Potret : dok-ist
Morowali Utara, 1 Mei 2026 | teropongrakyat.co — PT Cocoman (PT CCM) memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan di sejumlah media yang menyebut adanya dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan pertambangan di wilayah Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
Dalam keterangan tertulis yang disusun oleh Legal PT CCM, Anthonny Wiebisono, S.H., manajemen perusahaan membenarkan adanya tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Namun demikian, PT CCM menegaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui secara pasti dasar hukum maupun bukti yang menjadi landasan tindakan tersebut.
PT CCM juga menyatakan bahwa sejak diberlakukannya larangan ekspor mineral pada awal tahun 2014, perusahaan sudah tidak lagi melakukan aktivitas penambangan maupun pengangkutan. Saat ini, perusahaan masih dalam proses pengurusan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), yang belum rampung akibat adanya perubahan regulasi pemerintah.
“Sehingga tuduhan mengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pertambangan tanpa RKAB dan tanpa melaksanakan kewajiban lainnya adalah tidak benar,” tegas manajemen PT CCM, Jumat (1/5).
Lebih lanjut dijelaskan, pada tahun 2015 PT CCM sempat merencanakan pembangunan smelter bersama perusahaan afiliasi. Namun rencana tersebut batal setelah proses perizinan yang berlangsung hingga dua tahun membuat investor mengundurkan diri.
Terkait perkara hukum yang sedang berjalan, PT CCM mengungkapkan bahwa penyelidikan oleh Kejati Sulawesi Tengah mencakup dua isu utama, yakni dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan SK persetujuan “kepentingan umum” terminal khusus, serta dugaan korupsi dalam kegiatan pertambangan tanpa RKAB.
Manajemen PT CCM menilai kedua perkara tersebut memiliki konstruksi hukum yang berbeda dan tidak seharusnya dikaitkan satu sama lain. Mereka juga membantah adanya peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan sebagaimana diberitakan sejumlah media.
Selain itu, PT CCM menyebut bahwa laporan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang berasal dari seorang mantan direktur utama berinisial BD, yang telah diberhentikan pada tahun 2022. BD disebut tengah menghadapi sejumlah perkara hukum di berbagai wilayah, termasuk dugaan pemalsuan dokumen dan penggelapan.
Dalam penjelasannya, PT CCM juga menyoroti proses penggeledahan yang dinilai tidak relevan. Pasalnya, sejumlah dokumen asli seperti sertifikat tanah turut disita meski tidak berkaitan langsung dengan perkara yang diselidiki.
Perusahaan juga mempertanyakan dasar penyitaan terhadap material berupa ore nikel yang disebut merupakan sisa hasil tambang sebelum tahun 2014, saat perusahaan masih aktif beroperasi.
PT CCM berharap aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, dapat bekerja secara profesional, menjunjung tinggi kode etik, serta tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak tertentu.
“Penyidik hendaknya tidak menjadi perantara dalam konflik internal atau sengketa pihak ketiga, melainkan fokus pada penegakan hukum yang objektif dan berkeadilan,” tutup pernyataan tersebut.
