Penjualan Bir Ilegal di Kolong Jembatan Cilincing: Peredaran Diduga Telah Berkoordinasi dengan Pihak Berwajib

- Jurnalis

Rabu, 2 April 2025 - 17:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta Utara, Teropongrakyat.co – Peredaran minuman beralkohol ilegal kembali mencuat di wilayah Jakarta Utara. Kali ini, penjualan bir tanpa izin ditemukan di bawah kolong jembatan dekat Jl. Kp. Baru, Cilincing, Kecamatan Cilincing. Praktik ilegal ini diduga telah berjalan cukup lama dan menyebar ke berbagai warung di daerah tersebut. Lebih mengejutkan lagi, aktivitas ini disinyalir diduga sudah berkoordinasi dengan pihak berwajib. Rabu, (2/4/2025).

Penjualan Bir Ilegal di Kolong Jembatan Cilincing: Peredaran Diduga Telah Berkoordinasi dengan Pihak Berwajib - Teropong Rakyat

Ancaman Serius bagi Masyarakat dan Pemerintah

Penjualan minuman beralkohol ilegal membawa dampak yang sangat merugikan, baik bagi industri, pemerintah, maupun masyarakat luas. Berikut beberapa risiko utama yang ditimbulkan:

1. Kerugian Ekonomi

Penjualan bir ilegal merugikan produsen resmi yang telah memenuhi regulasi pemerintah.

Negara kehilangan pendapatan dari pajak dan cukai yang seharusnya diperoleh dari penjualan minuman beralkohol berizin.

2. Dampak Kesehatan

Minuman beralkohol ilegal sering kali dicampur dengan bahan berbahaya seperti metanol, yang dapat menyebabkan kebutaan, kerusakan organ, hingga kematian.

Baca Juga:  Ditreskrimsus Polda Banten Ungkap Kasus Oli Palsu.

Konsumsi minuman oplosan telah menelan banyak korban jiwa di berbagai daerah di Indonesia.

3. Dampak Moral dan Sosial

Peredaran minuman beralkohol ilegal berkontribusi terhadap meningkatnya angka kriminalitas dan gangguan ketertiban masyarakat.

Pasar gelap alkohol dapat mendorong konsumsi minuman keras yang lebih kuat dan berbahaya, terutama di kalangan remaja dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Kasus kematian akibat minuman keras oplosan di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Tanpa Perizinan Resmi, Pelaku Terancam Sanksi Hukum

Investigasi awal mengungkap bahwa penjualan bir ilegal di lokasi ini tidak memiliki perizinan yang diwajibkan oleh pemerintah, antara lain:

  • Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SITU-MB)
  • Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
  • Surat Keterangan Penjualan Langsung (SKPL)
  • Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)

Tanpa dokumen-dokumen tersebut, para pelaku dapat dikenakan sanksi berat sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:

Baca Juga:  Perkuat Sinergitas, BRI Jakarta Daan Mogot dan Bank Raya Gelar Sosialisasi Pinang Flexi 2025 X BRI Get Member

Pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda hingga Rp 50.000.000 bagi individu yang menjual minuman beralkohol tanpa izin.

Pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000 bagi pelaku yang melanggar ketentuan dalam peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Tindakan Tegas Diperlukan

Pihak berwenang diharapkan segera melakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini, termasuk menelusuri dugaan keterlibatan aparat dalam melindungi peredaran bir ilegal ini. Jika terbukti ada oknum yang terlibat, hukuman berat harus diberlakukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban di masyarakat.

Masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwajib. Tanpa penindakan tegas, praktik ilegal semacam ini akan terus berkembang dan mengancam kesehatan serta keselamatan masyarakat luas.

Berita Terkait

Bekas Galian PAM di Jalan Malaka 3 Rorotan Disorot, Jalan Beton Ditambal Seadanya, BPK Diminta Audit
Dugaan Penimbunan Solar di Puloampel Dipertanyakan, Oknum Polisi Disebut Jembatani Komunikasi
Erupsi GUNUNG ANAK KRAKATAU, Warga BOGOR Waspadai Sebaran ABU VULKANIK
Buka “Tournament Mobile Legends”, Kapolres Pasuruan Kota Berpesan Jauhi Narkoba Dan Judi Online
Bukti Dokumen Elektronik: Perjuangan Hukum Prianto Melawan PT NPR Tembus ke Mahkamah Agung RI
Sampah Menutup Kali Rawa Malang, Ancaman Pencemaran Laut di Depan Mata
LPKP Lapor Oknum Kades Muara Pari ke Kejagung, Mabes Polri & KPK: Sengketa Lahan Adat 190 Ha Karendan
Kuasa Hukum Tempuh Praperadilan Polsek Koja, Polisi Bantah Salah Tangkap dan Kekerasan

Berita Terkait

Minggu, 6 September 2026 - 13:44 WIB

Bekas Galian PAM di Jalan Malaka 3 Rorotan Disorot, Jalan Beton Ditambal Seadanya, BPK Diminta Audit

Minggu, 6 September 2026 - 10:45 WIB

Dugaan Penimbunan Solar di Puloampel Dipertanyakan, Oknum Polisi Disebut Jembatani Komunikasi

Minggu, 6 September 2026 - 08:38 WIB

Erupsi GUNUNG ANAK KRAKATAU, Warga BOGOR Waspadai Sebaran ABU VULKANIK

Sabtu, 5 September 2026 - 22:21 WIB

Buka “Tournament Mobile Legends”, Kapolres Pasuruan Kota Berpesan Jauhi Narkoba Dan Judi Online

Sabtu, 5 September 2026 - 13:39 WIB

Bukti Dokumen Elektronik: Perjuangan Hukum Prianto Melawan PT NPR Tembus ke Mahkamah Agung RI

Berita Terbaru