JAKARTA,teropongrakyat.co –
Senin, 17 Agustus 2026 – Front Pembebasan Rakyat (FPR) mengadakan deklarasi manifesto pembebasan rakyat pada hari kemerdekaan Indonesia. Agenda pendeklarasian manifesto tersebut diadakan pada pukul 13:00 WIB di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Manifesto pembebasan rakyat menekankan bahwa pembebasan rakyat hanya dapat terjadi, hanya apabila rakyat memiliki kontrol penuh atas negara. Bagi FPR, negara yang dikuasai oleh kaum oligarki dan borjuis hanya akan semakin menimbulkan ketimpangan di tengah-tengah masyarakat.
FPR menghimbau bagi para buruh, KMK, tani, nelayan, mahasiswa, dsb. Untuk segera membentuk Dewan Rakyat Revolusioner, demi mengembalikan kedaulatan tetap berada di tangan rakyat.
Ridha Furqon Wahyu Ramdhani dalam pidato politiknya menyampaikan bahwa, kemerdekaan yang dirasakan hari ini adalah kemerdekaannya para elit.
“Kemerdekaan belum sampai ke piring-piring masyarakat kecil. Bahwa kemerdekaan masih diisi oleh orang-orang yang meraup keuntungan dari masyarakat kecil.” Ujar Ridha
Bagi Ridha, kemerdekaan yang didapatkan dari meminta setiap daerah untuk bergabung dalam NKRI haruslah memberikan kesejahteraan diberbagai daerah tersebut, bukan justru mengeksploitasi daerah demi keuntungan para pemilik modal.
“Mereka meminta daerah bersatu untuk merdeka. namun kini, masyarakat Papua, NTB, Kalimantan, Jawa, Sumatra, dan daerah lainnya hanyalah menjadi tempat akumulasi modal si kaya tanpa mempertimbangkan kesejahteraan rakyat daerah itu sendiri.”
Dalam deklrasi manifesto tersebut, FPR mengangkat berbagai isu. Seperti; Pajak progresif untuk orang kaya serta hapuskan pajak bagi masyarakat miskin, menolak paham Neo-Liberal tumbuh di Indonesia, stop penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG, kepastian status Guru non-ASN, sahkan UU Perampasan Aset, kembalikan TNI ke barak serta kembalikan tugas Polri sebagaimana mestinya, buat UU Perekonomian Nasional, tangkap pelanggar HAM, merumuskan Indonesia baru.
Demi tercapainya Indonesia baru, FPR mendorong terbentuknya Dewan Rakyat Revolusioner. Dewan buruh, dewan tani, dewan nelayan, dewan warga, dewan pekerja, dan dewan lainnya. Mengingat bahwa lembaga negara adalah tempat dimana para koruptor bersarang, baik di DPR, DPD, MPR, MK MA dsb. Negara harus kembali ke tangan rakyat demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
