Bandung- ( Teropongrakyat.co), Di tengah perayaan ulang tahun Bupati Bandung Dadang Supriatna, dua karangan bunga mencolok menghiasi depan Kantor DPRD Kabupaten Bandung, Kamis 7 Agustus 2025.
Karangan bunga tersebut bukan sekadar hiasan, melainkan sebuah seruan dari Forum Korban PT Bandung Daya Sentosa (BDS) yang dipimpin oleh Deded, CEO Indofarm.
Deded mengungkapkan bahwa mereka akan berdiri di depan Kantor DPRD dan Kantor Bupati Bandung untuk menyuarakan keresahan masyarakat terkait dugaan penyimpangan di PT BDS.
Pesan yang tertera pada karangan bunga pertama sangat jelas: “PANSUSKAN PT BDS SELAMATKAN IKLIM INVESTASI KAB. BANDUNG”. Ini adalah seruan untuk membentuk panitia khusus (pansus) guna mengusut dugaan konflik kepentingan dan potensi kerugian negara dalam pengelolaan PT BDS.
“Tanpa langkah tegas, kepercayaan investor terhadap Kabupaten Bandung akan terus merosot,” tegas Deded.
Karangan bunga kedua tampil lebih satir, dengan tulisan yang menyentil langsung Bupati Bandung Dadang Supriatna “Selamat Ulang Tahun Dadang Supriatna Semoga Panjang Umur Sampai 105 Milyar Tahun”.
Angka tersebut, dianggap sebagai sindiran terhadap dugaan aliran dana yang tidak sehat dalam tata kelola investasi daerah yang dikelola PT BDS sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) Kabupaten Bandung.
“Kami tidak sedang merayakan, kami sedang memperingatkan,” kata Deded.
Ia menambahkan bahwa karangan bunga tersebut adalah suara warga yang seolah tidak didengar oleh DPRD Kabupaten Bandung.
Sementara itu, karangan bunga tersebut terus berdiri sebagai pengingat bahwa ratusan penghargaan yang diraih pemerintahan Bupati Dadang Supriatna bisa ternoda oleh tindakan oknum di BUMD Kabupaten Bandung.
“Karangan bunga ini adalah suara warga yang seolah tidak didengar oleh kawan-kawan di DPRD,” akunya.
Hingga saat ini, DPRD Kabupaten Bandung belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan pembentukan pansus.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Renie Rahayu Fauzi, menyebut kasus PT BDS sebagai persoalan bisnis murni dan meminta publik untuk bersikap objektif.
Namun, pernyataan tersebut justru menuai kritik dari para vendor yang merasa belum didengar sehingga mendesak DPRD Kabupaten Bandung untuk membentuk pansus.
“Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini, termasuk respons dari DPRD dan Pemkab Bandung terhadap tuntutan publik yang semakin menguat,” pungkasnya.
