Jakarta.Teropongrakyat.co-Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci, melontarkan kritik tajam terhadap klarifikasi Wakil Bupati Manggarai Timur Tarsisius Syukur terkait perdebatan Camat Lamba Leda Utara Agustinus Supratman dengan perwakilan BNPB di Dampek.
Yohanes menilai Wakil Bupati seharusnya tidak terjebak pada persoalan emosionalitas Camat, tetapi membaca secara utuh substansi keberatan yang disampaikan, pemerataan bantuan bagi seluruh warga terdampak dan ketidaksesuaian antara narasi jumlah bantuan dengan kondisi yang terlihat di lapangan.
“Jangan balikkan substansi persoalan pada sikap emosional camat. Itu justru membuat publik bertanya, apa yang sebenarnya ingin dijawab pemerintah? Apakah pemerintah mau membahas sikap Camat atau mau memastikan bantuan benar-benar merata kepada seluruh warga terdampak?” kata Yohanes (24/08/2026).
Menurut Yohanes, perdebatan di lapangan tidak boleh dipotret secara sepotong-sepotong. Camat Agustinus, kata Yohanes, berada dalam posisi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mengetahui kondisi wilayahnya.
“Camat itu setiap hari berhadapan dengan warga. Kalau dia mengatakan bantuan jangan hanya berhenti pada satu titik dan harus menjangkau warga terdampak lainnya. Maka Wakil Bupati harusnya bertanya, benar atau tidak kondisi itu? Bukan malah sibuk mengomentari emosinya,” ujar Yohanes.
Yohanes bahkan meminta Wakil Bupati membuktikan secara terbuka klaim mengenai jumlah bantuan yang telah diterima dan didistribusikan.
“Kalau pemerintah mengatakan bantuan sudah banyak, silakan buka datanya. Berapa jumlah bantuan yang masuk? Berapa yang sudah dibagikan? Didistribusikan ke mana saja? Berapa jumlah warga terdampak? Berapa yang sudah menerima dan berapa yang belum? Jangan hanya menggunakan narasi ‘bantuan sudah banyak’, sementara di lapangan muncul keluhan bahwa bantuan belum merata,” katanya.
Bagi Yohanes, persoalan tersebut bukan sekadar perbedaan cara berkomunikasi antara Camat dan petugas BNPB. Ada persoalan tata kelola bantuan yang jauh lebih penting untuk dijawab pemerintah.
“Jangan sampai persoalan utama justru hilang karena publik diarahkan untuk membicarakan Camat yang emosional. Ini bukan konteks siapa paling santun berbicara. Ini soal warga terdampak bencana yang membutuhkan bantuan. Pemerintah harus menjawab kebutuhan mereka, bukan memenangkan perdebatan,” tegasnya.
Yohanes juga secara khusus mengkritik klarifikasi Wakil Bupati yang dinilainya berpotensi menempatkan Camat Lamba Leda Utara sebagai pihak yang bersalah hanya karena menyampaikan keberatan dengan nada keras.
“Kalau ada kekeliruan dalam informasi yang disampaikan Camat, luruskan dengan data. Kalau ada prosedur yang dilanggar, jelaskan prosedurnya. Tetapi jangan menudutkan Camat hanya karena dia berargumen keras. Dalam situasi bencana, suara keras dari pejabat di lapangan bisa jadi justru mencerminkan tekanan masyarakat yang sedang dia hadapi,” ujarnya.
Menurut Yohanes, pejabat yang berada di tingkat lapangan justru harus diberi ruang untuk menyampaikan fakta yang mereka temukan.
“Jangan bangun kultur birokrasi yang membuat pejabat di bawah takut berbicara ketika melihat ada persoalan. Kalau setiap kritik dari lapangan dibalas dengan klarifikasi yang menyudutkan, lama-lama semua pejabat akan memilih diam. Itu jauh lebih berbahaya bagi pemerintahan,” katanya.
Ia menilai Wakil Bupati seharusnya mengambil posisi sebagai pemecah masalah, bukan menjadi pihak yang memberikan pembelaan terhadap institusi.
“Wakil Bupati harus berada di tengah. Jangan menjadi bagian dari polemik. Tugasnya memastikan persoalan selesai. Kalau ada perbedaan data, verifikasi bersama. Kalau bantuan kurang, tambah. Kalau distribusi belum merata, segera diperbaiki. Jangan persoalan administrasi dan ego kelembagaan mengalahkan kebutuhan masyarakat,” ujar Yohanes.
Yohanes mengingatkan bahwa dalam penanganan bencana, ukuran keberhasilan pemerintah itu adalah apakah bantuan benar-benar diterima warga yang membutuhkan.
Ia juga meminta agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik antara pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten.
“Camat bukan musuh Wakil Bupati. BNPB bukan musuh pemerintah daerah. Semua seharusnya berada dalam satu barisan untuk membantu masyarakat. Karena itu, jangan persoalkan siapa yang paling keras berbicara. Persoalkan mengapa ada perbedaan antara data, narasi bantuan, dan realitas yang dirasakan masyarakat,” ujar Yohanes.
Yohanes menegaskan, kritik terhadap Camat tidak boleh menjadi cara untuk menghindari pertanyaan substantif mengenai distribusi bantuan.
“Kalau memang bantuan sudah merata, pemerintah tinggal menunjukkan buktinya. Kalau memang jumlahnya sudah sesuai kebutuhan, tunjukkan datanya. Kalau seluruh warga terdampak sudah menerima, tunjukkan distribusinya. Jangan jawab pertanyaan tentang bantuan dengan mengkritik orang yang bertanya. Itu logika komunikasi publik yang keliru,” tegasnya.
Menurut dia, pemerintah daerah justru harus berterima kasih kepada pejabat lapangan yang berani menyampaikan persoalan secara terbuka.
“Pejabat yang berani mengatakan ada masalah di lapangan seharusnya tidak dimatikan dengan stigma emosional. Kritik dari bawah adalah pesan bagi pimpinan. Pesan itu tidak boleh dibungkam hanya karena bunyinya keras,” katanya.
Yohanes meminta Wakil Bupati Tarsisius Syukur segera mengakhiri polemik personal dan mendorong evaluasi distribusi bantuan secara terbuka.
“Kalau pemerintah serius membela masyarakat, mari tinggalkan perdebatan tentang siapa yang emosional. Duduk bersama, buka data, cek lokasi, hitung jumlah warga terdampak, lalu pastikan bantuannya merata. Itulah klarifikasi yang paling dibutuhkan masyarakat, bukan sekadar klarifikasi untuk membela birokrasi.” tambahnya.
