Kesamaan 17+8 Tuntutan Rakyat dengan Visi Jokowi, Benang Merah tapi Beda Arah

- Jurnalis

Jumat, 5 September 2025 - 22:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, TeropongRakyat.co – Gelombang aksi masyarakat lewat seruan “17+8 Tuntutan Rakyat” semakin ramai di berbagai daerah. Tuntutan itu berisi desakan agar pemerintah dan DPR segera menuntaskan sejumlah persoalan, mulai dari persoalan ekonomi, keadilan sosial, hingga pemberantasan korupsi. Jumat, (05/09/2025).

Salah satu poin paling menonjol adalah percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Regulasi ini dianggap penting untuk menjerat pelaku korupsi agar tidak lagi bisa menyembunyikan atau menikmati hasil kejahatannya.

Jika ditarik ke belakang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya pernah mendorong hal serupa. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi menegaskan pentingnya RUU tersebut. Namun hingga akhir masa jabatannya, pembahasan aturan ini selalu mentok di DPR.

Baca Juga:  BERITA BOGOR: Komunitas Pemuda Bogor Berbagi Ajak Masyarakat Bergabung dalam Kegiatan Berbagi

Selain soal RUU Perampasan Aset, sejumlah poin dalam 17+8 Tuntutan Rakyat ternyata memiliki kesamaan visi dengan program Jokowi:

Keadilan Sosial & Ekonomi: Rakyat menuntut harga kebutuhan pokok dan tarif energi lebih terjangkau. Jokowi sejak awal mempromosikan pembangunan infrastruktur dan subsidi tepat sasaran untuk pemerataan.

Pemberantasan Korupsi: Massa aksi menolak kenaikan gaji DPR serta menuntut transparansi anggaran. Jokowi sendiri sempat berjanji memperkuat KPK dan membangun sistem e-budgeting untuk menekan praktik korupsi.

Kedaulatan SDA: Rakyat menekankan agar sumber daya alam dikelola untuk kepentingan publik. Jokowi juga pernah mendorong hilirisasi nikel, batu bara, hingga sawit dengan narasi “kuasai SDA sendiri.”

Baca Juga:  TPK Koja Terima Penghargaan dari Walikota Jakarta Utara atas Inisiatif Penurunan Stunting Melalui Program Pos Gizi Kepiting Baja

Demokrasi: Tuntutan rakyat menolak pelemahan demokrasi dan minta ruang publik dijaga. Jokowi di awal pemerintahannya pernah menggaungkan partisipasi rakyat dan transparansi pemerintah.

Meski ada benang merah kesamaan visi, intensitasnya berbeda. Tuntutan rakyat melalui paket 17+8 bersifat tegas dan mendesak, sedangkan Jokowi cenderung kompromistis.

Hingga kini, 17+8 Tuntutan Rakyat menjadi simbol desakan publik terhadap pemerintah dan parlemen agar benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan elite.

Penulis : Billy Retha P

Berita Terkait

Disdik Kota Depok Umumkan 49 Sekolah Swasta Gratis
Jalanan Ekstrem Tak Hentikan Langkah Tim PMI Jakarta Utara Operasikan Layanan di Kecamatan Pining Gayo Lues
Sinergi BUMN dan Masyarakat, Pelindo Ringankan Beban Warga Terdampak Banjir
Lokasi Pernah Aman Kini Terendam Banjir, Warga Minta Pemerintah Periksa Pintu Air dan Saluran ke Laut
Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Dukung Peningkatan Sarana Pendidikan Melalui Program Bantuan untuk SD Juara Jakarta Utara
Dorong Keberlanjutan Usaha Tuna Netra, PT Pelindo Solusi Logistik Perkuat Program PIJAR Fase 2
Pelindo Solusi Logistik Group Wujudkan Ekonomi Hijau melalui Program TJSL MADANI
Kesiapan Layanan JTCC Saat Periode Libur NATARU 2025/26

Berita Terkait

Senin, 19 Januari 2026 - 14:41 WIB

Disdik Kota Depok Umumkan 49 Sekolah Swasta Gratis

Rabu, 14 Januari 2026 - 11:53 WIB

Jalanan Ekstrem Tak Hentikan Langkah Tim PMI Jakarta Utara Operasikan Layanan di Kecamatan Pining Gayo Lues

Selasa, 13 Januari 2026 - 17:05 WIB

Sinergi BUMN dan Masyarakat, Pelindo Ringankan Beban Warga Terdampak Banjir

Senin, 12 Januari 2026 - 12:36 WIB

Lokasi Pernah Aman Kini Terendam Banjir, Warga Minta Pemerintah Periksa Pintu Air dan Saluran ke Laut

Selasa, 6 Januari 2026 - 18:17 WIB

Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Dukung Peningkatan Sarana Pendidikan Melalui Program Bantuan untuk SD Juara Jakarta Utara

Berita Terbaru