Adonara, Flores, NTT.Teropongrakyat.co – Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan & Holtikultura Indonesia (APT2PHI), Rahman Sabon Nama menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemda Flores Timur dalam mendorong investasi swasta.
Kebijakan yang digalakan Bupati Flores Timur, Anton Doni Dihen, dinilai tepat untuk memperluas lapangan kerja. Namun menurut Rahman, investasi harus dibarengi dengan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan nelayan serta petani.
1. Kondisi Petani & Nelayan Masih Rentan
Dalam kunjungan kerja ke Pulau Adonara, Rahman menyoroti kondisi kelompok produsen pangan di wilayah Kepulauan Solor-Watan Lema: Adonara, Lembata, Solor, Flores Timur Daratan, dan Alor.
“Nelayan, petani, dan peternak di daerah kepulauan masih hidup dalam kondisi rentan, padahal mereka penopang utama ketersediaan pangan,” tegas Rahman.
Ia menilai kekayaan sumber daya alam NTT belum berbanding lurus dengan kesejahteraan warga pesisir.
“Kekayaan laut belum mendongkrak kesejahteraan. Diperlukan peta jalan ekonomi berbasis SDA yang berpihak pada pemerataan dan keadilan sosial, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945,” ujarnya kepada Teropongrakyat.co, Jumat 26/6/2026.
2. Temuan di Lapangan: Gaji Nelayan Mutiara Rp95.500/Hari
Rahman bersama Dewan Pendiri APT2PHI, Usman Doni Tokan, MBA, dan Anggota DPRD Fraksi PDI-P ,Polikarpus Kopong Belolo, mengunjungi nelayan, petani, dan peternak di Adonara.
APT2PHI menemukan nelayan di Dusun Wure, Kecamatan Witihama yang bekerja di perusahaan mutiara milik Jepang hanya menerima upah Rp95.500/hari.
“Nominal itu tidak cukup untuk kebutuhan keluarga, di tengah kenaikan harga pangan dan BBM,” kata Rahman.
Ia mendukung investasi peternakan mutiara di Dusun Wure, dengan catatan pemerintah daerah harus hadir penuh untuk mengentaskan kemiskinan nelayan pesisir.
3. Tiga Usulan APT2PHI ke Pemerintah Pusat
Untuk memperbaiki nasib petani dan nelayan di NTT, APT2PHI mengajukan 3 poin:
1. Revisi UMR NTT
Meminta Kemenaker meninjau ulang UMR dengan memperhitungkan biaya hidup dan karakter wilayah kepulauan.
2. Bangun Kampung Nelayan Layak Huni
Meminta Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, membangun kampung nelayan layak huni di pesisir Dusun Wure, Witihama, serta memberikan bantuan kapal dan alat tangkap.
3. Bentuk BUMD Perikanan Flotim
Mendorong Pemkab Flores Timur membentuk BUMD di sektor perikanan. BUMD diharapkan menampung hasil tangkapan, memperluas akses pasar, dan meningkatkan nilai tambah. Hasil tangkapan bisa diolah, bukan hanya dijual mentah, sehingga menjadi sumber PAD.
4. Dorong Swasembada Pangan & Rumput Laut
Dalam pertemuan dengan Don Pati Golo ,adik Raja Kerajaan Larantuka, dibahas konflik tanah ulayat di Desa Wailebe dan peluang pemanfaatan lahan tidur milik kerajaan untuk budidaya jagung, padi, dan sorgum.
Alumnus Lemhanas RI ini juga mendorong budidaya rumput laut sebagai alternatif penghasilan keluarga nelayan pesisir Flores Timur.
“Negara tidak boleh membiarkan nelayan, petani, dan peternak terus berada dalam situasi rentan. Mereka adalah produsen pangan yang menopang kehidupan masyarakat,” pungkas Rahman.**
