Teropongrakyat.co – Riau – 17 Febuari 2026 – Mandeknya perkembangan laporan dugaan korupsi yang telah diajukan ke KPK dan Kejaksaan Agung selama 95 hari memicu sorotan baru.
Perwakilan masyarakat sipil, Arjuna Sitepu dan Rahmad Panggabean, menyatakan laporan mereka bukan sekadar pengaduan, melainkan berkas berbasis data yang menguji kembali narasi “bersih” terhadap pengelolaan dana strategis di PT Riau Petroleum.
Dengan analisis pasar global, kajian keuangan, dan penelusuran kebijakan, keduanya mengklaim menemukan sejumlah indikasi yang dinilai perlu ditindaklanjuti melalui audit forensik dan klarifikasi hukum terbuka.
Yang kami laporkan ke KPK
1. Mark-Up Drilling Rig 750 HP senilai Rp 112 Miliar.
Hasil investigasi pasar global dengan merujuk langsung ke website pabrikan China, Honghua Group dan Kerui Petroleum, serta marketplace Alibaba. Hasilnya, ditemukan selisih harga yang fantastis: Rp 33 hingga 49 Miliar dari harga pasar.
2. Penempatan Dana PI Rp 3,5 Triliun di Bank Swasta. Sebuah langkah yang dianggap janggal dan berpotensi gratifikasi, mengingat dana sebesar itu seharusnya dapat mendongkrak pendapatan daerah jika ditempatkan di bank milik daerah.
3. Penyalahgunaan Dana CSR & Sponsorship. Dana masyarakat dialirkan untuk hal-hal tidak produktif, seperti: Rp 4 Miliar untuk klub bola di Pekanbaru, ratusan juta untuk balap motor cross, dan Rp 483 Juta untuk Lomba Pacu Jalur di Taluk Kuantan, sebuah wilayah yang secara mengejutkan tidak masuk dalam area penghasil minyak Blok Rokan.
Dan menyurati KAJAGUNG RI
Terkait:
– Status hukum dan hasil pemeriksaan yang sebenarnya.
– Akses penuh terhadap dokumen penyelidikan dan putusan yang menjadi ‘DASAR’ pemberitaan “BERSIH” tersebut.
– Penelusuran ulang dan ‘Audit Forensik’ menyeluruh.
PEMETAAN TEMUAN UTAMA
1. Indikasi Selisih Harga Drilling Rig 750 HP
Tim pelapor menyebut adanya dugaan mark-up pengadaan rig senilai sekitar Rp112 miliar.
Investigasi dilakukan dengan membandingkan referensi harga dari produsen internasional seperti:
Honghua Group
Kerui Petroleum
serta data perdagangan global.
Dari pembandingan tersebut, disebut terdapat selisih harga sekitar Rp33–49 miliar, yang menurut mereka memerlukan verifikasi teknis dan audit independen untuk memastikan kewajaran transaksi.
2. Penempatan Dana PI Rp3,5 Triliun di Bank Swasta
Poin kedua yang disorot adalah kebijakan penempatan dana Participating Interest dalam jumlah besar pada bank swasta.
Tim menilai keputusan ini perlu ditelaah dari perspektif tata kelola dan optimalisasi manfaat daerah, karena secara teoritis dana publik skala besar dapat memberikan dampak fiskal lebih signifikan apabila ditempatkan pada instrumen yang langsung meningkatkan pendapatan daerah.
3. Penggunaan Dana CSR dan Sponsorship
Temuan ketiga berkaitan dengan alokasi dana tanggung jawab sosial perusahaan.
Dalam laporan disebutkan adanya pendanaan untuk berbagai kegiatan, antara lain:
Dukungan miliaran rupiah untuk klub olahraga di Pekanbaru
Pendanaan kegiatan otomotif
Anggaran ratusan juta untuk event budaya di luar wilayah penghasil migas
Tim menilai pola ini perlu diuji dari sisi prioritas program dan relevansinya terhadap tujuan pemberdayaan masyarakat di wilayah operasi.
MAKNA INVESTIGATIF
Dalam perspektif jurnalistik, peta temuan ini menunjukkan bahwa laporan masyarakat sipil telah bergerak dari sekadar tuduhan menuju argumen berbasis data.
Isu utama yang kini mengemuka bukan hanya benar atau tidaknya dugaan penyimpangan, melainkan sejauh mana proses klarifikasi dilakukan secara transparan oleh lembaga penegak hukum, terutama ketika nilai yang dipersoalkan menyentuh kepentingan publik dalam skala besar.
Sorotan Keras: 95 Hari Tanpa Kepastian
Poin yang kini menjadi sorotan utama adalah ketiadaan respons substantif selama hampir tiga bulan sejak laporan diterima.
Yayasan KPK TIPIKOR dan Tim investigasi menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi, terutama dalam perkara yang berdampak pada keuangan daerah dalam skala besar.
Ujian Kredibilitas Penegakan Hukum.
Dengan dukungan dokumen analisis keuangan dan pembanding harga internasional, laporan ini diposisikan bukan sekadar pengaduan, melainkan bentuk kontrol publik terhadap proses penegakan hukum.
Kini perhatian publik tertuju pada langkah selanjutnya dari KPK dan Kejaksaan Agung:
apakah akan membuka kembali penelusuran kasus secara komprehensif, atau mempertahankan kesimpulan sebelumnya.
Satu hal yang jelas, polemik dugaan penyimpangan dana triliunan rupiah ini telah memasuki fase baru, fase di mana transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum menjadi sorotan utama publik. (Red)
