Jakarta, 28 September 2025, Teropongrakyat.co— Dewan Pers mengecam keras pencabutan kartu identitas (ID Card) liputan wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, oleh Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden. Tindakan ini dinilai tidak hanya melanggar hak jurnalis, tetapi juga mengancam kebebasan pers yang dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Fakta di Lapangan
- CNN Indonesia melaporkan staf BPMI Setpres mendatangi redaksi CNN untuk mengambil langsung ID Card liputan.
- Tempo dan Detik mengonfirmasi pencabutan dilakukan pihak Istana melalui Biro Pers.
- Hingga kini, belum jelas siapa pejabat yang memberi perintah maupun dasar hukum pencabutan tersebut.
Sikap Dewan Pers
- Mengecam pencabutan ID Card sebagai bentuk intimidasi dan pembungkaman kerja jurnalistik.
- Mendesak Istana mengungkap siapa pejabat yang memerintahkan pencabutan dan alasan hukumnya.
- Meminta Presiden RI menjamin seluruh jurnalis memiliki hak yang sama meliput di lingkungan Istana.
- Mengimbau Dewan Pers mengambil langkah tegas, termasuk investigasi independen.
- Mengajak media, organisasi pers, mahasiswa, dan masyarakat sipil bersatu menolak pembungkaman pers.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, meminta BPMI Setpres segera memulihkan hak liputan wartawan CNN Indonesia.
“Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan, sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” ujarnya di Jakarta, Minggu (28/9).
Ia juga menegaskan, kebebasan pers merupakan pilar demokrasi dan sarana kontrol sosial yang vital. Semua pihak wajib menghormati tugas dan fungsi pers sebagaimana diatur dalam UU Pers.
Usulan Penyelesaian Dewan Pers
- Mengembalikan ID Card liputan wartawan CNN Indonesia.
- Menyusun mekanisme transparan terkait penerbitan dan pencabutan ID liputan di Istana.
- Membuka dialog antara Istana, Dewan Pers, dan organisasi media untuk mencegah diskriminasi jurnalis.
- Memberi sanksi administrasi kepada pejabat yang terbukti mencabut ID secara sewenang-wenang.
- Mencabut SK staf BPMI yang terlibat dalam pencabutan.
- Melakukan edukasi berkelanjutan bagi aparat dan pejabat soal pentingnya kebebasan pers dalam demokrasi.
Dewan Pers menegaskan, kebebasan pers adalah fondasi demokrasi. Jika jurnalis dibatasi, transparansi pemerintahan dan hak publik untuk mendapatkan informasi ikut terancam.
“Pers merdeka, rakyat berdaulat!”
