Ketua Umum PDKN Rahman Sabon kritik tata kelola pemerintahan, ketimpangan Freeport di Papua, dan pembangunan IKN yang dikuasai oligarki

- Jurnalis

Rabu, 19 Agustus 2026 - 22:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Teropongrakyat. Co– Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), Dr. Rahman Sabon Nama, Soroti Pengelolaan Pemerintahan “Ugal-ugalan” dan Ketimpangan SDA di Papua & IKN serta terus akan mewariskan beban utang dari satu rezim ke rezim berikutnya.

“Pengelolaan pemerintahan yang ugal-ugalan. Dari rezim ke rezim, dari presiden ganti presiden terus mewarisin utang akibat kelola pemerintahan yang tak profesional,” tegas Rahman Sabon dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/8).

Rahman menyoroti ketimpangan pengelolaan sumber daya alam, khususnya di Papua. Ia menyebut tambang emas terbesar di dunia yang dikelola PT Freeport Indonesia selama puluhan tahun hanya memberikan royalti 1-2 persen kepada negara.

Baca Juga:  Marulina Dewi Resmi Pimpin Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Perkuat Transformasi Digital dan Pelayanan Publik

“Papua punya tambang emas terbesar di dunia dikuasai korporasi asing Freeport Indonesia selama puluhan tahun. Negara hanya menerima royalti 1-2 persen saja, sementara keuntungan korporasi asing Amerika mencapai miliaran dolar per tahun,” ujarnya.

Padahal, lanjut Rahman, tingkat kemiskinan di Papua masih sangat tinggi, mencapai hampir 30 persen. “Mama-mama Papua hidupnya masih berjualan sirih pinang di emperan toko China,” katanya.

Baca Juga:  Istri Walikota Bekasi Nginap Dihotel Mewah, Kang Dedi: Sebagi Figur Seharusnya Bisa Merasakan Penderitaan Masarakat

Selain Papua, Rahman juga menyinggung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Ia menilai kawasan tersebut dikuasai korporasi asing dan oligarki nasional, namun pembangunan infrastruktur dasar masih menghadapi masalah dan kemiskinan pedesaan belum tersentuh perhatian pemerintah.

Rahman mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kontrak-kontrak sumber daya alam dan memastikan pembangunan nasional benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan hanya menguntungkan korporasi.**

Berita Terkait

Ketua LDII Malang: Suling Jadi Momentum Perkuat Ukhuwah dan Kebersamaan
Koramil 0818/12 Bantur Kawal Temu Kangen Ansor-Banser, Bupati Malang Hadir di Balekambang
Setahun Bangkit dari Keterbatasan, Kampung Susun Bayam Rayakan Harapan Baru Bersama Wali Kota
Ratusan Sopir Angkot Blokade Jalan Raden Intan, Tolak Trans Jatim Koridor II
Grand Design SIF Giripurno Rampung, Kota Batu Siapkan Pertanian Berbasis Teknologi
Suku Dinas GULKARMAT Jakarta Pusat Distribusikan 21 APAR di RW 08 Kelurahan Utan Panjang
Rumah dan Kandang Terbakar di Kalipare, Seekor Sapi Mati Terpanggang
Kebakaran Gunung Kawi Capai 1.534 Hektare, Tim Gabungan Terus Pantau dan Lakukan Pendinginan

Berita Terkait

Minggu, 4 Oktober 2026 - 07:53 WIB

Ketua LDII Malang: Suling Jadi Momentum Perkuat Ukhuwah dan Kebersamaan

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 12:54 WIB

Koramil 0818/12 Bantur Kawal Temu Kangen Ansor-Banser, Bupati Malang Hadir di Balekambang

Selasa, 29 September 2026 - 17:29 WIB

Setahun Bangkit dari Keterbatasan, Kampung Susun Bayam Rayakan Harapan Baru Bersama Wali Kota

Selasa, 29 September 2026 - 06:02 WIB

Ratusan Sopir Angkot Blokade Jalan Raden Intan, Tolak Trans Jatim Koridor II

Rabu, 23 September 2026 - 19:40 WIB

Grand Design SIF Giripurno Rampung, Kota Batu Siapkan Pertanian Berbasis Teknologi

Berita Terbaru