting untuk menjerat pelaku korupsi agar tidak lagi bisa menyembunyikan atau menikmati hasil kejahatannya.

Jika ditarik ke belakang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya pernah mendorong hal serupa. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi menegaskan pentingnya RUU tersebut. Namun hingga akhir masa jabatannya, pembahasan aturan ini selalu mentok di DPR.

Baca Juga:  Pentingnya Antiseptik Luka Mengandung Povidone-Iodine untuk Pertolongan Pertama Selama Ramadan dan Mudik

Selain soal RUU Perampasan Aset, sejumlah poin dalam 17+8 Tuntutan Rakyat ternyata memiliki kesamaan visi dengan program Jokowi:

Keadilan Sosial & Ekonomi: Rakyat menuntut harga kebutuhan pokok dan tarif energi lebih terjangkau. Jokowi sejak awal mempromosikan pembangunan infrastruktur dan subsidi tepat sasaran untuk pemerataan.

Pemberantasan Korupsi: Massa aksi menolak kenaikan gaji DPR serta menuntut transparansi anggaran. Jokowi sendiri sempat berjanji memperkuat KPK dan membangun sistem e-budgeting untuk menekan praktik korupsi.

Kedaulatan SDA: Rakyat menekankan agar sumber daya alam dikelola untuk kepentingan publik. Jokowi juga pernah mendorong hilirisasi nikel, batu bara, hingga sawit dengan narasi “kuasai SDA sendiri.”

Baca Juga:  Eks Kapolda NTT yang Terpilih Menjadi Ketua KPK 2024-2024, Berikut Profilnya

Demokrasi: Tuntutan rakyat menolak pelemahan demokrasi dan minta ruang publik dijaga. Jokowi di awal pemerintahannya pernah menggaungkan partisipasi rakyat dan transparansi pemerintah.

Meski ada benang merah kesamaan visi, intensitasnya berbeda. Tuntutan rakyat melalui paket 17+8 bersifat tegas dan mendesak, sedangkan Jokowi cenderung kompromistis.

Hingga kini, 17+8 Tuntutan Rakyat menjadi simbol desakan publik terhadap pemerintah dan parlemen agar benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan elite.

Penulis : Billy Retha P

Berita Terkait

Bagi Warga Yang Ber-KTP Jakarta, Masuk Ancol Gratis Menjelang Hut Jakarta Ke-499
Antara Harapan dan Kekecewaan terhadap Kebijakan Pemerintah
Permasalahan Tanah di Indonesia, Konflik yang Tak Kunjung Usai
Cafe Merkusi Wagir, Destinasi Nongkrong dan Camping Favorit di Kaki Gunung Kawi
Dosen Laksanakan Pengabdian Masyarakat di Kebun Jeruk Batu Malang
Ironi Nasionalisme yang Membunuh Anak Kandungnya Sendiri
Halal Bihalal IKALIGA: Pererat Silaturahmi Lewat Donor Darah dan Santunan Anak Yatim
Tak Ada Target Operasional yang Lebih Penting dari Nyawa, IPC TPK Tegaskan Prioritas Safety

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juni 2026 - 14:18 WIB

Bagi Warga Yang Ber-KTP Jakarta, Masuk Ancol Gratis Menjelang Hut Jakarta Ke-499

Jumat, 12 Juni 2026 - 17:26 WIB

Antara Harapan dan Kekecewaan terhadap Kebijakan Pemerintah

Rabu, 10 Juni 2026 - 17:22 WIB

Permasalahan Tanah di Indonesia, Konflik yang Tak Kunjung Usai

Sabtu, 6 Juni 2026 - 12:27 WIB

Cafe Merkusi Wagir, Destinasi Nongkrong dan Camping Favorit di Kaki Gunung Kawi

Minggu, 24 Mei 2026 - 11:43 WIB

Dosen Laksanakan Pengabdian Masyarakat di Kebun Jeruk Batu Malang

Berita Terbaru