Jakarta Utara, TeropongRakyat.co – Aktivitas tempat pemotongan atau pembongkaran kendaraan besi tua (scrap) di Jalan Sarang Bango, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, menuai sorotan warga. Senin, (16/02/2026).
Pasalnya, selain berada di kawasan padat penduduk, operasional usaha tersebut dinilai meresahkan. Pada hari Minggu tanggal 15 februari 2026 lokasi itu kedapatan mendatangkan truk besar bermuatan berlebihan yang melintas hingga masuk ke area pemukiman.
Kondisi jalan kini dipenuhi lumpur yang berasal dari area usaha scrap yang becek dan tidak memiliki pengelolaan lingkungan yang baik.
Lumpur yang terbawa keluar lokasi membuat badan jalan licin dan berbahaya. Pengendara roda dua maupun roda empat terancam tergelincir, terlebih saat hujan turun. Kondisi ini dinilai sangat merugikan masyarakat dan pengguna jalan yang melintas setiap hari.
Ironisnya, keberadaan usaha scrap tersebut juga diduga belum mengantongi perizinan lengkap. Mulai dari kesesuaian tata ruang, izin lingkungan, hingga izin pengelolaan limbah B3 seperti oli bekas, aki, dan sisa bahan bakar yang berpotensi mencemari lingkungan.
Merujuk aturan, usaha pemotongan kendaraan dan besi tua tergolong usaha berisiko menengah hingga tinggi dan wajib berada di zona industri atau pergudangan, bukan di tengah pemukiman padat. Selain harus memiliki NIB dan izin usaha melalui OSS, pelaku usaha juga wajib mengantongi dokumen lingkungan seperti UKL-UPL atau AMDAL, serta izin pengelolaan limbah B3.
Jika terbukti beroperasi tanpa izin, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa penyegelan hingga pembongkaran lokasi. Bahkan, mengacu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaku usaha tanpa izin lingkungan terancam pidana penjara 1 hingga 3 tahun dan denda miliaran rupiah. Sanksi lebih berat dapat dikenakan bila terbukti mencemari lingkungan atau mengelola limbah B3 secara ilegal.
Warga mendesak aparat kelurahan, kecamatan, Satpol PP, serta Dinas Lingkungan Hidup segera turun tangan menindak tegas. Selain menertibkan aktivitas scrap, pemerintah juga diminta memastikan pemanfaatan ruang di kawasan tersebut sesuai aturan, demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat sekitar.
