Ketua Umum PDKN Rahman Sabon kritik tata kelola pemerintahan, ketimpangan Freeport di Papua, dan pembangunan IKN yang dikuasai oligarki

- Jurnalis

Rabu, 19 Agustus 2026 - 22:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Teropongrakyat. Co– Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), Dr. Rahman Sabon Nama, Soroti Pengelolaan Pemerintahan “Ugal-ugalan” dan Ketimpangan SDA di Papua & IKN serta terus akan mewariskan beban utang dari satu rezim ke rezim berikutnya.

“Pengelolaan pemerintahan yang ugal-ugalan. Dari rezim ke rezim, dari presiden ganti presiden terus mewarisin utang akibat kelola pemerintahan yang tak profesional,” tegas Rahman Sabon dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/8).

Rahman menyoroti ketimpangan pengelolaan sumber daya alam, khususnya di Papua. Ia menyebut tambang emas terbesar di dunia yang dikelola PT Freeport Indonesia selama puluhan tahun hanya memberikan royalti 1-2 persen kepada negara.

Baca Juga:  Oknum Petugas Dinas Perhubungan Palak Sopir Pickup, Kasudinhub Jakbar Gak Becus Didik Anak Buah?

“Papua punya tambang emas terbesar di dunia dikuasai korporasi asing Freeport Indonesia selama puluhan tahun. Negara hanya menerima royalti 1-2 persen saja, sementara keuntungan korporasi asing Amerika mencapai miliaran dolar per tahun,” ujarnya.

Padahal, lanjut Rahman, tingkat kemiskinan di Papua masih sangat tinggi, mencapai hampir 30 persen. “Mama-mama Papua hidupnya masih berjualan sirih pinang di emperan toko China,” katanya.

Baca Juga:  Ahmad Sahroni: Usut Tuntas Anggota DPR Putri SYL Minta Dibayari Stem Cell ke Kementan

Selain Papua, Rahman juga menyinggung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Ia menilai kawasan tersebut dikuasai korporasi asing dan oligarki nasional, namun pembangunan infrastruktur dasar masih menghadapi masalah dan kemiskinan pedesaan belum tersentuh perhatian pemerintah.

Rahman mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kontrak-kontrak sumber daya alam dan memastikan pembangunan nasional benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan hanya menguntungkan korporasi.**

Berita Terkait

Pendaftaran Kades Cibuyur BPK. Yoyok Kusnodo DI Iringi Ribuan Antusias Dari Warga Cibuyur
Pendaftaran Kades Cibuyur BPK. Yoyok Kusnodo DI Iringi Ribuan Antusias Dari Warga Cibuyur
Lupa Cabut Setrika, Rumah Warga Gondanglegi Terbaka
DLH Kabupaten Malang Resmikan Eco Office, Dorong Seluruh Perkantoran Terapkan Budaya Ramah Lingkungan
Kota Batu Jadi Magnet Event Olahraga, UT Malang Fun Run 2026 Diikuti Ribuan Runner
Disdukcapil Kabupaten Serang Bantah Dugaan Pungli di Capil Anyar, Namun Kesaksian Warga di Media Sosial Justru Menguatkan Sorotan
Warga Mengeluh, Dugaan Pungli Pengurusan KTP di UPT Capil Anyar Disorot: Profesionalitas Dipertanyakan
Pilkades Serentak Kabupaten Malang 2027 Disiapkan, DPMD Proyeksikan Anggaran Rp28 Miliar

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 16:49 WIB

Pendaftaran Kades Cibuyur BPK. Yoyok Kusnodo DI Iringi Ribuan Antusias Dari Warga Cibuyur

Rabu, 2 September 2026 - 16:43 WIB

Pendaftaran Kades Cibuyur BPK. Yoyok Kusnodo DI Iringi Ribuan Antusias Dari Warga Cibuyur

Selasa, 1 September 2026 - 05:55 WIB

Lupa Cabut Setrika, Rumah Warga Gondanglegi Terbaka

Senin, 31 Agustus 2026 - 15:18 WIB

DLH Kabupaten Malang Resmikan Eco Office, Dorong Seluruh Perkantoran Terapkan Budaya Ramah Lingkungan

Senin, 31 Agustus 2026 - 06:14 WIB

Kota Batu Jadi Magnet Event Olahraga, UT Malang Fun Run 2026 Diikuti Ribuan Runner

Berita Terbaru

TNI – Polri

Misi Close Air Support AH-64 Apache Warnai SGS 2026

Jumat, 4 Sep 2026 - 23:30 WIB

TNI – Polri

Pasukan Airborne SGS 2026 Laksanakan Operasi Lanjutan Dalam Materi

Jumat, 4 Sep 2026 - 20:24 WIB