Terjadi Bertahun Tahun, Dosen Musik Lakukan Pelecehan Seksual, Rektor Harus Mundur

- Jurnalis

Selasa, 22 Oktober 2024 - 17:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

JAKARTA, Teropong Rakyat.Co, Pakar Komunikasi Dr Emrus Sihombing sangat prihatin atas kejadian pelecehan seksual oleh seorang tenaga pendidik, oknum dosen salah satu universitas kenamaan di Tangerang. Emrus sendiri baru mengetahui kejadian yang termuat pada link berita yang kredibel. Diduga kuat dosen terst melakukan pelecehan seksual kepada anak didiknya. “Memalukan” tutur Emrus kepada media, Senin (21/10/2024).

Emrus mengatasnamakan dirinya mengetahui hal tersebut dari salah satu langkah link berita nasional. Berita itu menyoroti tindakan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum dosen piano, fakultas musik di sebuah perguruan tinggi swasta di Tangerang kepada anak didiknya. “Bahkan, pelecehan sudah berlangsung bertahun-tahun. Saya ulangi, terjadi tahunan” geram Emrus.

Sebelumnya Emrus berharap kejadian ini tidak terjadi di tempat dirinya mengabdi bertahun tahun. Diketahui, kejadian pelecehan seksual tersebut diduga terjadi di “UPH” oleh dosen piano. “Jika itu terjadi di perguruan tinggi pernah saya mengabdi, saya sangat malu. Malu. Malu betul” ujarnya.

Lalu, pertanyaan kritis, siapa yang juga paling atau harus bertanggungjawab atas peristiwa memalukan tersebut? Menurut Emrus, karena sudah terjadi bertahun-tahun, orang yang paling bertanggungjawab adalah pimpinan eksekutif tertinggi di kampus tersebut, yaitu rektor. Ini sangat urgent dan peting. Jangan sampai waktu rektor dipakai “urusi” dosen yang berbicara kritis di ruang publik. Sebab, berbicara kritis di ruang publik merupakan hak konstitusional dosen sebagai warga negara.

Baca Juga:  Merasa Dirugikan Ratusan Juta Rupiah, Pemilik Percetakan Laporkan Tiga Mantan Karyawan

“Oleh karea itu, saya menyarankan dengan serius agar Rektor yang bersangkutan mengundurkan diri saja lebih cepat lebih baik dari perguruan tinggi tersebut. Sudah tidak ada alasan untuk tetap menjadi rektor, karena pelecehan seksual terjadi bertahun-tahun” tegas Emrus. Ia menilai rektor tersebut telah gagal melindungi anak didik yang “dititipkan” oleh orang tuanya untuk memperoleh pendidikan di kampus tersebut

Sebab, perguruan tinggi sebagai institusi moral dan etika, sama sekali tidak boleh terjadi pelecehan seksual, apalagi terjadi bertahun-tahun.

Dirinya menilai kejadian ini merupakan masalah serius, bukan masalah remeh-temeh, yaitu hanya memecat dosen pelaku dugaan pelecehan tersebut. Lalu dianggap masalah selesai. ‘Tidak. Harus ada tangung jawab moral, Rektor mundur. Namun Rektor yang bersangkutan secara moral harus terus terlibat mengungkap menyelesaikan masalah peristiwa yang memilukan ini” tambahnya.

Terjadi Bertahun Tahun, Dosen Musik Lakukan Pelecehan Seksual, Rektor Harus Mundur - Teropong Rakyat
Foto: Komunikolog DR Emrus Sihombing

Selain itu, pelecehan seksual yang berlangsung bertahun-tahun berakibat reputasi moral dan etika perguruan tinggi tersebut akan tergerus atau terjun bebas. Konsekuensinya, penilaian masyarakat kepada kampus yang bersangkutan akan sangat-sangat buruk. Kampus semacam ini, sudah sulit untuk dibanggakan, dengan alasan apapun.

Emrus mengajak semua civitas akademika kampus yang bersangutan, dosen dan karyawan yang purna bakti, masyarakat luas dan para pemangku kepentingan sesuai peran masing-masing. Terutama Rektor mutlak perduli mengungkap kasus ini secara terang benderang.

Jika tidak diungkap secara terbuka modus dan sosok oknum pelaku dugaan pelecehan seksual tersebut dipastikan orang tua mahasiswi/a akan khawatir atas perlindungan institusi pendidikan yang bersangkutan terhadap anak-anak mereka yang menuntut ilmu di perguruan tinggi tersebut. Kemudian orang tua calon mahasiswi/a dipastikan akan ketakutan atau paling tidak berpikir berulang-ulang untuk mendaftarkan anaknya kuliah di kampus tersebut pada semua program studi.

