Ketua Umum PDKN Rahman Sabon kritik tata kelola pemerintahan, ketimpangan Freeport di Papua, dan pembangunan IKN yang dikuasai oligarki

- Jurnalis

Rabu, 19 Agustus 2026 - 22:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Teropongrakyat. Co– Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), Dr. Rahman Sabon Nama, Soroti Pengelolaan Pemerintahan “Ugal-ugalan” dan Ketimpangan SDA di Papua & IKN serta terus akan mewariskan beban utang dari satu rezim ke rezim berikutnya.

“Pengelolaan pemerintahan yang ugal-ugalan. Dari rezim ke rezim, dari presiden ganti presiden terus mewarisin utang akibat kelola pemerintahan yang tak profesional,” tegas Rahman Sabon dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/8).

Rahman menyoroti ketimpangan pengelolaan sumber daya alam, khususnya di Papua. Ia menyebut tambang emas terbesar di dunia yang dikelola PT Freeport Indonesia selama puluhan tahun hanya memberikan royalti 1-2 persen kepada negara.

Baca Juga:  1.000 Kacamata Gratis Dibagikan! Aksi Sosial Optik Melawai Bantu Warga Jakarta Utara Melihat Lebih Jelas

“Papua punya tambang emas terbesar di dunia dikuasai korporasi asing Freeport Indonesia selama puluhan tahun. Negara hanya menerima royalti 1-2 persen saja, sementara keuntungan korporasi asing Amerika mencapai miliaran dolar per tahun,” ujarnya.

Padahal, lanjut Rahman, tingkat kemiskinan di Papua masih sangat tinggi, mencapai hampir 30 persen. “Mama-mama Papua hidupnya masih berjualan sirih pinang di emperan toko China,” katanya.

Baca Juga:  Kebakaran Rongsokan di Kepanjen Dipicu Bakar Sampah, Damkar Kabupaten Malang Berhasil Cegah Api Meluas

Selain Papua, Rahman juga menyinggung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Ia menilai kawasan tersebut dikuasai korporasi asing dan oligarki nasional, namun pembangunan infrastruktur dasar masih menghadapi masalah dan kemiskinan pedesaan belum tersentuh perhatian pemerintah.

Rahman mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kontrak-kontrak sumber daya alam dan memastikan pembangunan nasional benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan hanya menguntungkan korporasi.**

Berita Terkait

Bawang Putih Lumbu Hijau di Sumbersuko Dikembangkan sebagai Benih, 6 Hektare Disiapkan
Kekeringan Mengancam, 85 Pompa Air Disiapkan untuk Selamatkan Lahan Pertanian Malang
Siswa SDIT Bina Insani Sukun Rayhan Farrel Dipercaya Bacakan Teks Pancasila di Barikan Anak Nusantara
Lepas Purna Tugas Paskibraka Kota Batu, Wali Kota Nurochman Titip Pesan untuk Terus Jadi Teladan
Waspada! Api Mengintai di Musim Kemarau, 34 Kebakaran Catat Kerugian Rp4,49 Miliar
Wali Kota Nurochman Bersama Forkopimda Ikuti Upacara Detik-detik Proklamasi HUT Ke-81 RI
Dua Truk Pengangkut Ayam Terbakar di Bululawang,Diduga Berasal Dari Aktivitas Pembakaran Sampah
Wabup Malang Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden, Sinergi Pembangunan dan Penghormatan untuk Veteran Jadi Sorotan

Berita Terkait

Rabu, 19 Agustus 2026 - 22:49 WIB

Ketua Umum PDKN Rahman Sabon kritik tata kelola pemerintahan, ketimpangan Freeport di Papua, dan pembangunan IKN yang dikuasai oligarki

Rabu, 19 Agustus 2026 - 18:28 WIB

Bawang Putih Lumbu Hijau di Sumbersuko Dikembangkan sebagai Benih, 6 Hektare Disiapkan

Rabu, 19 Agustus 2026 - 18:20 WIB

Kekeringan Mengancam, 85 Pompa Air Disiapkan untuk Selamatkan Lahan Pertanian Malang

Rabu, 19 Agustus 2026 - 13:08 WIB

Siswa SDIT Bina Insani Sukun Rayhan Farrel Dipercaya Bacakan Teks Pancasila di Barikan Anak Nusantara

Selasa, 18 Agustus 2026 - 16:41 WIB

Lepas Purna Tugas Paskibraka Kota Batu, Wali Kota Nurochman Titip Pesan untuk Terus Jadi Teladan

Berita Terbaru