Pemprov DKI-Kementerian PU Sinergi Perbaiki Fasum Dampak Unjuk Rasa

- Jurnalis

Senin, 1 September 2025 - 11:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, teropongrakyat.co – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menerima kunjungan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo di Balai Kota, Selasa (02/09/2025).

Pertemuan ini membahas berbagai isu, salah satunya percepatan perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat aksi unjuk rasa beberapa waktu terakhir di Jakarta.

Gubernur Pramono menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menangani perbaikan sejumlah fasilitas publik, seperti halte Transjakarta, stasiun MRT, serta sarana penunjang jalan raya yang terdampak aksi unjuk rasa. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Dalam kesempatan ini, saya meminta bantuan kepada Kementerian PU, khususnya terkait Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Senen dan JPO di Polda, agar bisa dibantu perbaikannya oleh pemerintah pusat,” ujar Gubernur Pramono.

Baca Juga:  Warga Pujon Geger, Petani Ditemukan Meninggal Dunia Tergantung di Gubuk Kebun Apel

Ia menambahkan, Pemprov DKI baru saja mengkaji ulang total kerugian akibat aksi unjuk rasa. “Dengan dua JPO tadi, ditambah beberapa CCTV di lapangan yang rusak, serta perbaikan 18 traffic light, maka total biaya kini mencapai Rp80 miliar,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri PU RI, Dody Hanggodo, menyatakan kesiapannya membantu perbaikan dua JPO tersebut. Sesuai arahan Presiden RI, pihaknya berkomitmen bergotong royong memperbaiki fasilitas publik di Jakarta. “Dua JPO itu akan kami kerjakan secepatnya, dengan target bisa kembali fungsional dalam waktu kurang dari tujuh hari,” katanya.

Baca Juga:  Besok, Ormas Islam Reuni 411 di Istana Negara, Tuntut Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa

Menteri Dody juga menjelaskan, Kementerian PU telah menyiapkan anggaran sekitar Rp900 miliar untuk perbaikan fasilitas umum di seluruh provinsi di Indonesia.

“Itu masih dalam pagu anggaran yang sudah dihitung sejak awal. Dari seluruh provinsi di Indonesia, kami menganggarkan sekitar Rp900 miliar, dan sebagian akan digunakan untuk memperbaiki dua JPO ini,” urainya.

Penulis : Gibrandi

Berita Terkait

Sidang Jawaban Eksepsi Nana Sutisna (Kades Parakan): Kuasa Hukum Sorot Jawaban JPU, Putusan Sela 17 September 2026
Resmi Didaftarkan di E-Court: Kuasa Hukum Prianto Bawa Sengketa Lahan Adat ke Mahkamah Agung RI
Ketika Nama-Nama Besar Muncul di BAP Tan Kian, Rahmad Sukendar: Jangan Ada yang Kebal Hukum
LPKP Dan Warga Adat Lapor Dugaan Kejahatan Beruntun PT NPR dan Kapolres Barito Utara ke DPR dan Komnas Ham
Sengketa Lahan Berdarah: Pembayaran Lahan Disimpangkan, Rumah Dibakar, dan Nyawa Melayang di Kalteng
Dakwaan CSR Rp1,37 Miliar Diklaim Cacat Hukum, 10 Alasan Eksepsi Nana Sutisna: Penuntut Umum Langgar Aturan Baru KUHAP
Lima Hari Kerja Seharusnya Tuntas Malah Mandek Berbulan-bulan Prosedur BPN Dilanggar, Ahli Waris Tateli Terpaksa Tempuh Jauh ke Jakarta
Dugaan Sadis ! Polisi Salah Tangkap dan Kekerasan Disorot, Kuasa Hukum Ahmad Adzani Melawan Tempuh Praperadilan

Berita Terkait

Kamis, 10 September 2026 - 14:45 WIB

Sidang Jawaban Eksepsi Nana Sutisna (Kades Parakan): Kuasa Hukum Sorot Jawaban JPU, Putusan Sela 17 September 2026

Kamis, 10 September 2026 - 11:09 WIB

Resmi Didaftarkan di E-Court: Kuasa Hukum Prianto Bawa Sengketa Lahan Adat ke Mahkamah Agung RI

Selasa, 8 September 2026 - 20:29 WIB

Ketika Nama-Nama Besar Muncul di BAP Tan Kian, Rahmad Sukendar: Jangan Ada yang Kebal Hukum

Jumat, 4 September 2026 - 19:16 WIB

LPKP Dan Warga Adat Lapor Dugaan Kejahatan Beruntun PT NPR dan Kapolres Barito Utara ke DPR dan Komnas Ham

Jumat, 4 September 2026 - 19:14 WIB

Sengketa Lahan Berdarah: Pembayaran Lahan Disimpangkan, Rumah Dibakar, dan Nyawa Melayang di Kalteng

Berita Terbaru

TNI – Polri

Satgas Karhutla TNI Mediasi Masyarakat dan Korporasi di Melawi

Sabtu, 12 Sep 2026 - 14:03 WIB