Garasi Truk Kontainer Menjamur di Jalan Sempit Marunda, Warga: Ini Negara atau Wilayah Bebas Hukum?

- Jurnalis

Rabu, 3 Desember 2025 - 11:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA UTARA, TeropongRakyat.co – Pemandangan ironis terjadi di Jalan Marunda Baru, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Di tengah kawasan padat penduduk dengan akses jalan sempit, justru berdiri berjejer garasi-garasi truk kontainer berukuran besar yang secara kasat mata jelas tidak sesuai dengan peruntukan wilayah. Rabu,(03/12/2025).

Jalan yang seharusnya menjadi akses utama warga marunda baru untuk beraktivitas, kini berubah fungsi seperti area truk kontainer. Lebar jalan yang secara ideal hanya mampu dilalui satu kendaraan besar, dipaksakan menampung aktivitas keluar-masuk truk kontainer setiap harinya. Situasi ini bukan hanya mengganggu mobilitas, tapi juga mengancam keselamatan warga, terutama anak-anak dan pengguna jalan lainnya.

Baca Juga:  Bangun Sinergitas, PWI Pokja Wali Kota Jakarta Utara Audiensi Dengan DJP Kanwil Jakarta Utara

Warga mempertanyakan, siapa sebenarnya yang membekingi garasi-garasi ini? Mengapa aktivitas yang terang-terangan melanggar tata ruang tersebut seolah kebal terhadap hukum dan tak tersentuh oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota?

ADVERTISEMENT

Garasi Truk Kontainer Menjamur di Jalan Sempit Marunda, Warga: Ini Negara atau Wilayah Bebas Hukum? - Teropong Rakyat

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih memprihatinkan lagi, di sepanjang jalur Jalan Sungai Tiram hingga kawasan Pasmar, sudah tidak sedikit warga yang menjadi korban keganasan kendaraan berat. Kecelakaan demi kecelakaan terus terjadi, namun nyaris tak ada tindakan tegas yang dapat menghentikan keberadaan garasi truk kontainer yang diduga ilegal tersebut.

Baca Juga:  Gencarkan Patroli, 109 Remaja diamankan di Polsek Metro Tanah Abang Saat Konvoi Berdalih Bagi Takjil

Publik menanti sikap nyata dari Pemerintah Kota Jakarta Utara. Jika Wali Kota tidak mampu menertibkan, sudah sewajarnya Gubernur DKI Jakarta turun tangan langsung. Pembiaran ini bukan lagi soal kelalaian, melainkan bentuk pengingkaran terhadap keselamatan dan hak hidup warga.

Jika dibiarkan lebih lama, praktik ini bukan hanya mencerminkan lemahnya penegakan aturan, tetapi juga menjadi simbol kekalahan negara di tengah wilayahnya sendiri.

Berita Terkait

Pelayanan Publik Jepara Dipertanyakan, Dugaan Diskriminasi & Penyalahgunaan Wewenang Menguat di Desa Rajekwesi
Kecelakaan Beruntun Libatkan 9 Kendaraan di Tol Cipularang, 1 Tewas dan 5 Luka-Luka
Kota Bogor Sabet Dua Penghargaan Nasional di Bidang Kesehatan
Sidang Gugatan terhadap beberapa perusahaan Pers Ditunda, Kuasa Hukum Harap Ada Keadilan untuk Insan Pers
Aksi Cepat Bea Cukai Malang Tindak Ratusan Juta Rupiah Rokok llegal
Pasutri Kurir Sabu 19 Kg Ditangkap Polsek Kalideres, Jaringan Pekanbaru–Jakarta Terbongkar
105 Peserta, Rp30–35 Juta per Orang: Anggaran Wisata Religi Pemkot Semarang Jadi Polemik
Skema Solar Fiktif: Jaringan Korupsi di BBWS Pemali Juana Diduga Rugikan Negara Puluhan Miliar

Berita Terkait

Rabu, 3 Desember 2025 - 11:08 WIB

Garasi Truk Kontainer Menjamur di Jalan Sempit Marunda, Warga: Ini Negara atau Wilayah Bebas Hukum?

Rabu, 3 Desember 2025 - 08:07 WIB

Pelayanan Publik Jepara Dipertanyakan, Dugaan Diskriminasi & Penyalahgunaan Wewenang Menguat di Desa Rajekwesi

Selasa, 2 Desember 2025 - 21:03 WIB

Kecelakaan Beruntun Libatkan 9 Kendaraan di Tol Cipularang, 1 Tewas dan 5 Luka-Luka

Selasa, 2 Desember 2025 - 20:43 WIB

Kota Bogor Sabet Dua Penghargaan Nasional di Bidang Kesehatan

Selasa, 2 Desember 2025 - 20:32 WIB

Sidang Gugatan terhadap beberapa perusahaan Pers Ditunda, Kuasa Hukum Harap Ada Keadilan untuk Insan Pers

Berita Terbaru

Pemerintahan

Forum Group Discussion dan Penandatanganan Kerja Sama Malang Raya

Selasa, 2 Des 2025 - 21:39 WIB