KOMJU Minta Walikota Jakarta Utara Turun Tangan Terkait Polemik Rekrutmen PPSU di Kelurahan Tugu Selatan, Koja Jakarta Utara

- Jurnalis

Senin, 14 Juli 2025 - 22:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, teropongrakyat.co – Komite Masyarakat Jakarta Utara (KOMJU) menyoroti temuan terkait rekrutmen, Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja Jakarta Utara.

Menurut Franky yang menjadi sorotan adanya dugaan berkaitan dengan Rekrutmen PPSU di tingkat Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Ada beberapa keganjilan terkait dengan proses rekrutmen PPSU yang di jalankan di tingkat kelurahan, Dimana peserta yang mengikuti rekruitmen PPSU ternyata tidak semua mengikuti tahapan sesuai jadwal yang sudah di tentukan.

Hal ini terjadi dimulai dari tahapan proses Administrasi, Praktek hingga tahapan Wawancara. Saat proses Administrasi dan Praktek semua peserta di berikan kabar, Tetapi pada saat proses tahapan wawancara ada sebanyak 50 Peserta yang mengikuti wawancara itu di lakukan pada hari Senin, 14 Juli 2025.

Baca Juga:  Anggota DPR RI Herman Khaeron Desak Produsen MinyaKita yang Curangi Takaran Ditutup & Diproses Hukum

Padahal, sebelumnya sudah ada pengumuman bahwa hasil pelaksanaan monev PPSU Kelurahan Tugu Selatan hasilnya akan diumumkan pada hari senin 14 Juli 2025, Tetapi setelah adanya keberatan dari Franky Iriawan karena masih ada yang belum mengikuti proses wawancara akhirnya proses wawancara susulan tersebut dilaksanakan.

Franky menilai ada dugaan untuk wawancara sebanyak 50 orang lebih peserta tersebut hanya sebatas mengugurkan kewajiban, karena sebelumnya sebanyak 50 orang peserta tersebut tidak di panggil setelah ada pengumuman hasil monev akan di umumkan pada hari senin. Kata Ketua Umum Komite Masyarakat Jakarta Utara (KOMJU), Franky Iriawan dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan Senin, (14/7/2025).

Franky menegaskan bahwa kebijakan rekrutmen PPSU adalah solusi untuk mengurangi pengangguran warga jakarta oleh karenanya kebijakan perekrutan PPSU di Kelurahan harus transparan dan akuntabel.

Baca Juga:  Jika Bupati Rohil Lolos dengan Ijazah Bermasalah, Maka 10 Bupati Lain di Indonesia Akan Ikut-ikutan! "KPK dan Tim Monev, Hentikan Efek Domino ini dengan Sidik!"

“Kasus ini mencederai kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang menginginkan warga Jakarta memiliki kesempatan kerja yang sama tanpa ada unsur KKN,” terang Franky.

Untuk itu franky mendesak Lurah Tugu Selatan, Kecamatan Koja Jakarta Utara untuk melakukan Evaluasi menyeluruh , terutama Sekretaris Kelurahan Tugu Selatan sebagai Ketua Pelaksana Rekrutmen PPSU Kelurahan Tugu Selatan.

“Kami juga mendesak Walikota Jakarta Utara, Hendra Hidayat untuk turun tangan mengawasi bawahannya dalam proses rekrutmen PPSU agar lebih ketat dan transparan. Hal ini penting untuk mencegah dugaan kecurangan dan permainan di internal Kelurahan,” pungkas Franky.

Berita Terkait

Pengakuan Penjaga Toko Ungkap Dugaan Koordinasi Penjualan Pil Daftar G, Aparat Didesak Selidiki
Bea Cukai Malang Gagalkan Peredaran 183 Ribu Batang Rokok Ilegal
Bea Cukai Malang Gagalkan Pengiriman 11.200 Batang Rokok Ilegal di Tol Pandaan-Malang
PWHI Kota Tangerang Minta Dugaan Intimidasi terhadap Jurnalis Diproses Sesuai Hukum
Penggantian Kapolri “Kompetensi Absolut Presiden”
Penggantian Kalpolri “Kompentensi Absolut Presiden”
Pembacaan Putusan Kembali Ditunda, Pihak Berperkara Soroti Alasan Penundaan
2 Gugatan 1 Sengketa: Keputusan Presiden Pengangkatan Adies Kadir Resmi Diuji di PTUN

Berita Terkait

Kamis, 6 Agustus 2026 - 22:58 WIB

Pengakuan Penjaga Toko Ungkap Dugaan Koordinasi Penjualan Pil Daftar G, Aparat Didesak Selidiki

Kamis, 6 Agustus 2026 - 18:03 WIB

Bea Cukai Malang Gagalkan Peredaran 183 Ribu Batang Rokok Ilegal

Kamis, 6 Agustus 2026 - 17:54 WIB

Bea Cukai Malang Gagalkan Pengiriman 11.200 Batang Rokok Ilegal di Tol Pandaan-Malang

Kamis, 6 Agustus 2026 - 15:38 WIB

PWHI Kota Tangerang Minta Dugaan Intimidasi terhadap Jurnalis Diproses Sesuai Hukum

Kamis, 6 Agustus 2026 - 13:13 WIB

Penggantian Kapolri “Kompetensi Absolut Presiden”

Berita Terbaru