Jakarta – Teropongrakyat.co – 11 Agustus 2026 – Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis sebagai pelayan publik dan perekat bangsa di tengah kemajemukan Indonesia. ASN dalam menjalankan tugasnya harus memberikan pelayanan yang inklusif dan berkeadilan untuk semua masyarakat tanpa membedakan agama atau golongan tertentu.
Badan Pengembangan Sumber Daya Hukum (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum RI Bersama Institut Leimena, mendorong hal tersebut dengan memperkuat kompetensi sosial kultural ASN yang dilandasi Pancasila dan Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB).
“Bagi aparatur Kementerian Hukum, pemahaman terhadap keberagaman merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas, Khususnya dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang berlandaskan penghormatan terhadap martabat manusia,” kata Kepala BPSDM Hukum, Wisnu Nugroho Dewanto, dalam pelatihan yang diikuti oleh sedikitnya 40 ASN pendidik bidang hukum di kantor BPSDM Hukum, Senin (10/8/2026).
Peserta pelatihan terdiri dari dosen Politeknik Pengayoman Indonesia, asesor, dan widyaiswara di bawah BPSDM Hukum. Pelatihan menghadirkan pakar hukum dari Brigham Young University (BYU), Amerika Serikat, Brett G. Scharffs, dan Senior Fellow Institut Leimena sekaligus Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Amin Abdullah.
Wisnu menegaskan BPSDM Hukum sebagai kampus pengayoman Pancasila berkomitmen menjadikan nilai-niali Pancasila sebagai budaya kerja dan budaya organisasi. Hal itu diperkuat dengan literasi keagamaan lintas budaya sebagai pendekatan penting dalam membangun kemampuan memahami, menghormati, dan berkolaborasi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang agama dan budaya.
“Membangun budaya kerja yang inklusif, menghargai keberagaman, dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap pelayanan hukum karena keberagaman bukan tantangan yang harus dihindari, tetapi kekuatan yang harus dikelola,” tandasnya.
Direktur Eksekutif Institut Leimena, Matius Ho, menjelaskan Pancasila dan martabat manusia merupakan fondasi penting bagi kompetensi sosial-kultural. Ia menyebut tidak mungkin bisa memperlakukan manusia yang berbeda setara, apabila tidak betul-betul memahami dan menghayati makna dari martabat manusia. Tidak mungkin kita bisa menjadi perekat bangsa, apabila kita tidak sungguh-sungguh memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila
“Literasi Keagamaan Lintas Budaya, dalam pengalaman selama ini, berperan penting dalam menjembatani penerapan high-level concept, nilai-nilai besar dalam konsep Pancasila dan martabat manusia, dalam implementasi operasionalnya, sehingga dapat mendukung pencapaian indikator-indikator kompetensi sosial-kultural,” kata Matius.
Sementara itu, Anggota Dewan Pengarah BPIP, Amin Abdullah, mendorong agar ASN tidak terus berada di zona nyaman, melainkan menjadi agen transformasi untuk membuat Pancasila mengakar dalam pelayanan publik.
Amin mengatakan masalah fundamental dalam masyarakat majemuk adalah terjadinya benturan antara komunalisme dan konsep kewarganegaraan (citizenship). Komunalisme membuat kelompok agama atau etnis cenderung berfokus pada upaya mempertahankan eksistensi kelompoknya masing-masing. Sedangkan, identitas kewarganegaraan menuntut kepatuhan pada konstitusi.
“Tanpa kompetensi sosial-kultural yang mumpuni, ASN sebagai pelayan publik bisa menjadi pemicu benturan yang dapat merusak ketahanan masyarakat (community resilience) serta kohesi sosial,” kata Amin.
Direktur Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Yogi Suwarno, menyebut penguatan kompetensi sosial kultural ASN semakin relevan menghadapi tantangan seperti seperti intoleransi dan pelanggaran beragama serta berkeyakinan yang masih terus terjadi.
Yogi mengakui bahwa kompetensi sosial kultural ASN masih belum menjadi prioritas dibanding kompetensi teknis dan kompetensi manajerial sebagaimana diatur dalam Permen PAN-RB Nomor 38 tahun 2017.
“Saya menganggap ini peran kami untuk mengompilasi kompetensi pribadi, komparatif, dan kolaborasi dalam Literasi Keagamaan Lintas Budaya menjadi satu bingkai dalam pelatihan kompetensi sosial kultural ASN dalam bentuk materi, modul, dan sebagainya,” kata Yogi.
Brett Scharffs, yang juga Director International Center for Law and Religion Studies BYU, menyoroti keunikan Pancasila sebagai ideologi dan tata nilai bangsa Indonesia. Ia mengatakan konsep martabat manusia di Indonesia memiliki akar teologis dan filosofis yang sangat kuat yang terpancar langsung dari Sila Pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
Brett menyatakan ketika seorang pelayan publik melihat dan memperlakukan setiap warga negara dengan penuh martabat, kepercayaan sosial akan tumbuh pesat sehingga terbangun kohesi sosial.
“Martabat manusia bukanlah sesuatu yang diperoleh dari pemberian orang lain dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Dalam sistem Pancasila Indonesia, martabat manusia adalah konsekuensi langsung dari sila pertama. Kita memiliki martabat manusia sebagai anugerah dari Sang Pencipta,” kata Prof. Scharffs.
Red