Baca Juga:  Perkuat Layanan Tanpa Henti, IPC TPK Antisipasi Lonjakan Arus Peti Kemas Ramadan

“Untuk itu, menurut hemat saya, para korban bersama civitas akademika harus berani melapor ke polisi agar dilakukan pengusutan tuntas dengan tahapan proses hukum yang berlaku dan sekaligus membongkar modus dugaan kejahatan seksual tersebut” sarannya

Jika terbukti melakukan pelanggaran hukum dan etika akademik, pelaku harus dikenai hukuman seberat-beratnya. dipenjarakan. “Memalukan” ulang Emrus lagi. Sarannya, Institusi pendidikan tersebut dan para korban harus bergandeng tangan mengungkapnya secara terang benderang ke ruang publik agar tidak ada lagi korban-korban berikutnya.

Solusi tepat yang tak kalah utamanya menurut Emrus, bahwa tidak ada salahnya atau sangat tepat jika perguruan tinggi yang bersangkutan meminta bantuan seorang pakar komunikasi yang menguasai konsep, teori, filsafat komunikasi dan sudah diakui di ruang publik kepakaran komunikasinya untuk me-recovery reputasi dan image perguruan tinggi yang bersangkutan di ruang publik.

“Tentu, tetap dengan membuka secara terang benderang modus dan sosok pelaku disertai dengan manajemen komunikasi publik yang handal. Dengan demikian, public trust akan terbangun kembali” pungkas Emrus. (Ton)

Sumber :
Emrus Sihombing
Komunikasi Indonesia
0812 8689 8015

Berita Terkait

Sempat Diremehkan, Pemilah Sampah Surya bin Samid Terpilih Jadi Kades Mekarwangi Bekasi
Mabes Polri Janji Tangani Dugaan Penipuan Investasi Tambang Emas, Kuasa Hukum: Kami Pegang Komitmen Profesionalisme
Polsek Pondok Gede Gelar Sosialisasi Kamtibmas di SMKS Hutama, Ajak Pelajar Tolak Provokasi Unjuk Rasa dan Tawuran
Tiga Saksi Diperiksa dalam Sidang Nana Sutisna di PN Serang, Kuasa Hukum Soroti Perbedaan Keterangan dengan BAP
Hak Adat Dipersoalkan, Prianto Minta Aktivitas PT NPR Ditunda hingga Sengketa Lahan Tuntas
Perkembangan Kasus Dugaan Penipuan Jual Beli Lapak Ilegal PKL Alun-Alun Kota Batu: Bertambah 5 Saksi Diperiksa Satreskrim Polres Batu
DPD LSM LIRA Kota Batu Turun Aksi Kawal Sidang Oknum Polisi Pembunuh Mahasiswi UMM Divonis Hukuman Mati
Putusan Mahkamah Agung Dieksekusi: Rp31,3 Miliar Korupsi Mimika Kembali ke KAS Negara

Berita Terkait

Jumat, 25 September 2026 - 14:26 WIB

Sempat Diremehkan, Pemilah Sampah Surya bin Samid Terpilih Jadi Kades Mekarwangi Bekasi

Jumat, 25 September 2026 - 13:56 WIB

Mabes Polri Janji Tangani Dugaan Penipuan Investasi Tambang Emas, Kuasa Hukum: Kami Pegang Komitmen Profesionalisme

Jumat, 25 September 2026 - 13:49 WIB

Polsek Pondok Gede Gelar Sosialisasi Kamtibmas di SMKS Hutama, Ajak Pelajar Tolak Provokasi Unjuk Rasa dan Tawuran

Kamis, 24 September 2026 - 23:17 WIB

Tiga Saksi Diperiksa dalam Sidang Nana Sutisna di PN Serang, Kuasa Hukum Soroti Perbedaan Keterangan dengan BAP

Kamis, 24 September 2026 - 13:28 WIB

Hak Adat Dipersoalkan, Prianto Minta Aktivitas PT NPR Ditunda hingga Sengketa Lahan Tuntas

Berita Terbaru

Seputar Desa

Bina Desa UPN “Veteran” Jatim Dorong UMKM Benowo Naik Kelas

Jumat, 25 Sep 2026 - 16:19 WIB