DPP RHIR ADAKAN SEMINAR JURNALIS PARALEGAL, DIIKUTI OLEH RATUSAN PESERTA DARI BERBAGAI DAERAH

- Jurnalis

Senin, 28 April 2025 - 10:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Teropongrakyat.co || Kembali DPP Rumah Hukum Indonesia Raya (RHIR) mengadakan Seminar Paralegal, dengan Tema : “Peran Jurnalis Paralegal Dalam Menegakan Kebenaran dan Keadilan Menuju Supremasi Hukum yang Hakiki”. Demikian siaran pers DPP RHIR melalui Sekjennya Ramli Achmad Rifai,SE.,S.Kom.,MM, Senin 28 April 2025 saat diwawancara awak media.

Seminar diawali dengan laporan ketua panitia oleh Satriya Nugraha,CFLE.,CPLA, dan Pengarahan Seminar, sekaligus membuka acara Seminar oleh Wakil CEO DPP RHIR H Fadly Is Suma,SH.,MH.,CTA, pemaparan materi oleh para Narasumber, Diskusi/Tanya Jawab, dan penutupan Seminar oleh CEO DPP RHIR Dr H Misri Hasanto,SH.,M.Kes.

Pada sesi pertama tampil Narasumber Dr Marwan,S.Ag.,SH.,AP.,M.Hum.,MA Ketum DPP KPK-Tipikor, dengan Tema Jurnalis Paralegal adalah tugas yang mulia. Pada sesi kedua tampil Narasumber CEO DPP RHIR Dr H Misri Hasanto,SH.,M.Kes.,CPLA, yang juga Pimpinan Redaksi Majalah Kesehatan Nasional Broca 1990-1995 di Fakultas Kedokteran Unand Padang.

Seminar diadakan secara webinar hari Minggu, tanggal 27 April 2025, diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai Daerah secara kelas group (600 peserta) dan lebih 80 orang melalui zoom (online), demikian laporan Ketua Panitia Satriya Nugraha,CFLE.,CPLA. Peserta Seminar berasal dari berbagai latar belakang, diantaranya : Akademisi, Praktisi hukum, Mahasiswa, Ormas, LSM, Pers, Paralegal, dan lainnya.

Baca Juga:  A-JUM Audiensi dengan Pemkot Jakarta Utara, Soroti Kemacetan, Parkir Liar hingga Zonasi Depo Kontainer

Dr Marwan memaparkan sebagai dasar hukum dari tema seminar ini adalah Undang Undang RI Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, Undang Undang RI Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang Undang RI Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Undang Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Secara prinsip tugas Advocat adalah Profesi hukum yang berlisensi, Memberikan saran hukum pada klien, Mewakili klien di Pengadilan & berargumentasi hukum atas nama klien, dan Mengatur strategi hukum untuk memenangkan perkara.

Sedangkan Jurnalis Paralegal mempunyai tugas : membantu Advokat (Pengacara) dalam proses hukum, mengumpulkan data & informasi hukum, menganalisa data & informasi hukum, dan tidak memiliki kewenangan untuk mewakili klien di Pengadilan. Jadi Jurnalis Paralegal lebih fokus pada membantu pengacara mengumpulkan data & informasi yang relevan.

Baca Juga:  MD KAHMI KEP. MERANTI GAGAS BUKBER DI HOTEL GRAND MERANTI

Menanggapi pemaparan materi Narasumber Dr Marwan, wakil CEO DPP RHIR H Fadly Is Suma,SH.,MH.,CTA mengatakan bahwa ada irisan program prioritas antara KPK-Tipikor dengan DPP RHIR, sehingga mempunyai potensi yang besar untuk diadakan kerja sama secara permanen di semua level kepengurusan, mulai di tingkat DPP, DPW, DPD, dan DPC nantinya. Insya Allah hal ini akan kami bahas secepatnya.

Sebagai out put dari seminar Jurnalis Paralegal ini adalah DPP RHIR akan mengadakan Pendidikan & Pelatihan (Diklat) Dasar Jurnalistik dan terbuka untuk umum, mengadakan Sertifikasi Wartawan & Paralegal di 508 Kabupaten/Kota se-Indonesia yang dibantu oleh KPK-Tipikor serta mengadakan MOU dengan KPK-Tipikor nantinya, ujar Wakil CEO RHIR H Fadly.

Penulis : Arman

Berita Terkait

“Api Doa dan Penginjilan Terus Menyala Dari IKN Kaltim sampai ke Bangsa Bangsa”
Peresmian Bedah Rumah Baznas-Bazis Jakarta Utara, Wali Kota: Wujud Nyata Kepedulian untuk Hunian Layak Warga
15 Tahun Menanti Pelebaran Jalan, Warga Marunda Pulo Pertanyakan Komitmen Pemprov DKI
BPI KPNPA RI APRESIASI KEJAGUNG TETAPKAN 3 TERSANGKA KASUS MANIPULASI EKSPOR LOGAM TANAH JARANG*
Pengelola Teras Nona Manis Beri Penjelasan Terkait Keributan yang Viral
Sidang Lapangan Sengketa Lahan Sherwood Berjalan Lancar, Penggugat Klaim Tidak Ada Bantahan Batas Objek, PN Jakarta Utara Diharapkan Tegakkan Kepastian Hukum
Perkuat Pelayanan Umat, Gus Yusrul Hana Pastikan 2 Ambulans LKNU Jakarta Pusat Selalu Prima
LP Diduga Mandek 8 Bulan, Keluarga Korban Amankan Sendiri Terduga Pelaku ke Polres Metro Bekasi Kota

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 21:09 WIB

“Api Doa dan Penginjilan Terus Menyala Dari IKN Kaltim sampai ke Bangsa Bangsa”

Kamis, 9 Juli 2026 - 14:00 WIB

Peresmian Bedah Rumah Baznas-Bazis Jakarta Utara, Wali Kota: Wujud Nyata Kepedulian untuk Hunian Layak Warga

Rabu, 8 Juli 2026 - 19:09 WIB

15 Tahun Menanti Pelebaran Jalan, Warga Marunda Pulo Pertanyakan Komitmen Pemprov DKI

Rabu, 8 Juli 2026 - 15:20 WIB

BPI KPNPA RI APRESIASI KEJAGUNG TETAPKAN 3 TERSANGKA KASUS MANIPULASI EKSPOR LOGAM TANAH JARANG*

Selasa, 7 Juli 2026 - 20:16 WIB

Pengelola Teras Nona Manis Beri Penjelasan Terkait Keributan yang Viral

Berita Terbaru

TNI – Polri

Niat Salip Truk Berujung Maut, Mahasiswi Tewas di Jalan Raya Pakisaji

Jumat, 10 Jul 2026 - 19:43 WIB